Megawati Tidak Siap Kalah
Sabtu, 4 Oktober 2014 - 09:47 wib

JAKARTA- Memanasnya hubungan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebabkan karena sikap Megawati Soekarno Putri. Kata Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, Megawati tidak siap menerima kekalahan dari SBY pada 2004 silam. (Baca:Puan Kecewa SBY Ogah Bertemu Megawati)

Sejak 2004, Megawati pun enggan untuk bertemu dengan SBY. Padahal, menurut Ruhut, bila keduanya bertemu, situasi politik di Indonesia akan lain cerita. "Itu yang kita sedih. Ada dua tokoh nasional, Megawati dan pak SBY dua-duanya beti itu, beda-beda tipis," katanya dalam diskusi polemik Sindo Radio bertajuk "Mendadak Perppu" di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/10/2014).

Saat ini, kata Ruhut, seolah-olah SBY tidak ingin bertemu dengan Megawati membahas situasi politik dan juga rencana koalisi. "Padahal, SBY selalu membuka diri dengan Megawati. Ini kan dibalik-balik ceritanya," kata dia.

Hubungan antara Megawati dengan SBY hampir mirip dengan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto yang tidak pernah bertemu hingga saat ini. "Ini kan menunjukkan seperti Megawati tidak siap kalah," pungkasnya.
http://m.okezone.com/read/2014/10/04...dak-siap-kalah


PDIP Terus Berjuang Demi Kursi Pimpinan MPR
Sabtu, 04 Oktober 2014

PDI Perjuangan masih terus berupaya mendapatkan posisi di pucuk pimpinan MPR yang akan dilakukan pada Senin (6 Oktober) depan. Bahkan PDI Perjuangan sudah menyiapkan satu paket pimpinan.

"Kami tetap berjuang agar dimungkinkan PDIP dapat mengajukan satu paket di pimpinan MPR," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani setelah rapat di Kantor DPP PDIP Jalan Lenteng Agung, Jumat 3 Oktober 2014.

Menurutnya, naitan untuk mendapatkan posisi di MPR agar nantinya PDI Perjuangan bisa mengawal jalannya demokrasi di pemerintahan Jokowi-JK.

Namun Puan mengaku pesimis jika proses pemilihan MPR ini sama seperti proses pemilihan pimpinan DPR.

"Sepertinya kalau melihat kemarin seperti tidak ada ruang dan celah lagi bagi kami untuk bisa berkontribusi agar bisa mengawal proses demokrasi melalui pimpinan MPR," katanya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan memilih untuk tak mengikuti proses pemilihan pimpinan DPR. Hal ini disebabkan komunikasi politik yang mereka bangun gagal.

Alhasil pimpinan DPR diisi oleh para kader koalisi merah putih (KMP). Paket pimpinan DPR ini akan diterapkan juga untuk pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya
http://www.pkspiyungan.org/2014/10/p...-pimpinan.html


PDIP Kibarkan Bendera Putih
Jum'at, 3 Oktober 2014 - 23:31 wib

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai pasrah menghadapi kekalahan bertubi-tubi dari Koalisi Merah Putih (KMP). Bahkan, untuk memperebutkan kursi pimpinan MPR, PDIP kini harap-harap cemas.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengaku pesimistis dengan sisa satu peluang itu. Meski begitu, Koalisi Indonesia Hebat terus melakukan konsolidasi.

"Rapat konsolidasi antara Ketua Umum, pimpinan partai, dan fraksi PDIP semangat terus kami kawal. Konsisten bersama rakyat. Berubahnya MD3, RUU Pilkada, pimpinan DPR. Harus bersama-sama terus dengan rakyat," katanya di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Puan pun menyebut adanya penzaliman yang dilakukan kepada pendukung Jokowi- JK yakni empat fraksi di DPR.

Menyoal kursi Ketua MPR, Puan mengaku tetap memperjuangkan hal itu. "Kami tetap berjuang, satu nama di MPR,” ujarnya.

