Paket Pimpinan MPR
Setelah DPR, KMP Berencana Kuasai Pimpinan MPR
02 Oktober 2014 12:56 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah memenangkan pertarungan pemilihan kursi pimpinan DPR, Koalisi Merah Putih mengincar posisi berikutnya: pimpinan MPR. Koalisi Merah Putih yakin akan dapat kembali menguasai kursi pimpinan MPR karena banyak anggota DPD mendukung koalisi ini.

Pimpinan MPR terdiri dari lima: satu ketua dan empat wakil ketua. Di dalamnya harus memasukkan unsur DPD. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meyakini Koalisi Merah Putih akan mengulang sukses pemilihan pimpinan di DPR. Sebab, banyak anggota DPD yang jadi pendukung Koalisi Merah Putih.

"DPD kan harus diakomodasi. Dan di DPD itu banyak kawan kami mendukung Koalisi Merah Putih. Kami mendaftar tidak kurang dari 60 orang pendukung Koalisi Merah Putih," kata Hidayat Nur Wahid di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Koalisi Merah Putih sudah menguasai kursi pimpinan di DPR lewat Sidang Paripurna DPR dini hari tadi. Terpilih sebagai Ketua DPR Setya Novanto (Golkar), didampingi Wakil Ketua Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), Fadli Zon (Gerindra) dan Agus Hermanto (Demokrat).

Dengan Tambahan Partai Demokrat, Koalisi Merah Putih menguasai 353 kursi di DPR. Sebaliknya, Koalisi Indonesia Hebat yang menyokong Jokowi-JK 207 kursi. MPR terdiri dari DPR dan DPD. Jika ditambah jumlah 132 kursi DPD, jumlah kursi MPR mencapai 692 kursi.
http://news.metrotvnews.com/read/201...i-pimpinan-mpr


KMP Dicurigai Ingin Kuasai MPR untuk Gulingkan Jokowi
Jumat, 3 Oktober 2014 20:04 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) dicurigai tengah menyiapkan "kudeta merangkak" atau untuk menggulingkan secara konstitusional kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menuturkan, kecurigaan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menilai, KMP ingin menguasai "kursi" pemimpin DPR dan MPR beserta alat kelengkapannya guna memuluskan rencananya tersebut.

"Apakah ini dibuat satu paket untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR? Dikembalikan pada proses MPR dan Jokowi tidak sampai selesai? Itu akan jadi sangat politis," kata Aria Bima di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014).

Aria menjelaskan, jika parlemen dikuasai oleh KMP, penggulingan Jokowi sangat mungkin untuk dilakukan. Salah satunya adalah, dengan kembali mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan merevisi berbagai peraturan mengenai pemilihan dan pemberhentian presiden.
"Ini kan sudah pola permainan akal-akalan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, kata Aria, PDIP akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan beberapa partai yang tergabung dalam KMP. Dia berharap titik temu bisa dicapai tanpa harus ada transaksi dan bagi-bagi kursi.
"Mau menang, mau kalah, yang jelas hal-hal prinsip yang kita lakukan. Kalau sekadar tambal sulam, bagi-bagi jabatan, enggak," ujar dia.

KMP sebelumnya berhasil mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra).
Fraksi Partai Demokrat mendapat satu kursi wakil ketua (Agus Hermanto) setelah mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan KMP.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...lingkan-jokowi

Pemerintahan Jokowi Diperkirakan Hanya Bertahan Dua Tahun
Kamis, 03 Juli 2014, 04:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Joko Widodo (Jokowi) dianggap belum mampu mengatasi berbagai masalah bangsa yang kompleks. Karenanya, ia diperkirakan tak akan mampu mempertahankan pemerintahannya hingga selesai. "Jokowi belum mampu, bisa rusak negara ini bila dipimpin Jokowi. Diprediksi pemerintahan Jokowi hanya mampu bertahan tidak lebih dari dua tahun," ujar Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hankam, Letjen TNI Purn Romulo Simbolon, Rabu (2/7).

Sebelumnya, kata dia, cawapres Jusuf Kalla (JK) pernah mengatakan bisa rusak negara ini bila dipimpin oleh Jokowi. Gubernur Jakarta nonaktif itu tidak akan dapat bertahan lama sebagai presiden bukan semata karena faktor goyangan dari luar. Tapi justru karena faktor goncangan dari dalam parpol pendukungnya. "Jangan lupa,dalam sistem pemerintahan demokrasi multipartai, kelemahan utama dan mendasar Jokowi dan JK tidak punya partai. Jokowi hanya orang populer yang dipakai dan diberi tugas oleh partai untuk kepentingan partai. Dari sini terlihat posisi tawar Jokowi sangat lemah di dalam PDIP dan parpol koalisinya," ungkapnya.

