Ahok tegaskan ingin jadi presiden 2019
Kamis, 29 Mei 2014 06:15


Ahok

Merdeka.com - Setiap manusia pasti memiliki ambisi yang ingin diwujudkannya. Demikian juga dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang biasa disapa Ahok itu blak-blakan soal ambisi yang ingin dicapainya. Ahok mengakui memiliki ambisi menjadi Presiden RI.

Ahok mengaku memiliki rencana mencalonkan diri menjadi presiden pada Pilpres 2019. "Saya mau jadi presiden. Karena kunci (menata negara menjadi baik dari semua sisi) semua ada di presiden. Supaya bisa kontrol semua pejabat," kata Ahok saat berdiskusi dengan awak redaksi merdeka.com di kantor merdeka.com, Jakarta, Kamis (28/5).

Menurut Ahok salah satu cara agar Indonesia bebas korupsi adalah dengan menerapkan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan yang dimiliki para pejabat. Hal itu bisa dilakukan oleh seorang presiden dengan cara meneken peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). "Banyak pejabat yang ngomong sama gue ngaku bersih, anti- korupsi, tapi berani gak mereka lakuin pembuktian terbalik, berapa harta mereka punya dan dari mana mereka dapatin. Gue tantang,"
http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-...iden-2019.html


Ahok Niat Maju Sebagai Capres di 2019
Jumat, 13 Juni 2014 | 13:38 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan niatnya menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2019. "Kalau Pak Jokowi terpilih jadi presiden dan ternyata dia tidak bisa lakukan apa-apa seperti SBY, saat itu rakyat akan bingung mau pilih siapa," ujarnya di depan ratusan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia saat kuliah umum di Balai Agung, Balaikota, Jumat (13/6/2014).

Meski berasal dari kaum minoritas, Ahok mengaku tidak gentar untuk maju menjadi presiden karena dia pernah menjadi Bupati Belitung Timur yang 93 persen penduduknya beragama Islam. "Orang yang gagah, jenderal sudah tidak dipercaya. Yang ibu-ibu tidak dipercaya, yang kyai sudah pernah juga. Yang pinter bikin pesawat sudah pernah juga. Yang paling sederhana kayak kita ternyata tidak bisa juga. Bingung negara ini. Nah, mungkin saat itu orang akan pilih Ahok jadi presiden." "Orang akan bilang saya keturunan cina (tionghoa), babi ngepet pun saya pilih yang penting bener. Orang akan frustasi kalau seperti itu, tapi saya tidak tahu," kata Ahok.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2109339/ahok-niat-maju-sebagai-capres-di-2019#.VDDCZqhi5RI[/url]


Cegah Calon spt Ahok Maju Pilpres dan Menang ala Jokowi?
Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi
SENIN, 29 SEPTEMBER 2014 | 11:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menghapus pemilihan langsung oleh rakyat, Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat. “Kalau pilpres langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut,” ujar Herman saat dihubungi, Minggu, 28 September 2014.

Herman pernah mengatakan pemilihan langsung merupakan produk Barat. Menurut dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. ”Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR,” ujar anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat itu pada 12 September lalu.

Di DPR, dia juga pernah mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 soal pemilihan presiden agar kembali lewat MPR. “Saya salah satu yang paling keras mengusulkan, tapi tidak disepakati,” katanya. Waktu itu, kata Herman, anggota DPR yang lain menolak karena usulan tersebut bisa menjadi blunder. “Nanti kita ribet,” ujar Herman, menirukan koleganya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman, menilai peluang presiden kembali dipilih oleh MPR terbuka lebar. “Kalau Koalisi Merah Putih bisa menguasai DPRD dan kepala daerah, menguasai MPR pun bisa. Maka, melakukan amendemen mudah sekali,” kata Hayono, Sabtu lalu.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan analisis Hayono masuk akal. Ditambah Demokrat, koalisi partai pengusung Prabowo sekurang-kurangnya memiliki 352 suara di MPR—lebih dari separuh kursi dengan total 592. “Bukan mustahil pemilu presiden nanti mekanismenya diubah, karena Prabowo tahu persis, pemilihan umum langsung oleh rakyat, dia sulit terpilih,” kata Ikrar.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri memastikan Koalisi Merah Putih—yang terdiri atas Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera—dibentuk bukan sekadar untuk mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lalu. Salah satunya, kata Aburizal, Koalisi ingin menjadi penyeimbang pemerintahan
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...-oleh-MPR-Lagi


Pilkada Lewat DPRD Pintu Masuk KMP Dorong Pilpres Lewat MPR
Minggu, 28 September 2014 | 07:18

Jakarta – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai langkah Koalisi Merah Putih (KMP) memenangkan opsi pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di parlemen merupakan pintu masuk untuk mendorong pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Langkah ini ditempuh demi memuluskan langkah Prabowo Subianto dan petinggi KMP lain untuk menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu berikutnya. “Tren atau kecenderungan tujuan akhir partai Koalisi Merah Putih (KMP) bukan hanya pilkada saja tetapi juga pemilihan presiden. Prabowo dan petinggi KMP menyadari bahwa mereka tidak bisa menang jika dilakukan pemilihan langsung. Jika dilakukan pemilihan lewat MPR, ada kemungkinan Prabowo dan petinggi KMP lainnya bisa menang dalam kontestasi pilpres,” ujar Ikrar di Jakarta, Jumat (27/9).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (26/9) dinihari melalui mekanisme voting di rapat paripurna DPR. Dalam voting, opsi pilkada lewat DPRD menang dengan perolehan suara 226. Sedangkan opsi pilkada langsung hanya meraih 135 suara dari anggota yang hadir. Dalam voting tersebut, Demokrat melakukan walkout karena pilihan mereka untuk melakukan pilkada dengan 10 opsi tidak diakomodir oleh forum rapat paripurna.

