TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Parpol yang tergabung Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo-Hatta menyepakati komposisi lima calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri empat anggota DPR asal parpol dan seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan orang yang akan ditempatkan jadi Ketua MPR dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat (PD).
Kesepakatan tersebut tercapai dari pertemuan para ketua umum parpol KMP dan perwakilan PD, Max Sopacua yang berlangsung di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Jakarta, pada Sabtu hingga Minggu (5/10/2014) dini hari.
"Ketuanya kemungkinan dari Demokrat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Fadli Zon usai pertemuan.
Fadli mengakui pemberian kursi Ketua MPR ini bagiang dari kelanjutan kerjasama KMP dan Partai Demokrat. Sebelumnya, anggota DPR dari Partai Demokrat ikut barisan KMP dalam pengusulan pimpinan DPR pada Kamis (2/10/2014) kemarin. Saat itu, Demokrat pun mendapat jatah kursi Wakil Ketua DPR.
"Ya iya lah, supaya ada kesinambungan," kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua selaku utusan partainya mengakui partainya dapat jatah kursi pimpinan MPR. "Insya Allah kami ada di sana," ujar Max usai pertemuan.
Max mengaku belum ada nama yang disodorkan pihaknya ke pihak KMP dalam pertemuan ini. Yang jelas, Max akan melaporkan hasil pertemuan KMP ini, termasuk jatah kursi pimpinan MPR ke Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina PD, SBY.
Rencananya, 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD akan menggelar Sidang Paripurna MPR dengan agenda utama pemilihan pimpinan MPR pada Senin (6/10/2014) besok.
Sejauh ini, baru anggota DPR dari KMP yang telah siap mengusulkan paket pimpinan MPR. Dan belum ada tanda-tanda pihak anggota DPR dari barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah menyiapkan paket untuk pemilihan pimpinan MPR ini.
Kursi lima pimpinan MPR akan jadi perebutan anggota DPR dan DPR yang pro KMP dan KIH.
Kursi pimpinan MPR terbilang sangat penting karena lembaga ini punya beberapa kewenangan khusus, mulai mengubah dan menetapkan UUD 1945 (terkecuali pembukaan), melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya hingga memilih presiden dan wakil presiden yang diberhentikan.
Sebelumnya, barisan kubu parpol KMP plus Partai Demokrat menyapu bersih lima kursi pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna DPR pada 1 dan 2 Oktober 2014. Dan anggota DPR dari Partai Demokrat mendapat jatah satu kursi Wakil Ketua DPR. (*)
sumber
KMP strooong!!!!!!