Menurutnya, menjadi presiden yang memenangkan pilihan rakyat pada saat pilpres adalah satu hal. Namun dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden terpilih harus mendapat dukungan politik dari partai di parlemen menjadi hal lain yang tersendiri. Ia menilai, dalam politik tidak ada yang gratis. Begitu juga dengan kampanye untuk memenangkan Jokowi. Misalnya, fasilitas jet mewah untuknya, spanduk, iklan, dan pengumpulan massa.

"Biaya sebesar itu pasti ada yang mendanai. Begitu Jokowi terpilih mereka semua akan menagih hak jasanya ke Jokowi. Apalagi PDIP sudah berjuang dan berkorban puasa 10 tahun dari kekuasaan, pasti menuntut porsi kekuasaan yang besar," beber mantan Pangdam Jaya itu.

Romulo mengatakan, akan lebih banyak tumpangan bahkan besarnya potensi konflik kepentingan jika Jokowi terpilih menjadi presiden. Ketidakmampuannya mengelola tabrakan kepentingan dan perebutan kekuasaan internal pendukung diperkirakan akan semakin berat dengan peran kelompok politik oposisi di parlemen.

"Belum lagi tuntutan fasilitas dan kebijakan kue ekonomi sebagai kompensasi biaya dari investor yang tidak dapat terpuaskan. Serta berbagai bisikan dari mafia kekuasaan dan jabatan di sekitarnya akan membuat visi dan misi pemerintahannya hanya tinggal wacana. Saat itu apa mungkin jawaban Jokowi 'akurapopo', aku tetap mau blusukan saja," kata dia.
http://www.republika.co.id/berita/pe...ahan-dua-tahun


Rizal Ramli Prediksi Pemerintahan Baru Bisa Bertahan 2,5 Tahun
Jumat, 22 Agustus 2014 , 01:34:00

JAKARTA - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan oposisi setelah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh akan lebih kuat, kritis dan galak. Jika pemerintahan hasil pemilu 2014 ini tidak canggih, Rizal memprediksi pemerintah hanya akan bertahan paling lama dua setengah tahun.

"Ke depan, oposisi akan jauh lebih serius dan konfrontatif. Kalau pemerintah tidak canggih, bisa DPR yang duapertiga jumlahnya beroposisi bikin banyak masalah. Prediksi saya, pemerintah hanya akan bertahan dua setengah tahun saja," kata Rizal Ramli, saat berdisksusi, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (21/8).

Berbeda dengan pola oposisi di era SBY yang oleh Rizal Ramli disebut sebagai oposisi ecek-ecek. "Menurut saya, oposisi di DPR era SBY sesungguhnya ecek-ecek dan korupsi partai politik dibiarkan untuk menyenangkan elit partai," ujarnya.

Selain itu ujarnya, pemerintahan SBY juga tertolong oleh ekspor berbagai komoditi yang nilainya ekonominya tinggi ditambah dengan kondisi ekonomi negara-negara maju relatif kesulitan. Kini kondisi berubah karena negara maju ekonominya membaik dan modal akan lari ke negaranya masing-masing. "Ibarat lebaran, 'Mudik' lah uang itu," tegasnya.

Rizal mengatakan kalau presidennya tidak canggih, siapa pun presidennya sangat mudah terjerembab, karena memang banyak jebakan baik di internal APBN maupun kondisi eksternal. "Sebaliknya, jika presidennya canggih dan berani membongkar APBN 2015, maka bisa-bisa pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Kuncinya bukan uang, tapi kebijakan," tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal mengkritisi APBN 2015 yang diajukan SBY kepada DPR. Ia mengaku sedih dengan postur APBN yang dibangun SBY.

"Sedih melihat sahabat saya, SBY. Kalau lihat angka-angka APBN yang diwarisinya kepada pemerintahan mendatang sesungguhnya bom waktu dan terlalu banyak perangkap batmennya. Ini menunjukan, maaf, kelas SBY itu belum negarawan, baru sekelas politisi karena hanya hebat dalam pidato-pidatoan," ungkap mantan Kepala Bulog itu.