“Lihat situasi hari ini, tak ada ruang dan celah bagi kami, bukan tak berusaha atas perjuangan kepercayaan rakyat pada kami. Tetapi penzaliman ini tak membuat kami bisa ikut membangun bangsa. Semua ruang kan sudah kami buka. Lihat saja tanggal 6 Oktober nanti," paparnya.
http://m.okezone.com/read/2014/10/03...-bendera-putih


Sorry, Tak Ada Jatah Kabinet Bagi Koalisi Merah Putih!
Jumat, 19 September 2014 00:15 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), mengatakan pihak Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), tidak menyediakan kursi bagi kader-kader partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) di kabinet.

Kepada wartawan saat ditemui di sela-sela peluncuran buku Palang Merah Indonesia (PMI), di Senayan City, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014), JK mengatakan pihaknya juga tidak pernah menawarkan kursi untuk KMP yang pada pemilihan presiden (pilpres) 2014 mendukung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. "Kalau ada yang masuk sebelum tanggal 20, akan kita masukan (ke kabinet)," katanya.

Tanggal 20 yang dimaksud JK adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.

Ia mengakui hingga kini pihaknya banyak menerima lamaran untuk calon menteri, namun tak satu pun pelamar tersebut berasal dari KMP.
Lebih lanjut JK menjelaskan bahwa hingga kini belum ada partai dari KMP yang menyatakan dukungannya ke kubu Jokowi - JK, walau pun Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), digadang-gadang mengalihkan dukungannya dari KMP.

Walau pun hingga kini belum ada yang benar-benar menyatakan akan mengalihkan dukungannya, namun demikian JK mengakui komunikasi politik masih terus dilakukan dengan partai-partai pendukung KMP, dan pihaknya selalu terbuka bila "Kita harap nanti ada, tapi lihat saja nanti," tandasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...si-merah-putih


Tak Ada Kader KMP Masuk Kabinet Jokowi
Rabu, 17 September 2014 11:00 wib

JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) memastikan solid dan konsisten berada di luar pemerintahan. Juru bicara KMP, Tantowi Yahya, juga menggaransi tidak ada kader partai anggota koalisi yang masuk di kabinet Jokowi-JK.

"Kalau Koalisi Merah Putih dalam konstelasi tujuh partai pendukung, sikap kita masih konsisten berada di luar pemerintahan dengan sendirinya tidak akan kader Koalisi Merah Putih yang duduk di pemerintahan," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Kendati, Wasekjen Partai Golkar ini tidak menampik adanya kader partai KMP yang tengah dilirik Jokowi. Hal itu, kata dia, dilakukan atas nama pribadi bukan mewakili partai.

"Bisa saja ditarik karena kemampuan, integritas dan sebagainya. Karena kan tidak dinafikan banyak orang yang pantas yang dilihat dari background, integritas, proporsionalisme untuk di kabinet Jokowi-JK, namun dengan kondisi sekarang itu tidak mewakili dari KMP," tuturnya.

Tantowi meyakini, meski ada kader partai KMP yang masuk kabinet, tidak akan merusak idealisme KMP sebagai penyeimbang pemerintah. Apalagi membuat rancu posisi koalisi. "Rancu hanya pada awalnya. Tapi kan sejak awal mereka bukan representasi dari parpol, rakyat ya bisa diterima," terangnya.

Seperti diketahui, Jokowi telah menetapkan postur kabinetnya 18 dari kalangan profesional dan 16 dari kalangan profesional partai. Dimana, 16 kursi ini akan dibagi ke koalisi partai pendukung Jokowi-JK yang terdiri dari PDIP, PKB, Hanura, NasDem, dan PKPI.

Namun, belakangan tersiar kabar ada dua kursi yang disediakan untuk kader partai di KMP yang terdiri dari 7 partai meliputi, Golkar, PPP, PKS, Demokrat, PAN, Gerindra, dan PBB.
http://news.okezone.com/read/2014/09...kabinet-jokowi

-----------------------------------

Kayaknya DPR versi KMP dalam masa kerja 20014-2019 kelak, akan banyak melahirkan UU yang sangat membatasi ruang rezim Jokowi agar jangan menjadi penjelmaan rezim Megawati jllid 2 lagi. Ketua KPK, BPK, dan lembaga pengawasan, akan mereka pilih orang-orang yang kaku dan keras seperti Fahrie Hamzah, sehingga bisa mengontrol pemerintahan Jokowi-JK secara ketat. Wajarlah Megawati dan PDI merasa cemas ...