INILAHCOM, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dikenal Ahok menyatakan, Undang-Undang pembuktian terbalik diterapkan kepada calon penjabat negara. Sebab, sebagai penyelenggara negara harus terbuka pada masyarakat mengenai hartanya.

Demikian disampaikan Ahok usai menghadiri upacara kemerdekaan Indonesia ke 69 Tahun di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (17/8/2014).

"Kita mesti Undang-Undang pembuktian harta terbalik, terutama untuk persyaratan menjadi pejabat," katanya di Monas, Minggu siang.

Sebab, dengan cara itu bisa diketahui harta kepunyaan tersebut didapatkan. Dengan begitu ia berharap bahwa Undang-Undang tersebut segera diterapkan.

"Harus berlaku di Indonesia. Jadi siapapun yang menjadi pejabat, harus ditelusuri darimana harta mereka dapatkan," tegas Ahok.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang itu, lanjut Ahok, dipastikan permasalahan korupsi yang sering melibatkan pejabat atau penyelenggara negara bisa dihilangkan. Sebab, akar permasalahan di Indonesia adalah korupsi.

"Supaya tidak ada lagi korupsi. Akar masalah Indonesia semuanya itu adalah korupsi sebetulnya," tukasnya.

Pernyataan tersebut mengingatkan kembali pada wacana pembuktian terbalik. Sebelumnya pada Desember 2004, KPK meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pembuktian Terbalik.

Menurut KPK, Perpu ini dibutuhkan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Kemudian pada bulan Desember 2005, KPK juga pernah mendesak pemerintah untuk segera membuat rancangan undang-undang (RUU) Pembuktian Terbalik agar pemberantasan korupsi mengalami peningkatan. [ton]

Rekomendasi Untuk Anda
PBB: ISIS Perbudak Wanita, Irak Bunuh Warga Sipil PBB: ISIS Perbudak Wanita, Irak Bunuh Warga Sipil
Al-Baghdadi Bagikan Uang ke Panglima Lokal ISIS Al-Baghdadi Bagikan Uang ke Panglima Lokal ISIS

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan pemberlakuan Undang-undang Pembuktian Terbalik terhadap semua pejabat negara, sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi.

"Undang-undang seperti itu sudah pernah dirancang menjelang jatuhnya Gus Dur, sudah digarap di Departemen Kehakiman. Begitu Gus Dur jatuh, terjadi perdebatan di Departemen Kehakiman itu sendiri," kata Mahfud dalam Silaturahmi Tokoh Bangsa Ke-5 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Kamis.

Ketua MK periode 2008--2013 itu menjelaskan jika UU Pembuktian Terbalik diterapkan, seorang pejabat negara harus mampu membuktikan seluruh harta kekayaannya setelah tidak menjabat.

"Pejabat dengan gaji sebulan Rp25 juta, setelah lima tahun selesai hartanya lebih dari Rp25 juta dikali lima tahun, maka kelebihannya harus dianggap korupsi," kata Mahfud.

Ia mengatakan pejabat tersebut kemudian diberi waktu dua bulan untuk membuktikan kelebihan harta itu bersih, apakah dari usaha atau dari warisan. "Jika tidak ada sumber itu, ya berarti korupsi," katanya.

Indonesia, lanjut dia, dapat meniru Undang-undang Pembuktian Terbalik yang terdapat di Malaysia dengan memodifikasinya.

Sejalan dengan pemikiran Mahfud, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga mendukung pemberlakuan UU Pembuktian Terbalik sebagai langkah pemberantasan korupsi.

"Tentu ada konsekuensi pada perubahan undang-undang yang sudah ada terkait dengan itu," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Undang-undang Pembuktian Terbalik itu, menurut Din, diharapkan mampu mengatasi korupsi sebagai masalah besar bangsa yang terdapat di tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
(I026/M008)