Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) masih menyempurnakan program pensiun dini bagi Pegawai Negeri SIpil. Pensiun dini disiapkan untuk abdi negara yang tidak kompeten dan disebut hanya menjadi beban negara.


WamenPAN-RB, Eko Prasodjo mengatakan, pihaknya sudah membahas rencana peraturan pemerintah sebagai payung hukum kebijakan pensiun dini PNS. Namun diakuinya, aturan ini belum menyentuh secara mendalam program yang dijalankan.

"Itu kan harus dihitung berapa biayanya, siapa saja yang dipensiunkan dini, apakah pakai kuota/ketersediaan anggaran. RPP sudah dipersiapkan, nanti tinggal bicara dengan Kemenkeu," ucap Eko ketika ditemui di Hotel Borobudur, kemarin.

Kesiapan pensiun dini ini sekaligus menjadi persiapan menyambut pemerintahan Jokowi-JK yang kabarnya akan mengurangi biaya belanja pegawai.

Jumlah PNS aktif kemungkinan dikurangi maka pensiun dini menjadi salah satu jalan keluarnya.

"Kita kan belum tahu apakah Jokowi akan memberikan kebijakan mengurangi belanja pegawai atau tidak," tegasnya.

Sebagai bagian dari penghematan anggaran negara, Eko juga menyebut telah menyiapkan mekanisme moratorium perekrutan PNS baru. Namun moratorium hanya dilakukan untuk posisi tertentu saja yang dilihat sudah mempunyai banyak pegawai.

"Dugaan saya bisa saja moratorium pegawai lagi atau minus growth jadi banyak yang pensiun sehingga kita butuh rekrut baru lagi. Ini tergantung, tapi saya lihat memikirkan bagaimana pegawai yang tidak kompeten dan tidak dibutuhkan untuk dikurangi. Karena ini jadi beban negara," tegasnya.

"Mungkin moratorium terbatas misalnya sejumlah formasi jabatan yang memang dibutuhkan tetap dibuka," tutupnya.