GIMANA GAN PENDAPAT AGAN TTG INI !!!
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Perpu itu bertujuan untuk membatalkan UU Pilkada yang baru saja disahkan oleh DPR beberapa hari lalu.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby mengatakan publik akan merespon positif langkah SBY tersebut. Sebab, sebelumnya mereka menganggap SBY adalah orang yang paling bertanggung jawab atas lolosnya UU Pilkada dengan sistem tidak langsung atau melalui DPRD.

"Menghilangkan kesalahan SBY sebelumnya tidak. Tapi ini bisa menyelamatkan muka SBY," kata Adjie saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat 3 Oktober 2014.

Adjie menilai dengan mengeluarkan Perpu, publik juga akan menganggap SBY sebagai penyelamat demokrasi. Sebab, Perpu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh dia sebagai seorang presiden.

"Posisi RUU Pilkada sudah disahkan DPR. Sekarang ada beberapa peluang hukum ke MK. Sebelum ke MK dalam konstitusi, presiden diberi ruang untuk membatalkan UU Pilkada melalui Perpu. Itu dinilai publik sebagai upaya untuk menyelamatkan demokrasi," ujarnya.

Bagaimanapun, Adjie melihat ada trust publik yang kembali terhadap SBY. Mereka memandang Ketua Umum Partai Demokrat itu sudah melakukan upaya untuk mengembalikan pilkada secara langsung.

"Meskipun dari riset, trust ini nggak akan bertahan lama. Kalau Perppu ditolak DPR, ada peluang SBY kembali disalahkan, melemahkan kredibilitas beliau karena publik menilai SBY tidak serius dalam memanfaatkan kewenangan dan kesempatan," ucapnya.


© VIVA.co.id


Sumber