Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih
SABTU, 04 OKTOBER 2014 | 18:35 WIB


Jokowi

TEMPO.CO, Boyolali - Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan jatah kursi menteri kepada Koalisi Merah Putih. Penawaran untuk mengajukan calon menteri pun tidak pernah disampaikan kepada koalisi tersebut.

"Tidak ada jatah menteri untuk mereka. Kami juga tidak pernah menawarkan," kata Jokowi seusai meresmikan patung Sukarno di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 4 Oktober 2014. Ia menegaskan hanya akan mempertimbangkan nama-nama menteri dari partai yang mendukungnya.

Komposisi kabinet yang akan dibentuk, Jokowi menambahkan, masih sama seperti yang telah diumumkan pada pertengahan September lalu. Saat itu, dia mengumumkan bahwa kabinetnya akan terdiri dari 18 orang profesional nonpartai dan 16 profesional partai.

Komposisi tersebut tidak akan diubah kendati koalisi yang dibentuknya gagal memperoleh kedudukan yang strategis di parlemen. Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih berhasil memborong kursi pimpinan DPR RI. "Komposisi masih sama sesuai rencana," katanya.

Dalam acara di Boyolali tersebut, Jokowi meresmikan patung Sukarno serta Boulevard Sukarno di depan kompleks kantor kabupaten. Ia juga menghadiri konser Slank di Stadion Pandanaran, Boyolali.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...si-Merah-Putih

PDIP Siapkan 50 Kandidat Menteri untuk Kabinet Jokowi-JK
Senin, 22 September 2014, 15:40 WIB

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) bersama presiden terpilih Joko Widodo (kedua kanan), wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (kanan), saat pembukaan Rakernas IV PDI Perjuangan di Semarang, Jumat (19/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP telah menyiapkan 50 nama kandidat calon menteri. Saat ini DPP tengah mengkaji rekam jejak dan kapabilitas para kandidat sebelum diajukan sebagai calon menteri kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"50 nama yang sudah kita list untuk dilihat rekam jejak kapabilitasnya mewakili PDIP masuk dalam kabinet Pak Jokowi," kata Ketua Bidang Politik DPP PDIP, Puan Maharani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (21/9).
Puan tidak bisa memastikan berapa menteri PDIP yang akan duduk di kabinet Jokowi-JK. Menurutnya Jokowi memiliki hak prerogatif dalam menentukan menteri. Postur kementerian Jokowi akan menjadi acuan PDIP dalam mengajukan nama menteri.

Selain itu, peran dan pertimbangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri juga akan menjadi perhatian dalam menyaring kandidat calon menteri. Puan memastikan kandidat calon menteri dari PDIP adalah orang yang bersih dari korupsi, punya kapabilitas, dan kompetensi membantu kerja presiden.

"Belum ada pembicaraan nama. Kami masih menggodok nama yang akan diusulkan Ibu ketua umum," katanya.

Puan enggan menjawab soal kementerian apa yang ingin diraih PDIP. Ia beralasan PDIP masih harus berdiskusi dan meminta pertimbangan Megawati. "Kami belum bicara sampai ke situ. Karena saya dan Ibu ketua umum masih berdiskusi dan menimbang bidang-bidang yang mau kita perkuat," ujar Puan.
http://www.republika.co.id/berita/na...binet-jokowijk

Puan: Menteri Jokowi Harus Direstui Megawati!
Selasa, 23 September 2014 16:46 wib


Jokowi menunduk saat bersalaman dengan Puan Maharani

JAKARTA – Siapa yang akan mengisi posisi menteri hingga saat ini belum resmi terungkap. Tapi, yang pasti menteri yang ditunjuk Presiden terpilih Joko Widodo haruslah mendapat persetujuan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014). "Ya harus seizin Bu Mega. Tidak boleh kalau tidak mendapat restu," ujar Puan.

Anggota Komisi I DPR RI itu juga mengatakan sangat mustahil bagi Jokowi untuk memutuskan siapa saja yang menjadi menteri tanpa memberitahu dan mendapatkan restu terlebih dahulu dari Megawati. Dia juga meyakini Jokowi mengerti dan paham akan etika politik seperti itu di internal PDIP.
"Pak Jokowi itu kan datang dari PDIP. Tidak mungkin melewati Bu Mega begitu saja," tegasnya.
http://news.okezone.com/read/2014/09...estui-megawati


Kalla: Tak Ada Jatah Menteri untuk Koalisi Merah Putih
KAMIS, 18 SEPTEMBER 2014 | 18:48 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Muhammad Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintahannya tak memberikan jatah kursi menteri untuk partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Meski begitu, Kalla mengaku masih membuka pintu bagi anggota Koalisi Merah Putih yang hendak bergabung dengan pemerintahan yang dia pimpin bersama presiden terpilih Joko Widodo.

