- Beranda
- Berita dan Politik
Liat siapa yang kalah KMP vs KIH
...
TS
fendoleh
Liat siapa yang kalah KMP vs KIH
yang kalah adalah kita. sadar lah smua
Quote:
GARIS demarkasi antara politik dan ekonomi sangat tipis. Hubungan di antara keduanya teramat erat. Gonjang-ganjing politik bisa memicu kemerosotan ekonomi. Begitu sebaliknya, krisis ekonomi beresonansi dengan gejolak politik. Sulit sekali untuk tidak mengaitkan depresiasi rupiah dalam sepekan ini dengan kebisingan politik di gedung parlemen di Senayan.
Drama pengesahan pemilihan kepala daerah oleh DPRD pada Kamis hingga Jumat pekan lalu telah memicu sentimen negatif pasar. Sentimen negatif itu telah menghempaskan rupiah ke level 12.048 per dolar AS dari sebelumnya 11.979 per dolar AS pada akhir pekan lalu. Pergerakan rupiah yang terseok-seok itu berjalan paralel dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal, yang melemah ke level 5.132 dari sebelumnya 5.201.
Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menjamin tetap diadakannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat ternyata tidak mampu menciptakan iklim kondusif di pasar uang dan pasar modal. Para pelaku pasar uang dan pasar modal tidak percaya lagi dengan janji-janji gombal para elite politik. Para elite tidak malu-malu lagi mempertontonkan syahwat kekuasaan.
Pasar menafsirkan bahwa terus memanasnya hubungan antara koalisi pendukung Joko Widodo dan koalisi pendukung Prabowo Subianto bisa mengakibatkan ketidakpastian politik. Ketidakpastian politik ibarat sekeping mata uang logam. Pada satu sisi, ia memberi keuntungan bagi para elite. Mereka menangguk keuntungan dari transaksi di lorong-lorong gelap.
Transaksi itu, misalnya, suka-suka mereka membagi-bagi kursi pimpinan MPR dan DPR. Itulah bentuk nyata tirani suara terbanyak dalam politik. Pada sisi lain, ketidakpastian politik membawa dampak buruk bagi pelaku ekonomi. Bagi investor, kepastian politik merupakan syarat mutlak investasi. Bila kondisi politik tidak stabil, keuntungan investasi sulit diperkirakan.
Ketidakpastian politik itulah salah satu faktor pendorong investor asing mulai berkemas dari pasar keuangan Indonesia. Kepastian politik bukan sebuah pemberian, melainkan harus diperjuangkan dalam relasi eksekutif dan legislatif. Kebijakan dan program eksekutif tidak lolos dari Senayan bila anggota dewan pendukung pemerintah menjadi minoritas.
Pendukung Joko Widodo di Senayan tidak mencapai setengah plus satu dari total jumlah anggota DPR, hanya 37,13%. Inilah saat yang tepat bagi presiden terpilih Joko Widodo merangkul parlemen untuk mendapatkan dukungan yang signifikan. Apalagi ada dua agenda penting yang segera dimintai persetujuan DPR.
Pertama, jika Presiden Yudhoyono mengeluarkan perppu untuk menjamin tetap diadakannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, perppu itu harus dibahas DPR pada kesempatan pertama. Pembahasan oleh DPR hanya dua pilihan, yaitu menerima atau menolak perppu. Penolakan perppu tentu menimbulkan kebisingan politik yang berlanjut dan pada gilirannya memengaruhi iklim investasi.
Kedua, ada rencana Joko Widodo segera menginisiasi APBN Perubahan 2015 untuk mengakomodasi janji-janji kampanyenya. Jika APBN Perubahan 2015 ditolak DPR, pertumbuhan ekonomi 7% tinggal mimpi. Lagi-lagi, pelaku ekonomi terkena dampaknya.
Kita menggugah kesadaran politisi Senayan untuk lebih mementingkan stabilitas dengan tetap menjaga ritme dinamika politik secara produktif agar sektor ekonomi kita tetap menggeliat. Kita berharap Senayan dihuni negarawan yang memikirkan Indonesia hebat sehingga investor tidak berkemas dari negeri ini. Jangan sampai kegaduhan politik membawa kesengsaraan ekonomi. http://www.mediaindonesia.com/editor...omi/2014/10/02
Drama pengesahan pemilihan kepala daerah oleh DPRD pada Kamis hingga Jumat pekan lalu telah memicu sentimen negatif pasar. Sentimen negatif itu telah menghempaskan rupiah ke level 12.048 per dolar AS dari sebelumnya 11.979 per dolar AS pada akhir pekan lalu. Pergerakan rupiah yang terseok-seok itu berjalan paralel dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal, yang melemah ke level 5.132 dari sebelumnya 5.201.
Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menjamin tetap diadakannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat ternyata tidak mampu menciptakan iklim kondusif di pasar uang dan pasar modal. Para pelaku pasar uang dan pasar modal tidak percaya lagi dengan janji-janji gombal para elite politik. Para elite tidak malu-malu lagi mempertontonkan syahwat kekuasaan.
Pasar menafsirkan bahwa terus memanasnya hubungan antara koalisi pendukung Joko Widodo dan koalisi pendukung Prabowo Subianto bisa mengakibatkan ketidakpastian politik. Ketidakpastian politik ibarat sekeping mata uang logam. Pada satu sisi, ia memberi keuntungan bagi para elite. Mereka menangguk keuntungan dari transaksi di lorong-lorong gelap.
Transaksi itu, misalnya, suka-suka mereka membagi-bagi kursi pimpinan MPR dan DPR. Itulah bentuk nyata tirani suara terbanyak dalam politik. Pada sisi lain, ketidakpastian politik membawa dampak buruk bagi pelaku ekonomi. Bagi investor, kepastian politik merupakan syarat mutlak investasi. Bila kondisi politik tidak stabil, keuntungan investasi sulit diperkirakan.
Ketidakpastian politik itulah salah satu faktor pendorong investor asing mulai berkemas dari pasar keuangan Indonesia. Kepastian politik bukan sebuah pemberian, melainkan harus diperjuangkan dalam relasi eksekutif dan legislatif. Kebijakan dan program eksekutif tidak lolos dari Senayan bila anggota dewan pendukung pemerintah menjadi minoritas.
Pendukung Joko Widodo di Senayan tidak mencapai setengah plus satu dari total jumlah anggota DPR, hanya 37,13%. Inilah saat yang tepat bagi presiden terpilih Joko Widodo merangkul parlemen untuk mendapatkan dukungan yang signifikan. Apalagi ada dua agenda penting yang segera dimintai persetujuan DPR.
Pertama, jika Presiden Yudhoyono mengeluarkan perppu untuk menjamin tetap diadakannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, perppu itu harus dibahas DPR pada kesempatan pertama. Pembahasan oleh DPR hanya dua pilihan, yaitu menerima atau menolak perppu. Penolakan perppu tentu menimbulkan kebisingan politik yang berlanjut dan pada gilirannya memengaruhi iklim investasi.
Kedua, ada rencana Joko Widodo segera menginisiasi APBN Perubahan 2015 untuk mengakomodasi janji-janji kampanyenya. Jika APBN Perubahan 2015 ditolak DPR, pertumbuhan ekonomi 7% tinggal mimpi. Lagi-lagi, pelaku ekonomi terkena dampaknya.
Kita menggugah kesadaran politisi Senayan untuk lebih mementingkan stabilitas dengan tetap menjaga ritme dinamika politik secara produktif agar sektor ekonomi kita tetap menggeliat. Kita berharap Senayan dihuni negarawan yang memikirkan Indonesia hebat sehingga investor tidak berkemas dari negeri ini. Jangan sampai kegaduhan politik membawa kesengsaraan ekonomi. http://www.mediaindonesia.com/editor...omi/2014/10/02
0
2.4K
Kutip
30
Balasan
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.4KThread•41.2KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru