- Beranda
- Berita dan Politik
Kekalahan Politik ke 4 Kalinya PDIP & Jokowi, Bisa Benarkan Ramalan JKW hanya 2 Taon?
...
TS
yinluck
Kekalahan Politik ke 4 Kalinya PDIP & Jokowi, Bisa Benarkan Ramalan JKW hanya 2 Taon?
Rizal Ramli Prediksi Pemerintahan Baru Bisa Bertahan 2,5 Tahun
Jumat, 22 Agustus 2014 , 01:34:00
JAKARTA - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan oposisi setelah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh akan lebih kuat, kritis dan galak. Jika pemerintahan hasil pemilu 2014 ini tidak canggih, Rizal memprediksi pemerintah hanya akan bertahan paling lama dua setengah tahun.
"Ke depan, oposisi akan jauh lebih serius dan konfrontatif. Kalau pemerintah tidak canggih, bisa DPR yang duapertiga jumlahnya beroposisi bikin banyak masalah. Prediksi saya, pemerintah hanya akan bertahan dua setengah tahun saja," kata Rizal Ramli, saat berdisksusi, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (21/8).
Berbeda dengan pola oposisi di era SBY yang oleh Rizal Ramli disebut sebagai oposisi ecek-ecek. "Menurut saya, oposisi di DPR era SBY sesungguhnya ecek-ecek dan korupsi partai politik dibiarkan untuk menyenangkan elit partai," ujarnya.
Selain itu ujarnya, pemerintahan SBY juga tertolong oleh ekspor berbagai komoditi yang nilainya ekonominya tinggi ditambah dengan kondisi ekonomi negara-negara maju relatif kesulitan. Kini kondisi berubah karena negara maju ekonominya membaik dan modal akan lari ke negaranya masing-masing. "Ibarat lebaran, 'Mudik' lah uang itu," tegasnya.
Rizal mengatakan kalau presidennya tidak canggih, siapa pun presidennya sangat mudah terjerembab, karena memang banyak jebakan baik di internal APBN maupun kondisi eksternal. "Sebaliknya, jika presidennya canggih dan berani membongkar APBN 2015, maka bisa-bisa pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Kuncinya bukan uang, tapi kebijakan," tegasnya.
Lebih lanjut, Rizal mengkritisi APBN 2015 yang diajukan SBY kepada DPR. Ia mengaku sedih dengan postur APBN yang dibangun SBY.
"Sedih melihat sahabat saya, SBY. Kalau lihat angka-angka APBN yang diwarisinya kepada pemerintahan mendatang sesungguhnya bom waktu dan terlalu banyak perangkap batmennya. Ini menunjukan, maaf, kelas SBY itu belum negarawan, baru sekelas politisi karena hanya hebat dalam pidato-pidatoan," ungkap mantan Kepala Bulog itu.
Mestinya lanjut dia, dalam waktu tiga bulan terakhir masa jabatannya, banyak yang bisa dilakukan SBY untuk perbaikan bangsa ini. "Tapi itu tidak dilakukannya," pungkas Rizal Ramli.
http://www.jpnn.com/read/2014/08/22/...=253147&page=3
UU MD3 dan Kekalahan Pertama Kubu Jokowi-JK
Telaah StrategisPosisiJul 13, 2014 0
DETEKSI – Sehari sebelum pemungutan suara presiden, DPR menggelar Rapat Paripurna. Sebuah gelaran yang sesungguhnya berkaitan dengan peta perpolitikan yang sedang panas-panasnya. Hanya saja perhatian masyarakat hampir semuanya tertuju pada pilpres. Sehingga kurang mendapat sorotan hingga beberapa hari kemudian.
Salah satu agenda pada Selasa (8/7/2014) di gedung DPR itu membahas pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dan, pasal paling krusial adalah tentang pemilihan pimpinan DPR RI. Kalau sebelumnya, partai pemenang otomatis menjadi pimpinan DPR RI esuai urutan perolehan suara Pileg, tapi nanti kemungkinan berubah dan tidak otomatis PDIP menjadi Ketua DPR RI.
Wakil Ketua Panitia Khusus MD3 Ahmad Yani menegaskan, rapat panitia khusus dan rapat kerja yang dilaksanakan pada Senin (7/72014) malam belum menghasilkan titik temu terkait tata cara pemilihan ketua DPR, di mana partai pemenang pemilihan umum tidak otomatis terpilih menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Seperti dikutip dari laman edisinews.com (8/7/14)
Dalam Revisi UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR,DPD, dan DPRD (MD3) tak pelak menjadi medan tempur antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Partai koalisi pendukung Prabowo terlihat jelas mendominasi DPR saat ini. Mereka seolah ingin menunjukkan kekuatannya dengan menggeser hak PDIP menjadi ketua DPR periode mendatang. Apakah posisi PDIP di DPR terancam?
