Bersiaplah! Dalam satu atau dua minggu ke depan, Indonesia akan kembali ke tahun 1995.
Bukan mesin waktu yang akan membawa kita kembali ke masa 19 tahun lalu itu, tapi Internet. Dan dalam waktu satu atau dua minggu yang akan datang, kita bisa saja mengalami suasana tahun 1995 ketika Internet belum ada di Indonesia.

Cara ini oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dianggap sebagai sebentuk korupsi. Bahkan setelah Indar mengajukan kasasi ke MA, putusannya tetap sama.
Keputusan itu membuat para pengusaha ISP khawatir, terlebih lagi apabila ternyata keputusan yang sama juga berlaku pada ISP lain yang menggunakan model bisnis serupa dengan IM2. Pasalnya, itu berarti mereka juga bisa jadi dipenjarakan seperti Indar.
Alih-alih disebut sebagai pelanggar hukum, para pengusaha ISP di Indonesia yang jumlahnya sekitar 300 itu berniat untuk mematikan layanan Internetnya. Kalau ini terjadi, sekitar 71 juta pengguna Internet di Indonesia tidak akan bisa online sama sekali karena tidak ada ISP yang menyediakan bandwidth.
Untuk mencegah terjadinya kiamat Internet itu, para pakar Internet, Komunitas Telekomunikasi yang dimotori Onno W. Purbo, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sedang menyiapkan petisi online agar izin ISP dikembalikan dan Indonesia terhindar dari kiamat Internet.
Mari kita berdoa supaya kiamat ini tidak terjadi

Jika tidak dicegah, kiamat Internet di Indonesia akan segera terjadi. Kita semua bisa memberikan dukungan supaya hal itu tidak terjadi.
Beberapa hari ini, netizen (pengguna dan komunitas Internet) di Indonesia sedang dihebohkan oleh berita kiamat Internet. Pasalnya, ratusan perusahaan penyelenggara jasa Internet (Internet Service Provider – ISP) berencana mematikan layanan Internet dalam waktu sekitar dua minggu yang akan datang.
Pemicu ancaman tersebut adalah putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Indar Atmanto, mantan Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2) yang divonis hukuman penjara selama 8 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Indar dianggap bertanggung jawab terhadap cara IM2 melakukan bisnisnya dengan jalan menyewa bandwidth 3G kepada Indosat untuk memberikan layanan akses Internet kepada pelanggannya, sementara IM2 sendiri tidak mempunyai lisensi 3G.
Putusan MA itulah yang membuat 300 lebih ISP di Indonesia khawatir. Sebab, mereka kebanyakan menerapkan model bisnis yang serupa dengan IM2. Jika putusan itu berlaku secara umum, para ISP di tanah air memilih untuk mematikan layanan Internetnya alih-alih dianggap melanggar hukum dan harus dipenjara seperti Indar.
Menurut Onno W. Purbo dalam petisi online di situs change.org yang berjudul “Berikan Kepastian Hukum Kepada ISP dan Bebaskan Indar Atmanto”, tidak ada keharusan sebuah ISP untuk memiliki izin frekuensi 3G. Sebuah ISP dapat menyewa, secara sah, bandwidth ke operator 3G tanpa perlu izin frekuensi 3G.
Jadi, lanjut Onno dalam petisi tersebut, pola bisnis IM2 maupun ratusan ISP lain di Indonesia sesuai dengan UU Telekomunikasi yang ada. Dengan begitu, tidak ada hukum yang dilanggar apalagi melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam petisi itu juga disebutkan beberapa kerugian yang harus ditanggung jika kiamat Internet di Indonesia benar-benar terjadi, di antaranya:
Kerugian sebesar Rp1,5 miliar per menit (Rp90 miliar per jam) di industri keuangan
Sebanyak 71 juta pengguna Internet di Indonesia tidak bisa mengakses Internet
Target pemerintah mewujudkan 50% penetrasi Internet di Indonesia tidak akan tercapai
Percaya atau tidak, kita semua bisa mencegah terjadinya kiamat Internet di Indonesia. Caranya adalah dengan mengisi petisi online yang dibuat Onno W. Purbo itu. Ayo, dukung dan isi petisi untuk mencegah terjadinya kiamat Internet di Indonesia sekarang juga agar Indonesia tidak menjadi negara yang ketinggalan informasi dan teknologi.