Jakarta - Drama politik sepanjang Rabu (1/10) kemarin di gedung wakil rakyat di Senayan akhirnya mencapai klimaksnya pada kemenangan Koalisi Merah Putih. Lobi politik yang dibangun Koalisi Indonesia Hebat terhadap dua parpol kunci KMP, PD dan PAN sejak sehari sebelumnya menemui jalan buntu. Kursi pimpinan DPR akhirnya direbut koalisi Golkar Cs.

Apa implikasi politik yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi-JK ke depan dengan dikuasainya parlemen oleh Koalisi Merah Putih?

Peneliti politik dari The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat roda pemerintahan Jokowi-JK akan menghadapi jalan terjal yang amat sulit dalam lima tahun ke depan. Locus conflict akan datang dari sisi pemerintah Jokowi-JK.

"Implikasi pertama, gangguan yang berat tentu akan datang dari usulan, locus conflict yang datang dari usulan dari Presiden. Usulan itu bisa berupa RUU, pengajuan dubes, atau nama-nama pimpinan lembaga negara, panglima TNI, Polri. Karena semua itu kan harus melalui DPR, fit and proper test di DPR," ujar Arya saat berbincang, Kamis (2/10/2014).

Dengan komposisi kekuatan politik yang tidak seimbang ini, Arya memprediksi, 5 tahun ke depan model persidangan DPR tidak akan jauh dari model yang terjadi sepanjang hari kemarin hingga pagi tadi. Akan terjadi benturan antara faksi Indonesia Hebat dan Merah Putih. "Akan ada kegaduhan-kegaduhan, dan tahap akhir WO. Karena kekuatan yang tidak berimbang ini," ucapnya.

Arya menyayangkan lobi-lobi politik Koalisi Indonesia Hebat yang digawangi PDIP yang tidak efektif. Ujungnya, gagal menarik PD dan PAN. Menurut Arya, PDIP harus mengevaluasi model komunikasi politiknya, apalagi jika ingin mengamankan roda pemerintahan Jokowi-JK.

Implikasi politik lain yang akan dihadapi Jokowi-JK, menurut Arya, akan seringnya hak-hak politik DPR dimunculkan Koalisi Merah Putih. Karena ketidakmampuan PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat untuk melakukan komunikasi politik yang efektif.

"Kalau dengan komposisi seperti ini, pengajuan hak-hak seperti hak angket, hak interpelasi, dan hak bertanya, prediksi saya akan meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kalau di masa SBY, hak-hak tersebut bisa diredam karena Presiden berhasil melakukan warning ke kabinetnya. Nah, sekarang ini kan tidak ada Koalisi Merah Putih dalam kabinet Jokowi-JK. bagaimana mau meredam. Jokowi tidak bisa menggertak," ucapnya.

Setelah melalui drama yang melelahkan, posisi pimpinan DPR periode 2014-2019 akhirnya berhasil dikuasai Koalisi Merah Putih. Kelima pimpinan yang baru adalah Setya Novanto dari Golkar (Ketua) dan empat wakil ketua yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus. Hermanto (Demokrat), Fahri Hamzah (PKS) dan Taufik Kurniawan (PAN). PD dan PAN yang sempat memberikan sinyal merapat PDIP Cs akhirnya batal setelah gagalnya SBY melakukan komunikasi politik dengan Megawati.
Sumber :

DPR dikuasai KMP .....

Kebijakan pemerintah yg pro rakyat harus didukung..
Tapi jika kebijakan yg dapat berpotensi merugikan rakyat, bangsa dan negara.. ya harus jegal..

Gimana pendapat agan2 semua?...

Pendapatnya yg mencerahkan gan ya.. jangan cuma maki2 aja..