Sebelum UU yang akrab disebut UU MD3 ini direvisi, pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak (pasal 82 ayat 1 UU MD3). Sedangkan posisi ketua DPR otomatis menjadi jatah parpol pemenang Pemilu (ayat 2).
Sementara koalisi besar yang tergabung dalam tim sukses Prabowo-Hatta mendorong perubahan terkait posisi ketua DPR. Karena itu, posisi PDIP sulit, mengingat mayoritas kekuatan di DPR saat ini ada di pihak Prabowo-Hatta.
Partai koalisi pendukung Prabowo-Hatta kini terdiri dari Golkar, PD, PKS, PPP, Gerindra, dan PAN. Sementara parpol yang berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2014 adalah Hanura dan PKB. Sementara Partai NasDem belum masuk DPR periode ini. Kekuatan pun cukup njomplang.
Hal ini jelas menunjukkan peta politik di DPR berada dalam kontrol kubu Prabowo-Hatta. 2/3 anggota DPR di bawah koalisi permanen mereka, sedang kubu Jokowi-JK hanya 1/3 nya. Komposisi ini jelas juga sangat berpengaruh terhadap hubungan antar lembaga negara pada pemerintahan ke depan. Dan juga jelas akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan.
Sesungguhnya dalam rapat pembahasan RUU MD3 tersebut membuktikan kondisi riil nantinya peta perpolitikan serta hubungan antar lembaga negara. Serta bukti riil kekalahan pertama kubu Jokowi-JK di parlemen menghadapi Prabowo-Hatta.
http://deteksi.co/2014/07/uu-md3-dan...ubu-jokowi-jk/
Kekalahan Keempat PDIP
PDIP memperkirakan Koalisi Merah Putih akan terus melemahkan Jokowi-JK.
Sabtu, 27 September 2014, 12:36 WIB
JAKARTA -PDI Perjuangan kembali menelan kekalahan politik dari Koalisi Merah Putih. Setelah kalah dalam jumlah suara di parlemen, UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD), pembahasan tata tertib, mereka kembali dikalahkan dalam pengambilan keputusan RUU Pilkada di DPR.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, faktor utama dari kekalahan kubu PDI Perjuangan adalah soliditas Koalisi Merah Putih. "Lobi apa pun yang dilakukan PDIP sampai saat ini tidak bisa membongkar soliditas Koalisi Merah Putih. Apakah Koalisi Merah Putih ini bersikap asal beda, atau karena memiliki alasan rasional secara objektif," kata Firman kepada Republika, Jumat (26/9).
Ia mengatakan, terbentuk sebuah pemetaan yang memperlihatkan check and balance antara DPR dan pemerintah. Tidak seperti dulu, saat DPR berada di dalam rangkulan eksekutif. Kini, menurutnya, DPR menjadi lembaga yang bisa lebih galak dari posisinya sebagai penyeimbang pemerintah.
Dalam hal ini, kontrol terhadap pemerintah akan lebih efektif. Pemerintah, tuturnya, tidak bisa main-main dalam mengajukan sebuah rancangan undang-undang dan dalam menjalankan pemerintahan.
Sementara dari sisi negatif, situasi tersebut dapat membuat pemerintah tidak efektif. Menurutnya, setiap undang-undang akan dibahas lebih mendalam sehingga membutuhkan waktu pembahasan yang lebih panjang.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Yasonna Laoly mengatakan, Koalisi Merah Putih yang mendeklarasikan diri sebagai koalisi penyeimbang dan Partai Demokrat dengan si kap netral justru dianggap sebagai pi hak yang melakukan langkah politik un tuk melemahkan Jokowi-JK. Sikap yang ditunjukkan koalisi tersebut di pandang sebagai permainan politik yang akan terus dilakukan ke depannya.
Baik saat pembahasan anggaran maupun pengajuan UU yang diajukan pemerintah untuk mendukung kebijakan pemerintah. "Itu grand scenario terbesar. Itulah sebenarnya, mulai dari UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD), UU Pilkada, dan kebijakan strategis selanjutnya," kata Laoly.
Laoly mengatakan, Koalisi Merah Putih akan selalu cenderung menempuh langkah yang menguntungkan kelompok mereka saja. Melakukan pragmatisme politik dengan mengambil sikap yang selalu berbeda dengan pemerintahan Jokowi-JK. "Mereka akan selalu menghalang-halangi, membuat sulit pemerintahan akan datang. Karena, ini asal beda aja. Bukan melihat aspek terbaik bagi bangsa," ujar dia.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) meminta agar Koalisi Merah Putih tidak sombong. "Dengan empat kemenangan, jangan besar kepala, jangan sombong," kata Ical.
Empat kemenangan yang dimaksud Ical, yaitu mayoritas suara di parlemen, pembahasan tatib, UU MD3 dan yang terakhir adalah RUU Pilkada melalui DPRD. Ical mengatakan, kemenangan itu adalah perjuangan untuk menuju ke demokrasi Pancasila.
