Jakarta -Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) mencatat penundaan investasi sebesar US$ 20 miliar (sekitar Rp 24 triliun) untuk pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Hal ini terjadi ketika proses politik di Indonesia yang 'panas' apalagi pihak oposisi kubu Prabowo menguasai parlemen.

"Kalau total investasi yang tertunda akhirnya mencapai US$ 20 miliar gara-gara politik," kata Ketua Umum Apemindo Poltak Sitanggang dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/10/2014)

Poltak enggan menyebutkan nama perusahaan apa saja yang menunda pembangunan smelter. Seharusya, para investor tersebut mendirikan pabrik pengolahan nikel, tembaga, emas, bauksit dan lainnya.

"Kalau untuk perusahaan nikel itu ada sekitar US$ 2 miliar investasinya satu perusahaan," sebutnya.

Penundaan investasi juga karena pembatalan beberapa lembaga keuangan asing menyalurkan dananya kepada perusahaan yang akan menanamkan modal ke Indonesia. Alasannya, iklim investasi terganggu karena persoalan politik.

"Tidak ada lembaga keuangan yang mau berikan dana untuk pembangunan smelter. Sementara lembaga keuangan nasional tidak ada yang berminat mendanai smelter" ujar Poltak.

Poltak berharap program dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) atau yang dikenal dengan nawacita (9 program nyata Jokowi-JK) dapat berjalan tanpa gangguan dari parlemen. Program-program Jokowi seperti mempercepat perizinan dan sebagainya menjadi daya tarik investor.

"Kemudian untuk para politisi. Tolong pikirkan rakyatnya. Pikirkan konstituennya. Ini baru soal pertambangan. Belum perkebunan dan lainnya," imbuh Poltak.
(mkl/hen)


sumber

berita terkait

Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya

SINGAPURA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada harga yang harus dibayar Presiden terlipih Joko Widodo atas langkahnya "meninggalkan Jakarta" dan mencalonkan diri dalam pilpres yang lalu. Hashim, dalam artikel yang ditayangkan "The Wall Street Journal" online, menganggap langkah Jokowi itu sebagai "personal betrayal"

"Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim. Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo.

Ia mengatakan, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen. Koalisi Merah Putih, lanjut Hashim, memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga seperti kepala polri, panglima TNI, hakim agung dan anggota Mahkamah Konstitusi.

"Prabowo dan pemimpin partai koalisi lainnya akan memimpin sebuah oposisi yang aktif. Kami akan mampu mengontrol agenda legislatif," katanya.

Adik kandung Prabowo ini mengibaratkan hubungan Jokowi dengan DPR dalam lima tahun ke depan akan mirip dengan apa yang terjadi di Amerika ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat seringkali menghadapi kebuntuan di kongres yang dikuasai Partai Republik.

Hashim mengaku, motivasi untuk menjadi oposisi yang aktif juga dilatarbelakangi oleh latar belakang hubungan antara dirinya dan Jokowi di masa lalu. Ia mengatakan, Jokowi melakukan apa yang disebutnya sebagai "personal betrayal".

Jokowi, kata dia, pernah berjanji pada Hashim untuk memimpin Jakarta selama lima tahun penuh. "Ada pemahaman soal ini di antara kami, bukan implisit tapi eksplisit. Kami merasa dia menjadi sangat politis," kata Hashim.

Hashim mengaku ia menjadi penyandang dana utama Jokowi selama masa kampanye pilkada DKI Jakarta.

Ini bukan kali pertama Hashim mengungkit soal dana kampanye saat pilkada Jakarta. Di masa kampanye pilpres, Hashim menyebut dirinya dibohongi Jokowi. Ia mengaku mengeluarkan Rp 52 miliar untuk kampanye pilkada Jakarta. (Baca: Hashim Djojohadikusumo: Saya Sudah Dibohongi Jokowi 1,5 Tahun).

jawaban ahok

Saat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga kader Partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama membantah bahwa dana Rp 52 miliar digunakan sepenuhnya untuk mendukung Jokowi. Menurut Basuki, dana itu dihabiskan untuk iklan televisi yang banyak menampilkan sosok Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Jadi ada iklan Pak Prabowo, terus Pak Jokowi sekelibat lewat. Makanya Pak Jokowi tidak merasa itu bantu dia. Pak Jokowi malah minta stop. Dia tidak mau ada iklan di TV," katanya. (Baca: Ahok: Iklan Pilgub DKI Banyak Tampilkan Prabowo).


Sudah di jawab pak de
Jokowi juga menampik tuduhan Hashim Djojohadikusumo. "Ah, itu sudah dibantah sama Pak Ahok juga, kan. Uang yang masuk ke dalam rekening kita itu Rp 6 miliar," ujarnya

sumber

berita terkait lagi

Hashim

"Kami tidak akan mengambil posisi antagonis, namun yang pasti juga koalisi ini tidak akan ragu menggagalkan atau menghalangi program Jokowi," tambah Hashim.

sumber

sudah jelas kan KMP ini isi nya apaan? mereka ini bukan berjuang untuk rakyat tapi demi nafsu untuk berkuasa bahkan rela mengorbankan negara.