Mestinya lanjut dia, dalam waktu tiga bulan terakhir masa jabatannya, banyak yang bisa dilakukan SBY untuk perbaikan bangsa ini. "Tapi itu tidak dilakukannya," pungkas Rizal Ramli.
http://www.jpnn.com/read/2014/08/22/...=253147&page=3

Ramalan Jayabaya: Jika Jadi Presiden, Jokowi Tidak Sampai 5 Tahun
Selasa, 25 Maret 2014 22:27

Jakarta, Sayangi.com – Siapakah presiden yang akan terpilih pada Pilpres 9 Juli 2014 ini? Inilah pertanyaan yang terus mengemuka akhir-akhir ini.

Berbagai survei dilakukan untuk memprediksi calon-calon presiden yang menempati elektabilitas tertinggi. Dari sekian banyak nama calon, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hampir tak tergoyahkan di posisi teratas. Bahkan, sejak ia dideklarasikan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, banyak orang memprediksi Jokowi tinggal menunggu pelantikan.

Sayangnya, jika Jokowi betul-betul terpilih menjadi Presiden ke-7, ia diprediksi tidak akan menyelesaikan masa kepemimpinannya hingga lima tahun.

Wah, kok bisa begitu? Ini jika mengacu pada ramalan dari Jayabaya, seorang raja dari Kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135-1157. Selama memimpin, pemilik nama lengkap Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa ini mengantarkan Kerajaan Kediri mengalami masa keemasan, dengan salah satu prestasinya berhasil menyatukan Jenggala kembali ke Kediri.

Jayabaya mengeluarkan istilah Notonogoro, sebagai salah satu ramalannya yang sangat terkenal. Istilah ini memprediksi siapa-siapa saja yang akan memimpin negeri ini dari masa ke masa. Istilah ini dijadikan simbolisasi penamaan bagi pemimpin nasional (Presiden). Notonogoro dipisahkan menjadi No-To-No-Go-Ro yang selanjutnya diawali oleh “No” Soekarno, “To” Soeharto.

Akan tetapi setelah Soeharto, belum ada lagi nama Presiden RI yang masuk dalam ramalan ini, mulai dari BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, hingga Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Baru setelah itu ada lagi nama “No” yang punya kesesuaian dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Nama Habibie, Megawati, dan Gus Dur tidak masuk dalam istilah Notonogoro. Karena itu ketiganya tidak ada yang memimpin hingga lengkap lima tahun.

Dengan mengacu pada ramalan Notonogoro ini, bila Jokowi terpilih sebagai Presiden RI pada Pilpres mendatang, ia diprediksi tidak akan purna memimpin selama lima tahun. Presiden yang akan memimpin minimal lima tahun, semestinya adalah yang berakhiran “Go”. Lalu, siapakah dia? Apakah ia akan muncul dalam Pilpres 2014 ini atau pada Pemilu-pemilu berikutnya?

Semua ini hanyalah ramalan tentang presiden 2014, yang boleh jadi sesuai dengan fakta di masa yang akan datang atau sebaliknya. Tidak ada yang tahu secara pasti mengenai ramalan presiden ini.
http://www.sayangi.com/pemilu/capres...pai-lima-tahun


Koalisi Indonesia Hebat Kalah 4 Kali
2nd October 2014 20:28

JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat sudah empat kali kalah di DPR. Penyebabnya, menurut pengamat politik Heri Budianto, koalisi yang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu lamban dalam merespons sinyal dan dinamika politik yang berkembang.

"Menurut saya, ini kegagalan koalisi yang dipimpin PDIP dalam merespons sinyal-sinyal politik sejak sebelum pilpres sampai setidaknya hari ini," kata Heri kepada Okezone, Kamis (2/10/2014).

Empat kekalahan mulai dari UU MD3, Tatib DPR, UU Pilkada dan paket pimpinan DPR dinihari tadi bukanlah peristiwa politik yang tiba-tiba muncul. "Ini merupakan kronologi politik yang sudah berjalan sejak lama," cetusnya.

Menurut Heri, jika PDIP bisa mendesak Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sejak dulu untuk membuka ruang komunikasi politik pada elite parpol yang sekarang ada di kubu Koalisi Merah Putih, termasuk komunikasi dengan Presiden SBY, maka ceritanya akan lain.

"Jika Bu Mega dan Pak SBY sudah dipertemukan jauh-jauh hari, PDIP dan koalisi tidak akan mengalami kegagalan bertubi-tubi seperti ini," ungkapnya. (Klik: Demokrat Setuju Paket Pimpinan Usulan KMP)

Sekarang, lanjut dia, semuanya sudah terlambat apalagi untuk menggaet Demokrat untuk koalisi di parlemen. "Sebab Demokrat sudah menunjukkan sikap ke KMP".

