- Beranda
- Berita dan Politik
Awasi Rezim Jokowi, KMP akan Pilih Ketua KPK, MA, BPK dan 100 Jabatan yg Berani?
...
TS
yinluck
Awasi Rezim Jokowi, KMP akan Pilih Ketua KPK, MA, BPK dan 100 Jabatan yg Berani?
Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi
RABU, 08 OKTOBER 2014 | 12:48 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Mendapat kekuasaan di sebagian besar kursi kepemimpinan membuat Koalisi Merah putih yang diusung Prabowo Subianto akan mengajukan kekuatan veto bagi sejumlah posisi dalam kewenangan presiden.
Pernyataan ini disampaikan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah sebuah wawancara yang dirilis Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober 2014.
Dikatakan Hashim, koalisi ini akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden, di antaranya kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
“Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk di dalam posisi-posisi tersebut, ujar Hashim. Memang saat ini persekutuan partai-partai penyokong Prabowo itu dapat mengendalikan agenda DPR, kepemimpinan kepanitiaan, dan sebagainya. Mereka berhasil menggiring lima dari sepuluh partai untuk berkoalisi dengan mereka. Dengan dukungan partai keenam, koalisi itu mendapatkan 63% kursi di DPR.
Meski bertekad untuk menjadi oposisi aktif dalam pemerintahan, Hashim menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih tersebut tak akan bersifat antagonis. “Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposisi yang aktif dan membangun (pemerintahan),” ujar pria yang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia tersebut.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...tuk-100-Posisi
KMP Kuasai Parlemen, Jokowi-JK Harus Pilih Menteri yang Mau Bekerja untuk Rakyat!
Kamis, 09/10/2014 07:44 WIB
Jakarta - Presiden dan Wapres terpilih Jokowi dan JK akan menghadapi tantangan cukup berat di parlemen. Koalisi Merah Putih melakukan pengawasan ekstra ketat, mungkin tak sungkan untuk melakukan langkah politik 'mengganggu'.
Karenanya, Jokowi-JK harus benar-benar memiliki tim yang kuat di kabinet. Sosok menteri yang dipilih nanti, harus mau kerja keras untuk rakyat dan berintegritas. Yang terpenting mereka harus mau turun ke lapangan tak hanya mengandalkan laporan tangan birokrasi saja. "Harus punya kemampuan dan compatibel dengan visi misi Jokowi, bukan semata hasil transaksi politik," jelas Koordinator ICW, Ade Irawan, Kamis (9/10/2014).
Karenanya akan sangat riskan bila mengangkat seorang menteri yang rangkap jabatan di partai atau memiliki kemampuan ala kadarnya. Akan sangat mudah serangan dilakukan lawan politik. Belum lagi Jokowi dahulu gembar gembor ingin membentuk kabinet yang siap bekerja dan fokus mengurus rakyat.
"Seorang menteri harus lepas jabatan strategis di partai supaya tidak ada konflik kepentingan dan sibuk urusan partai," terang Ade. "Jokowi juga harus pilih menteri yang punya kemampuan profesional, tidak asal tunjuk dan sekedar bagi jabatan," tutup Ade.
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
http://news.detik.com/read/2014/10/0...rakyat?9922022
KMP Kuasai DPR
Ini Cara yang Bisa Ditempuh Jokowi Membendung Dominasi KMP
Kamis, 02/10/2014 09:29 WIB
Jakarta - Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla dipastikan akan menghadapi kendala di Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya saat ini 'lawan' Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendominasi kekuatan di parlemen.
Koalisi Merah Putih beranggotakan Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.
Kamis (2/10/2014) dini hari tadi dominasi KMP di parlemen kian kuat setelah Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto terpilih sebagai Ketua DPR. Dia didamping empat wakil, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Fahri Hamzah (PKS) dan Taufik Kurniawan (PAN).
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan Jokowi-JK tak bisa mengabaikan dominasi KMP di parlemen. Pemerintahan Jokowi-JK bisa saja terancam oleh manuver KMP. Kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Jokowi rentan diganggu oleh Koalisi Merah Putih yang saat ini mendominasi di parlemen.
"Gangguan biasanya dalam bentuk penggunaan hak politik DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, dan sebagainya," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris saat berbincang dengan detikcom, Kamis (2/10/2014).
