Sikap Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terhadap UU Pilkada membuat Koalisi Merah Putih kebingungan. Terlebih, bos partai berkursi terbanyak di DPR itu berencana menerbitkan Perppu untuk mengganti UU Pilkada. Sebab, menurut KMP, Perppu bisa diterbitkan, mana kala situasi sedang genting atau mendesak.

“Apakah situasi sekarang itu genting dan mendesak akibat UU Pilkada?” kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya melalui sambungan telepon, Selasa (30/9) malam.

Menurut Tantowi, proses pembahasan RUU Pilkada sampai dengan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR tidak terlepas dari peran pemerintah yang dipimpin SBY.

Apalagi, kata dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan perwakilan dari pemerintah dan presiden.

“UU Pilkada disahkan oleh DPR dan Presiden yang diwakili Mendagri. Kok UU yang disahkan sendiri mau dibatalkan? Kasihan banget Mendagri,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar itu.

Sumur

Eaaa, gitu aja kok bingung , pegangan bray