Partai Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Gerindra, Golkar, PAN, PKS dan PPP mendukng pilkada lewat DPRD. Hanya 11 politisi Fraksi Golkar yang tidak mendukung pilkada lewat DPRD. Sedangkan anggota fraksi dari partai pengusung Jokowi-JK , yakni PDI Perjuangan, PKB dan Hanura ditambah enam anggota fraksi partai Demokrat mendukung pilkada langsung.

Langkah politik ini, menurut Ikrar, sangat mudah dilakukan oleh KMP. Apabila soliditas KMP ini terjaga, bukan mustahil mereka akan merevisi UU Pilpres agar presiden dipilih lagi melalui MPR. Pasalnya, mereka memiliki basis di parlemen, basis di lingkungan masyarakat dan basis ekonomi. “Ini bukan hal yang mustahil karena dia bisa melakukan politik gadang sapi,” katanya. Politisi dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Usman mengungkapkan hal senada.

Menurut Hayono, sikap KMP ini menunjukkan bahwa memiliki target jangka panjang untuk merebut kekuasaan yang tidak dapat diperoleh melalui pemilu secara langsung. “Dengan UU Pilkada ini disahkan DPR, maka sudah terbuka pintu presiden dipilih oleh MPR. Karena KMP sudah menguasai semuanya, baik di parlemen, di DPRD maupun di kepala daerah,” ujar Hayono.

Hayono menilai upaya KMP mengkhianati demokrasi dan tidak menghormati semangat reformasi yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh reformasi yang juga merupakan tokoh-tokoh partai KMP. “Ini tidak menghormati semangat reformasi. Bagaimana tokoh-tokoh reformasi dengan susah payah membangun reformasi. Keliru kalau kita mengatakan bahwa demokrasi kita gagal dan rakyat belum paham demokrasi, ini menunjukkan sikap DPR yang menghina reformasi dan hak rakyat. Pilihan lewat DPR sangat menyesatkan,” jelasnya.

Hayono mengharapkan agar publik terus mengkawal sikap partai KMP agar tidak membiarkan partai KMP mencederai semangat reformasi dengan memaksakan pemilu tidak langsung.

Sementara politisi partai Golkar yang juga mendukung pilkada langsung dalam voting di DPR Zainuddin Amali meyakini bahwa Koalisi Merah Putih tidak bertahan lama. Menurutnya, KMP akan hancur berantakan pasca pelantikan presiden. “Apalagi koalisi merah putih sudah tidak menghargai demokrasi, mencederai hak rakyat dan semangat reformasi. Saya memilih pilkada langsung karena saya yakin itu sesuai dengan aspirasi rakyat dan sesuai slogan partai Golkar, yakni Suara Golkar Suara Rakyat,” pungkasnya.
http://www.beritasatu.com/nasional/2...lewat-mpr.html


Tanggapan Jokowi Soal Wacana Presiden Dipilih MPR
30 Sep 2014 23:50

Liputan6.com, Jakarta - Setelah bulat mendukung penghapusan Pilkada langsung melalui pengesahan UU Pilkada, Koalisi Merah Putih giliran mewacanakan penghapusan Pilpres langsung diganti dengan Pilpres tidak langsung melalui MPR. Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi menanggapi santai wacana tersebut.

Menurut Jokowi, berdasarkan konstitusi, presiden harus dipilih oleh rakyat. Bukan dipilih melalui MPR seperti masa Orde Baru. "Loh, kita ini dipilih oleh rakyat," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, (30/9/2014).

Jokowi pun enggan berkomentar banyak terkait potensi wacana tersebut, akan mendapat dukungan kuat dari seluruh partai Koalisi Merah Putih (KMP) atau tidak.

Terlebih usai uji materi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), KMP akan menguasai kursi pimpinan DPR RI. "Saya hanya taat pada konstitusi dan kehendak rakyat," ujar Jokowi.

Koalisi Merah Putih sebelumnya melalui Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Herman Kadir mengungkapkan wacana mengubah pemilihan presiden melalui MPR, seperti masa Orde Lama.
http://news.liputan6.com/read/211251...en-dipilih-mpr

-------------------------------

Kalau Pilpres 2019 masih langsung seperti sekarang, gua yakin si Ahok akan bisa mengalahkan Jokowi dan calon-calon dari partai nasionalis maupun partai Islam. Dengan dukungan dana, media massa, media sosial, serta jaringan internasional plus bisnis asing, siapa yang bisa membendung dia? Itulah sebabnya, perjuangan menjadikan dia menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga 2019 nanti (menggantikan Jokowi), menjadi sangat strategis bagi para pendukung utamanya, sehingga popularitasnya bisa tetap terjaga hingga menjelang Pilpres 2019 kelak.

Bagaimana dengan Jokowi? Bukankah dia akan tetap populer hingga 2019 kelak? Belum tentulah, sebab dengan berbagai manuver KMP di DPR dan "timses Ahok for President 2019" kelak, nama Jokowi dan PDIP pasti rontok dan tidak populer lagi untuk bisa memenangi kembali Pemilu dan Pilpres 2019 (mirip nasib PDIP dan Megawati saat Pemilu dan Pilpres tahun 2004 lalu). Dengan rontoknya nama Jokowi dan PDIP dalam 5 tahun ke depan ini, itu membuka kesempatan luas bagi Ahok dan pendukungnya untuk memenangkan Pilpres 2019 nanti. Kita lihat sajalah!