http://politik.news.viva.co.id/news/...si-merah-putih



VIVAnews - Presiden Terpilih Joko Widodo mengatakan seharusnya dalam sebuah negara tidak harus ada saling jegal antara pemerintah dan parlemen. Menurutnya pemerintahan bukan untuk kepentingan perseorangan, tetapi untuk rakyat banyak.

"Semangat kita mestinya setelah pilpres selesai untuk membenahi negara ini, menyejahterakan negara kita. Semuanya harus ke situ. Jangan ada semangat jegal menjegal," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Rabu 9 Oktober 2014.

Jokowi mengatakan apabila ingin bertarung kembali bisa dilakukan lima tahun ke depan, di pemilihan presiden mendatang. Bukan saling menjegal yang berimbas kepada masyarakat.

"Nanti baru tarungnya lima tahun lagi. Jangan ada semangat jegal menjegal. Saya tidak mengerti pemikiran seperti apa kalau seperti itu. Ada jegal menjegal, ini untuk rakyat dan negara, ini bukan untuk kepentingan Jokowi," ujarnya.

Jokowi menambahkan, meski ada ancaman-ancaman dari Koalisi Merah Putih dia mengaku tidak takut. Menurut dia, Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem presidensial.

Kekuasaan eksekutif di dalam negara yang menganut sistem presidensial menurutnya dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legilatif.

Menurut Jokowi, apabila Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, mungkin dirinya harus takut terhadap parlemen. Tetapi karena dia dipilih oleh rakyat, Jokowi yakin akan mendapat dukungan penuh dari rakyat dalam menjalankan pemerintahannya.

"Kita itu sistemnya apa, presidensial. Kamu tahu tidak apa sistem presidensial?" katanya.

Mirip AS

Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Hashim Djojohadikusumo, dalam artikel yang ditayangkan "The Wall Street Journal" edisi online mengatakan Prabowo saat ini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen.

Kemudian Koalisi Merah Putih menurut Hashim memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga seperti kepala Polri, Panglima TNI, hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Adik kandung Prabowo itu menuturkan hubungan Jokowi dengan DPR dalam lima tahun ke depan akan mirip dengan apa yang terjadi di Amerika ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat seringkali menghadapi kebuntuan di kongres yang dikuasai Partai Republik.

Hashim mengaku, motivasi untuk menjadi oposisi yang aktif juga dilatarbelakangi oleh latar belakang hubungan antara dirinya dan Jokowi di masa lalu. Ia mengatakan, Jokowi melakukan apa yang disebutnya sebagai "personal betrayal." (ren)


© VIVA.co.id