Anggota Koalisi Merah Putih yang bergabung, kata Kalla, bukan tak mungkin bakal mendapatkan kursi menteri. "Kalau ada yang masuk sebelum tanggal 20 Oktober 2014, kami akan masukkan (ke kabinet)," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di pusat perbelanjaan Senayan City, Jakarta, Kamis, 18 September 2014.

Jusuf Kalla menegaskan tak akan mengubah arsitektur kementerian jika ada partai dari kubu seberang yang bergabung. Dia mengatakan jumlah menteri tetap 34 orang, yang terdiri atas 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari kalangan profesional partai politik. "Jadi, ya 16 menteri (dari partai politik) itu saja, tidak ditambah," katanya.

Berdasarkan informasi yang dia peroleh, saat ini baru dua partai yang dikabarkan sedang merapat ke kubu pemerintah 2014-2019, yakni Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. "Itu informasi yang saya baca," katanya.

Jusuf Kalla mengaku saat ini sudah mengantongi 100 lebih nama calon menteri. Dia dan Joko Widodo sedang menimbang-nimbang calon-calon tersebut. "Dari 100 tersebut tak ada yang dari Koalisi Merah Putih," katanya.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...si-Merah-Putih


Jokowi dan PDIP Jangan Monopoli Pemerintah
Tuesday, 18 March 2014, 17:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan, wacana menduetkan Joko Widodo (Jokowi)-Hatta Radjasa merupakan logika yang bagus. Karena Jokowi memiliki citra yang bagus.

Sehingga, harus didukung orang yang mampu menata internal pemerintahan. "Jokowi dan PDIP jangan berpikir untuk monopoli (pemerintah) karena menilai sebagai partai besar," kata Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN, AM Fatwa di Jakarta, Selasa (18/3).

Menurut dia, dalam membangun nusantara harus didukung seluruh elemen bangsa. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri telah mengeluarkan surat perintah harian yang isinya mendukung Jokowi sebagai capres partai.

Surat perintah itu dibacakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP di Jakarta, Jumat (14/3) siang. Di wilayah Marunda, Jakarta Utara, Jokowi mengatakan siap melaksanakan mandat tersebut.
http://www.republika.co.id/berita/pe...oli-pemerintah


Bagi-bagi Kursi di KMP, Golkar Dapat Jatah Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR
Sabtu, 27/09/2014 13:50 WIB

Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) telah mengatur pembagian kursi di posisi pimpinan DPR dan MPR. Golkar, sebagai pimpinan KMP, akan mendapat jatah kursi Ketua DPR dan MPR. "Kami sudah membicarakan tentang pimpinan DPR dan MPR dari Fraksi Golkar. Kalau tidak ada aral melintang, Fraksi Golkar akan mengambil ketua DPR dan wakil ketua MPR," ujar Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9/2014).

Menurut Priyo, telah banyak nama kader Golkar yang dimunculkan untuk menjadi ketua DPR atau wakil ketua MPR. Sebut saja Setya Novanto, Ade Komaruddin dan Fadel Muhammad untuk kursi ketua DPR. "‎Nama wakil ketua MPR yaitu Titiek Soeharto, Rambe Kamaruljaman, Mahyuddin dan Agun Gunandjar Sudarsa. Nama-nama itu pleno memutuskan diserahkan kepada ketua umum (Aburizal Bakrie) dengan waktu tidak terlalu lama, paling lambat besok diumumkan," ujar Priyo.

Lalu bagaimana dengan kursi ketua MPR? Apakah Partai Demokrat yang akan mengisi? Priyo pun tak menjawabnya secara tegas. "Ini masih dikerucutkan, tapi tanda-tandanya Golkar berkeinginan mengambil ketua DPR dan wakil ketua MPR. Yang lainnya sedang dikonfigurasikan," tutup Priyo.
http://news.detik.com/read/2014/09/2...ua-mpr?9922032

------------------------------

Jadi kagak usah protes dan 'nggumunan' ... biasalah hal itu terjadi, karena pihak PDIP (baca Megawati) mau memonopoli sendiri kekuasaan di Eksekutif, sehingga wajarlah koalisi KMP juga ngotot untuk menguasai jalur Legislatif (MPR dan DPR serta DPD), plus Kepala Daerah se Indonesia kelak bila UU Pilkada yang baru mulai diberlakukan sebulan lagi. Ada yang protes?