Jokowi-JK menurut Syamsuddin bisa mencegah terjadinya ancaman tersebut dengan cara mengubah peta kekuatan politik di DPR. Koalisi Indonesia Hebat yang beranggotakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Nasional Demokrat harus bisa 'merangkul' partai di kubu lawan.
Misalnya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. "Tentu ini ada konsekuensi logisnya dengan mempertimbangkan komposisi di kabinet," kata Syamsuddin.
Cara lain yang bisa ditempuh Jokowi-JK adalah melalui mobilisasi dukungan publik, atau pemilihnya dalam pilpres kemarin untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. "Cuma ini tidak mudah karena tidak ada mekanisme baku dalam hukum kita maupun perundang-undangan yang memungkinkan publik memberikan dukungan itu," kata Syamsuddin.
http://news.detik.com/read/2014/10/0...mp?nd771104bcj
Pecah Kekuatan KMP di DPR, PPP Ditarik ke Koalisi pro-Jokowi:
Jokowi Janji Beri Jatah Menteri untuk PPP Jika Tetap di KIH
Rabu, 08 Oktober 2014, 11:55 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berharap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap akan berada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pascasidang paripurna pemilihan pimpinan MPR.
"Iya, Insya Allah (koalisi) permanen," ujarnya di Balai Kota, Rabu (8/10).
Jokowi melanjutkan, jika telah berkoalisi secara permanen maka PPP otomatis akan mendapat jatah kursi menteri. Meski demikian, ia enggan menyebut berapa kursi yang disiapkan untuk partai berlambang ka'bah tersebut. "Kalau sudah gabung ya tentu saja iya (dapat menteri). Tapi semua masih proses," kata presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang tersebut.
Pernyataan Jokowi ini bertentangan dengan Suryadharma Ali. Suryadharma mengatakan bahwa bergabungnya PPP ke KIH hanya untuk pemilihan pimpinan MPR saja. Selanjutnya, PPP tetap solid dalam Koalisi Merah Putih (KMP). "Kita tetap di KMP, tapi untuk MPR kita di KIH," ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa malam (7/10)
http://www.republika.co.id/berita/na...a-tetap-di-kih
-------------------------------------
Kira'in enak main monopoli kekuasaan itu?
RABU, 08 OKTOBER 2014 | 12:48 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Mendapat kekuasaan di sebagian besar kursi kepemimpinan membuat Koalisi Merah putih yang diusung Prabowo Subianto akan mengajukan kekuatan veto bagi sejumlah posisi dalam kewenangan presiden.
Pernyataan ini disampaikan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah sebuah wawancara yang dirilis Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober 2014.
Dikatakan Hashim, koalisi ini akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden, di antaranya kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
“Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk di dalam posisi-posisi tersebut, ujar Hashim. Memang saat ini persekutuan partai-partai penyokong Prabowo itu dapat mengendalikan agenda DPR, kepemimpinan kepanitiaan, dan sebagainya. Mereka berhasil menggiring lima dari sepuluh partai untuk berkoalisi dengan mereka. Dengan dukungan partai keenam, koalisi itu mendapatkan 63% kursi di DPR.
Meski bertekad untuk menjadi oposisi aktif dalam pemerintahan, Hashim menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih tersebut tak akan bersifat antagonis. “Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposisi yang aktif dan membangun (pemerintahan),” ujar pria yang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia tersebut.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...tuk-100-Posisi
KMP Kuasai Parlemen, Jokowi-JK Harus Pilih Menteri yang Mau Bekerja untuk Rakyat!
Kamis, 09/10/2014 07:44 WIB
Jakarta - Presiden dan Wapres terpilih Jokowi dan JK akan menghadapi tantangan cukup berat di parlemen. Koalisi Merah Putih melakukan pengawasan ekstra ketat, mungkin tak sungkan untuk melakukan langkah politik 'mengganggu'.
Karenanya, Jokowi-JK harus benar-benar memiliki tim yang kuat di kabinet. Sosok menteri yang dipilih nanti, harus mau kerja keras untuk rakyat dan berintegritas. Yang terpenting mereka harus mau turun ke lapangan tak hanya mengandalkan laporan tangan birokrasi saja. "Harus punya kemampuan dan compatibel dengan visi misi Jokowi, bukan semata hasil transaksi politik," jelas Koordinator ICW, Ade Irawan, Kamis (9/10/2014).