Saat ini, Heri menilai, memang ada upaya keras elite PDIP untuk mempertemukan Megawati dan SBY. Namun, Heri melihat pertemuan kedua tokoh itu tidak akan mengubah peta di DPR.

Heri juga menerangkan, faktor lain yang menjadi penyebab kekalahan beruntun kubu Jokowi adalah lambannya Jokowi-JK dalam menentukan nama dan posisi menteri di kabinetnya.

"Sebenarnya jika ini cepat, bukan tidak mungkin PPP dan PAN yang memang sudah memberi sinyal bisa diajak bersama di parlemen," tukasnya. (Klik: DPR Putuskan Pilkada Lewat DPRD)

"Ini tentu juga bisa dimaklumi, karena Pak Jokowi serba salah, dengan pernyatannya yang tidak ingin bagi-bagi kekuasaan pada parpol," tambahnya.

Inilah fakta politik yang membuat PDIP keteteran dalam merebut dukungan lebih selain dari PKB, NasDem, dan Hanura. "Mestinya politik jalan tengah ditempuh PDIP pascapenetapan kemenangan Jokowi-JK di MK," jelasnya.
http://warungkopi.okezone.com/showth...t-kalah-4-kali


KMP 'Penguasa' DPR
29 02 Okt 2014 03:39


Koalisi Merah Putih Permanen

Liputan6.com, Jakarta - Tok... Begitu bunyi palu diketuk. Pimpinan Sidang Paripurna DPR Popong Otje Djundjunan menyatakan Setya Novanto yang merupakan Bendahara Umum Partai Golkar terpilih menjadi Ketua DPR.

Dalam menjalankan nakhoda kepemimpinan di DPR, Setya Novanto akan didampingi empat Wakil, yakni Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra), Agus Hermanto (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat), Taufik Kurniawan (Sekretaris Jenderal PAN), dan Fahri Hamzah (Wakil Sekretaris Jenderal PKS).

Para pimpinan DPR itu adalah tokoh-tokoh dari anggota Koalisi Merah Putih (KMP) yang terbentuk sejak Pemilihan Presiden 2014 lalu. Demokrat sempat bergabung Koalisi pengusun Prabowo-Hatta pada Pilpres, namun kini menyatakan sebagai partai penyeimbang.

Kelima orang itu terpilih berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur bahwa pimpinan DPR dipilih melalui sistem paket yang terdiri dari 5 partai.

Koalisi Merah Putih berjaya di DPR dengan jatah kursi pimpinan tersebut. Sebaliknya Koalisi Indonesia Hebat terancam tak kuat di forum wakil rakyat tersebut.

Koalisi Merah Putih (KMP) + Demokrat memegang 353 kursi, atau 63 persen dari 560 anggota DPR RI. Secara rinci yakni Golkar 91 kursi, Gerindra 73 kursi, PAN 49 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi, ditambah Demokrat 61 kursi.

Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memiliki 207 kursi atau 37 persen kursi DPR. Secara rinci, yakni PDIP 109 kursi, PKB 47 kursi, Nasdem 35 kursi, dan Hanura 16 kursi. Andai Partai Demokrat netral atau beralih ke Koalisi Indonesia Hebat, suaranya tetap kalah. Karena KMP 292 vs 268 KIH, 52,14 persen vs 47,86 persen.

Terkait hal itu, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seyogianya pimpinan DPR dipegang oleh partai pemenang Pemilu Legislatif, namun lantaran UU MD3 telah diketok, PDIP sebagai pemenang tak meraihnya.

"Ya ada dong, kan Partai pemenang, logikanya dan tradisi yang dulu pasti jadi ketua, yang sekarang ini logikanya jadi nggak masuk (karena UU MD3)," kata Jokowi di rumah dinas Gubernur, Menteng, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

"Ya, logikanya lucu banget. Ya, lucu banget, masa yang menang jadi oposisi di parlemen?! kan lucu," imbuh Jokowi.

Lalu, apakah dengan penolakan tersebut, akan turut berimbas pada terhambatnya kinerja pemerintahannya mendatang? Jokowi mengaku belum melihat kemungkinan tersebut. Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku tidak akan berupaya melakukan upaya lobi ke partai-partai di KMP agar bergabung dalam barisan pendukungnya. "Ya kan belum (belum tahu apakah akan menghambat atau tidak)," ucap Jokowi.
http://indonesia-baru.liputan6.com/r...p-penguasa-dpr


Jadi Presiden, Salah Melangkah Jokowi bisa Dimakzulkan DPR?


---------------------------

Rakyat menonton aja!