JAKARTA, KOMPAS.com — Partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menolak menyebut nama Koalisi Merah Putih. Nama Koalisi Merah Putih dianggap tak pantas digunakan karena tak mewakili aspirasi masyarakat.

"Tidak ada Koalisi Merah Putih, yang ada koalisi Prabowo. Merah Putih terlalu suci, kalau dipakai arahnya harus untuk kepentingan bangsa, bukan kelompok," kata Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan saat menggelar jumpa pers di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2014).

Dalam jumpa pers itu, seluruh pimpinan fraksi MPR dari koalisi pendukung Jokowi-JK hadir untuk memberi penjelasan tentang permohonan judicial review UU MD3 yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan calon pimpinan MPR. Semuanya sepakat menyebut Koalisi Merah Putih dengan koalisi Prabowo.

Penyebutan koalisi Prabowo itu dilakukan sebagai bentuk
kekecewaan koalisi partai
pendukung Jokowi-JK karena merasa disudutkan di parlemen. Setelah gagal mendapatkan kursi pimpinan DPR, partai pendukung Jokowi-JK juga terancam tak mendapatkan kursi pimpinan MPR.

Di lokasi yang sama, politisi Partai Hanura, Rufinus Homaulana Hutahuruk, mengatakan, saat ini telah muncul gejala serius dari Koalisi Merah Putih untuk menghambat pemerintahan Jokowi-JK. Hambatan ia yakini akan mengalir deras di parlemen melalui revisi UU dan penolakan pada kebijakan yang akan digulirkan.

"Harus dibaca gejala koalisi
Prabowo yang akan membubarkan KPK, bisa jadi nanti membubarkan MK juga. Ini bukan sekadar kekhawatiran, tapi sudah kelihatan dan jangan sampai terjadi," pungkasnya.

www.penasbung.com


kelompok lain gak boleh pake nama merah putih,tapi mereka sendiri punya organisasi yg bernama TARUNA MERAH PUTIH