MERDEKA.COM. Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Rencananya Kamis (2/10), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan mengadakan paripurna untuk membahas pengunduran diri Jokowi.

Jokowi mengatakan, pada saat paripurna tersebut dirinya akan membacakan pertanggungjawabannya dan surat pengunduran dirinya sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebelum membacakan pengunduran dirinya maka tidak dapat melakukan tahap selanjutnya.

"Iya membacakan surat pengunduran diri dan berhenti saya. Iya paripurna dulu," ungkapnya di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Proses selanjutnya yang akan dilakukan Jokowi adalah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Surat tersebut harus dilampirkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta atas pengunduran mantan wali kota Solo ini.

"Begitu paripurna selesai, suratnya keluar. Saya dari surat dewan itu mengajukan pengunduran diri ke presiden lewat mendagri, baru diterusin ke sana." tutupnya.

Rencananya DPRD DKI Jakarta akan mengadakan paripurna membahas pengunduran Jokowi pada pukul 14.00 WIB.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan sidang paripurna yang akan diadakan pada Kamis (2/10) besok, hanya beragendakan pembacaan surat pengunduran diri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di hadapan anggota dewan. Tidak ada pembahasan pengunduran diri Jokowi yang akan dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Besok mendengarkan pidato pengunduran diri Jokowi dari gubernur DKI," ujar dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (1/10).

Prasetyo mengatakan paripurna pengunduran diri Jokowi tidak akan dilakukan besok. Paripurna pengunduran Jokowi akan digelar pada Senin (6/10) mendatang. Hal tersebut berbeda dengan hasil rapat pimpinan yang dilakukan pimpinan DPRD pada Selasa (30/9) lalu.

Dia menegaskan pada Senin (6/10) rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan umum tiap fraksi terhadap kinerja Jokowi selama dua tahun memimpin DKI. Dengan demikian, rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diberikan kepada dewan akan dilaksanakan seluruhnya.