Liputan6.com, Jakarta - Skenario itu disusun rapi dan bisa disebut resmi. Hal itu terungkap dari dokumen rahasia yang diduga surat perjanjian bagi-bagi kursi pimpinan DPR dan MPR di antara partai KMP, yang bocor baru-baru ini. 

Dalam dokumen disebutkan :
Partai Golkar akan mengisi jabatan ketua DPR, sedangkan wakil ketua DPR akan diberikan ke Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PPP. Adapun kursi ketua MPR diberikan kepada Partai Gerindra, sedangkan wakilnya diberikan ke Partai Golkar, PAN, PKS, PPP.

Dalam poin ke-5 di dokumen tersebut tertulis, andai pasangan Prabowo-Hatta menang, KMP sepakat dan setuju memberikan dukungan kepada Partai Demokrat untuk mengisi jabatan ketua MPR. Sementara, pimpinan lain ditentukan secara proposional dengan mengikutsertakan 1 pimpinan dari DPD.
Bagi-bagi kursi tak hanya untuk posisi ketua DPR dan MPR. Dalam surat perjanjian itu juga diatur soal jatah kursi pimpinan pada alat kelengkapan DPR dan MPR.

Fraksi Partai Golkar, 91 kursi anggota DPR, berhak menduduki 5 posisi ketua dan 15 posisi wakil ketua.
Fraksi Gerindra, 73 kursi anggota DPR, berhak menduduki 4 posisi  ketua dan 12 posisi wakil ketua.
Fraksi PAN, 49 kursi anggota DPR, berhak menduduki 3 posisi ketua dan 8 posisi wakil ketua.
Fraksi PKS, 40 kursi anggota DPR berhak menduduki 2 posisi ketua dan 7 posisi wakil ketua.
Fraksi PPP berhak menduduki 2 posisi ketua dan 6 posisi wakil ketua pada  alat kelengkapan DPR dari 16 jumlah alat kelengkapan DPR.

Komposisi penghitungan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota juga dihitung secara proporsional, berdasarkan besaran jumlah perolehan suara partai anggota Koalisi Merah Putih.
Tentang tawaran kursi MPR untuk Demokrat, Tantowi mengatakan hal itu masih belum final, karena masih menunggu keputusan resmi dari Ketua Umum PD, SBY.Jakarta, Selasa (30/9/2014). 

Pengesahan UU MD3 adalah jalan bagi KMP menguasai pimpinan DPR dan alat kelengkapannya. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan uji matera UU MD3 oleh PDIP, Senin 29 September 2014.

Sebelum direvisi pada Juli 2014, UU MD3 sebenarnya mengatur bahwa partai pemenang pemilu secara otomatis akan memimpin DPR. Namun persaingan ketat saat Pilpres 2014 rupanya berbuntut panjang, hingga membuat KMP tak rela jika PDIP dan koalisinya yang merupakan pemenang pileg dan pilpres, memimpin dalam semua lini.
Karena itu, KMP bergegas merevisi UU MD 3 dan kemudian mengesahkannya pada Selasa 8 Juli 2014. Padahal saat pengesahan PDIP dan koalisinya, Partai Hanura dan PKB, wallk out.

Peneliti senior Indonesian Public Insititute Karyono Wibowo kepada Liputan6.com mengatakan, "pasca-ditolaknya gugatan UU MD3 oleh MK, maka UU MD3 akan segera diberlakukan. Dengan begitu, maka koalisi PDIP akan kerepotan.”

Dia menambahkan, "bargaining (tawar-menawar) politik pun akan berjalan alot. Maka bila lobi merangkul partai-partai di KMP gagal maka stabilitas pemerintahan Jokowi-JK dipertaruhkan karena kekuatan politik di parlemen tidak seimbang," imbuh dia.

Namun Karyono mengingatkan, jika KMP terus melakukan manuver politik yang hanya dilandasi semangat dendam yang berkepanjangan, bukan tidak mungkin pertarungan politik akan bergeser antara kubu yang ingin menjegal pemerintahan Jokowi-JK berhadapan dengan rakyat.

selengkapnya dimarih

Analisa peta demoncrazy ke depan :
Ngototnya KMP mengoalkan UU MD3 adalah langkah cemerlang, dgn revisi pada Pasal 82 yg menyebutkan pengajuan pimpinan DPR dilakukan dalam sistem paket, di mana paket pimpinan itu sedikitnya harus didukung oleh 5 fraksi. menjadi jalan menguasai Parlemen bagi KMP, sistem Paket otomatis membunuh peluang KIH mengajukan calon, krn KIH hny memiliki 4fraksi, inilah yg memaksa KIH WO.

Bayangkan anda ikut sepakbola tp ga blh nendang bola, kalo anda berada di Posisi KIH kita akan paham WOnya mereka, inilah Demokrasi baru kita

Zonk dan Tong sesuai skenario sudah menjadi wakil Ketua DPR, semua skenario bagi2 kursi kedepan pun nampaknya tidak akan meleset jauh, PD sejak awal cenderung tidak akan merapat kok,buruknya hubungan Mega-SBY ditambah kekhawatiran faktor "X" setelah perpindahan kekuasaan. Kalopun KIH bs merangkul PD dgn 62 kursi ttp dibutuhkan bergabungnya PAN utk mengimbangi kekuatan KMP. Tp nampaknya jalan menuju Koalisi bagi KIH sdh dijaga sgt rapat.

Saat ini cm rakyat yg bs menyelamatkan Pemerintahan kedepan, tp tentunya itu bs diatur, aplg bagi para PoliTikus abadi. Ada satu kunci meraih suara rakyat scr dramatis, apakah itu? Cukup memahami karakter bangsa kok, byk isu yg bs dijual, terutama isu asing dan agama bisa dgn mudah mengoyahkan keyakinan rakyat pd Pemerintahan Jokowi.
Soal track record di masa lalu semua bs dipoles kok, rakyat kan byk yg pelupa

Kalo sdh demikian terjepit, apa yg bs dilakukan JKW utk menyukseskan program2 kesejahteraan rakyat dan menangkal politik balas dendam? Yah cuma tunjukkan yg terbaik tp rakyat jg harus mendukung penuh, atau semua akan sia2 spt mengarami laut
Kalo sdh begitu ya ibarat menolong orang, kalo yg kita bantu jg ga mau tahu, utk apa susah2 kita pikirin? Kalo suara rakyat sudah pecah di tingkat bawah, maka ya biarlah semua mengalir, masuk selokan jg ga pa2, yg ptg ngalir

Lalu apa yg bisa dilakukan KIH? nyaris tak ada, kuatnya koalisi skg akan menutup semua celah & pengawasan di DPR, ditambah adanya aturan dalam UU MD3 tntg pemeriksaan anggota DPR yg hrs meminta ijin dulu.
Sempurnaaaaa... kalo kata Demian

Tp para anggota dewan KIH punya pilihan utk tutup mata, klo rakyat yg dipusingin mlh curiga, mending magabut aja, makan tidur yes2 gemukin badan dan dompet aja, semua konsekuensi gagalnya program pemerintah toh yg merasakan adalah rakyat kecil, dan mrk bukanlah rakyat, mereka bisa tetap hidup dalam kemewahan dalam 5tahun Prahara Indonesia. Salam Gigit 5jari

Sebagai Penutup memanglah hanya Allah yg maha tahu...
Surat Arraad Ayat 79 Sebagai berikut :
إِن اللهَ لا يُغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى يُغَيرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri.

Selamat datang Indonesiaku yang Baru