VIVAnews – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa 24 Juni 2014. Zulkifli diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) itu tiba di gedung KPK didampingi asistennya pukul 10.00 WIB. Turun dari mobil, Zulkifli yang mengenakan seragam dinas warna cokelat dilapisi jaket hitam itu tak berbicara banyak.

“Nanti ya,” kata Zulkifli sambil berjalan memasuki lobi ruang tunggu pemeriksaan KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, Menteri Kehutanan itu diperiksa sebagai saksi untuk penyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin yang sebelumnya telah tertangkap tangan oleh KPK.

“Yang bersangkutan (Zulkifli Hasan) diperiksa untuk YY (Fransiscus Xaverius Yohan Yap),” ujar Priharsa.

Selain Zulkifli Hasan, hari ini KPK juga memeriksa dua advokat sebagai saksi, yakni Tantowi dan Andreas Dony Kurniawan.

Dalam kasus ini, KPK telah menahan Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam operasi tangkap tangan, 7 Mei 2014. Rachmat Yasin diduga menerima suap Rp1,5 miliar dari pihak swasta, yakni PT Bukit Jonggol Asri, terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di wilayah pemerintahannya.

Kawasan hutan yang disoal itu seluas 2.754 hektare. Sebelum tertangkap, Rachmat juga diduga telah menerima uang Rp3 miliar terkait suap itu.

Dalam tangkap tangan itu, KPK ikut menahan M Zairin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Bogor, serta Francis Xaverius Yohan Yap dari PT Bukit Jonggol Asri. Mereka kemudian ditetapkan menjadi tersangka. (ita)

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik KPK mengendus dugaan adanya keterlibatan pihak Kemenhut dalam kasus suap alih fungsi lahan hutan di Kabupaten Bogor. Hal itu ditandai dengan diperiksanya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan tiba di KPKsekitar pukul 10.10 WIB. Pada kesempatan itu, tidak banyak yang Zulkifli sampaikan kepada awak media.

"Nanti saja ya, nanti saya jelaskan," katanya.

Dalam agenda pemeriksaan, Menhut akan diperiksa untuk Francis Xaverius Yohan Yap. Yohan Yap merupakan karyawan dari PT Bukit Jonggol Asri, perusahaan yang ingin mengalihfungsikan lahan hutan lindung di Bogor.

Petinggi KPK sebenarnya sudah mencium adanya keterlibatan pihak Kemenhut sejak beberapa waktu yang lalu.

"Sekarang kalau dilihat dari yang dialih fungsikan itu kan hutan lindung. Nah yang punya otoritas pengurusan izin hutan lindung itu kan kementrian," ujar Wakik Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu (11/6/2014).