Karenanya akan sangat riskan bila mengangkat seorang menteri yang rangkap jabatan di partai atau memiliki kemampuan ala kadarnya. Akan sangat mudah serangan dilakukan lawan politik. Belum lagi Jokowi dahulu gembar gembor ingin membentuk kabinet yang siap bekerja dan fokus mengurus rakyat.
"Seorang menteri harus lepas jabatan strategis di partai supaya tidak ada konflik kepentingan dan sibuk urusan partai," terang Ade. "Jokowi juga harus pilih menteri yang punya kemampuan profesional, tidak asal tunjuk dan sekedar bagi jabatan," tutup Ade.
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
http://news.detik.com/read/2014/10/0...rakyat?9922022
KMP Kuasai DPR
Ini Cara yang Bisa Ditempuh Jokowi Membendung Dominasi KMP
Kamis, 02/10/2014 09:29 WIB
Jakarta - Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla dipastikan akan menghadapi kendala di Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya saat ini 'lawan' Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendominasi kekuatan di parlemen.
Koalisi Merah Putih beranggotakan Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.
Kamis (2/10/2014) dini hari tadi dominasi KMP di parlemen kian kuat setelah Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto terpilih sebagai Ketua DPR. Dia didamping empat wakil, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Fahri Hamzah (PKS) dan Taufik Kurniawan (PAN).
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan Jokowi-JK tak bisa mengabaikan dominasi KMP di parlemen. Pemerintahan Jokowi-JK bisa saja terancam oleh manuver KMP. Kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Jokowi rentan diganggu oleh Koalisi Merah Putih yang saat ini mendominasi di parlemen.
"Gangguan biasanya dalam bentuk penggunaan hak politik DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, dan sebagainya," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris saat berbincang dengan detikcom, Kamis (2/10/2014).
Jokowi-JK menurut Syamsuddin bisa mencegah terjadinya ancaman tersebut dengan cara mengubah peta kekuatan politik di DPR. Koalisi Indonesia Hebat yang beranggotakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Nasional Demokrat harus bisa 'merangkul' partai di kubu lawan.
Misalnya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. "Tentu ini ada konsekuensi logisnya dengan mempertimbangkan komposisi di kabinet," kata Syamsuddin.
Cara lain yang bisa ditempuh Jokowi-JK adalah melalui mobilisasi dukungan publik, atau pemilihnya dalam pilpres kemarin untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. "Cuma ini tidak mudah karena tidak ada mekanisme baku dalam hukum kita maupun perundang-undangan yang memungkinkan publik memberikan dukungan itu," kata Syamsuddin.
http://news.detik.com/read/2014/10/0...mp?nd771104bcj
Pecah Kekuatan KMP di DPR, PPP Ditarik ke Koalisi pro-Jokowi:
Jokowi Janji Beri Jatah Menteri untuk PPP Jika Tetap di KIH
Rabu, 08 Oktober 2014, 11:55 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berharap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap akan berada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pascasidang paripurna pemilihan pimpinan MPR.
"Iya, Insya Allah (koalisi) permanen," ujarnya di Balai Kota, Rabu (8/10).
Jokowi melanjutkan, jika telah berkoalisi secara permanen maka PPP otomatis akan mendapat jatah kursi menteri. Meski demikian, ia enggan menyebut berapa kursi yang disiapkan untuk partai berlambang ka'bah tersebut. "Kalau sudah gabung ya tentu saja iya (dapat menteri). Tapi semua masih proses," kata presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang tersebut.
Pernyataan Jokowi ini bertentangan dengan Suryadharma Ali. Suryadharma mengatakan bahwa bergabungnya PPP ke KIH hanya untuk pemilihan pimpinan MPR saja. Selanjutnya, PPP tetap solid dalam Koalisi Merah Putih (KMP). "Kita tetap di KMP, tapi untuk MPR kita di KIH," ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa malam (7/10)
http://www.republika.co.id/berita/na...a-tetap-di-kih
-------------------------------------
Kira'in enak main monopoli kekuasaan itu?
0
3.5K
32
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.7KThread•56.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya