Jakarta -Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla sempat menyebut harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik Rp 1.500 per liter pada pemerintahannya nanti bersama Joko Widodo (Jokowi). JK, sapaan akrabnya, melontarkan pernyataan ini saat berbicara soal kedaulatan pangan.
"Setahun kita akan swasembada pangan. Langkahnya teknologi dan investasi ke bibit, pengairan, dan jalan. Kenapa tidak bisa saat ini? Karena dana ada tapi salah pakai," jelas JK saat berbicara di acara diskusi 'Kedaulatan Pangan di Pemerintahan Jokowi-JK, Mungkinkah?' di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014).
"Ini akan terjadi kalau kita naikkan harga BBM Rp 1.500. Saya yakin petani nggak banyak pakai subsidi BBM. Memang mengurangi rokok dan jalan-jalan sedikit," tambahnya.
Dirinya juga menyinggung soal peran Kementerian Pertanian yang malah menyetujui impor bahan pokok. Misalnya soal impor daging sapi yang menurut JK pada tahun 2008-2009 pemerintah telah menyiapkan kredit murah untuk peternak sapi.
"Namun setelah saya pergi tidak jadi. Mungkin lebih senang impor daging karena ada komisinya. Padahal kita siapkan kredit murah dan ada dananya zaman saya," ucapnya.
Sebelumnya, Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut bahwa harga BBM akan dinaikkan sebesar Rp 3.000 per liter. Kenaikan ini akan dilakukan November 2014.
"Kami telah berdiskusi dengan tim dari presiden terpilih dan kami akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada November. Dengan begitu, akan ada alokasi yang lebih besar untuk infrastruktur," jelasnya seperti dikutip Reuters, Kamis (18/9/2014).
Menurut Luhut, BBM adalah masalah pertama yang akan langsung dihadapi Jokowi-JK begitu memulai pemerintahan. Oleh karena itu, masalah ini akan coba diselesaikan segera.
"Saya rasa hal yang langsung dihadapi adalah subsidi BBM. Kami akan mengatasi masalah ini dengan cepat," kata Luhut.
DPR, lanjut Luhut, juga sepertinya tidak akan menentang keras kebijakan kenaikan harga BBM. Hal ini memang harus diperhatikan karena koalisi pendukung Jokowi-JK bukan mayoritas di Senayan.
"Secara informal saya tidak melihat ada masalah. Masalah ini sudah didiskusikan dengan beberapa anggota DPR dan mereka sepakat," tuturnya.
Sumur
