TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menduga ada intervensi yang terjadi pada saat rapat Paripurna penetapan pimpinan DPR.
Menurutnya, hal itu terlihat pada saat semua microphone di ruang rapat tidak bisa dihidupkan.
"Sehingga kami merasa suara dari anggota kami tidak dihargai dalam setiap persidangan. Sepertinya apa yang menjadi kemauan koalisi Prabowo lebih diuntungkan," kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Puan menuturkan, atas dasar hal tersebut pihaknya memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan pengambilan keputusan pada rapat Paripurna. Menurutnya, apa yang terjadi di rapat Paripurna akan menjadi teladan di seluruh Indonesia.
"Ini adalah pengambilan keputusan yang seenaknya saja. Tak menghargai dan tak berlandaskan asas musyawarah mufakat," tuturnya.
Masih kata Puan, atas dasar itulah yang menjadi alasan pihaknya memilih walkout dan berarti tidak ikut sertaa dalam pengambilan keputusan dalam Paripurna penetapan pimpinan DPR.
Dirinya pun optimis partainya akan tetap dipilih rakyat apalagi pihaknya mengaku telah mendapat kezaliman.
"Kezaliman itu dimulai dengan pengesahan UU MD3. Awal kesepakatan kesepakatan pada 2009 bahwa partai pemenang pemilu berhak duduk sebagai pimpinan DPR dan seluruh kelengkapannya kami yang dipercaya rakyat (mengembannya)," tandasnya.