"Yang kita perjuangkan posisi-posisi itu memungkinkan kita untuk mengembalikan demokrasi kita ke demokrasi Pan casila?" ucap Ical.
Faktor Megawati Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, kekalahan PDIP Ini tak bisa dilepaskan dari faktor ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, jika saja Megawati mau sedikit melunak terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jalan ceritanya akan lain. Yakni, PDIP mau mengikuti keinginan Partai Demokrat."Masalahnya, Mega itu terlalu gengsi terlihat tunduk dari SBY," katanya.
Hal itu berpengaruh terhadap bawahannya, yakni kader PDIP tunduk kepada pengaruh Megawati dengan tidak mau mengikuti keinginan Partai Demokrat. Padahal, sebenarnya SBY dan Partai Demokrat telah beberapa kali menunjukkan keinginannya untuk mendukung pemerintah. "Tapi, ini yang tidak direspons oleh Mega," ujar Pangi.
http://www.republika.co.id/berita/ko...n-keempat-pdip
SBY Sebut Koalisi Merah Putih Kuat
SELASA, 02 SEPTEMBER 2014 | 15:23 WIB
Presiden SBY memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan politisi dari partai anggota Koalisi Merah Putih di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 September 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekuatan politik Koalisi Merah Putih cukup besar dan mampu mengimbangi pemerintahan yang diusung koalisi poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia menyatakan perbedaan suara antara Koalisi Merah Putih dan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tak besar. (Baca: Diundang SBY, Prabowo Tak Datang)
"Jangan lupa, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memiliki perolehan suara yang juga tinggi. Kita harus mengakui ada kekuatan politik riil," ujar SBY di kediamannya, Selasa, 2 September 2014.
Hal ini disampaikan SBY saat menerima perwakilan Koalisi Merah Putih dalam acara silaturahmi pada pagi ini. SBY mengklaim acara ini adalah lanjutan dari pertemuannya sebagai presiden dengan presiden terpilih Jokowi di Bali pada pekan lalu. (Baca: Ketemu Jokowi, Hatta Bantah Hendak Merapat)
SBY yakin Koalisi Merah Putih dapat menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. "Saya menyampaikan apresiasi pada Koalisi Merah Putih yang mengakui hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Selebihnya, kami akan berbakti bagi bangsa dan negara." (Baca: Soal Hatta Ketemu Jokowi, Fadel: Itu Biasa)
SBY menyatakan, sebelum putusan MK pada 21 Agustus lalu, dirinya menahan diri untuk bertemu dengan kubu Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta. Namun, setelah seluruh proses pemilihan presiden usai, harus ada apresiasi yang juga diakui seluruh negara di dunia. Indonesia ternyata mampu menjalankan pemilihan umum yang damai dan demokratis. "Dunia mengakui dan memberikan apresiasi kepada saya," kata SBY.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...rah-Putih-Kuat
Fahri Hamzah:
Enak Saja Jokowi Tidak Mau Bagi-bagi Kekuasaan
Jum'at, 18 April 2014 , 01:16:00 WIB
RMOL. Beredar kabar PDIP hanya akan menjalin koalisi dengan Nasdem di Pilpres nanti. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Fahri Hamzah mengingatkan kemungkinan terburuk yang dihadapi PDIP jika hanya berkoalisi dengan partai besutan Surya Paloh.
Fahri menjelaskan, kekuatan semua partai saat ini cukup merata. Perolehan suara pileg, setidaknya berdasarkan hitung cepat, semua partai politik wajib berkoalisi menghadapi pemilu presiden karena tak ada yang mendapatkan 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara secara nasional.
"PDIP jangan sembarangan, bagaimana kalau di detik-detik akhir Nasdem tidak mau teken (koalisi)? Jokowi bisa tidak jadi capres," ucap Fahri kepada wartawan di Cikini, Jakarta, Kamis (17/4).
Lebih jauh, Fahri mengkritik Jokowi. Fahri menilai bakal calon presiden dari PDIP itu tak mengerti sistem politik yang berlaku di Indonesia. Fahri yakin, PDIP dan Jokowi akan sulit menyolidkan roda pemerintahan jika nantinya mendapat kesempatan berkuasa dengan sikap politik yang kaku.
"Dia (Jokowi) tidak mengerti sistem multi partai. Enak saja tidak mau bagi-bagi kekuasaan. Bukan soal bagi-bagi kekuasaan, sekarang ini kekuatan partai merata, lebih dahsyat, mengelola DPR akan lebih sulit," demikian Fahri.
http://hukum.rmol.co/read/2014/04/18...agi-Kekuasaan-
Koalisi Merah Putih Kuat karena Keangkuhan Megawati
Kamis, 11 September 2014 18:08 wib
Megawati
Koalisi Merah Putih Kuat karena Keangkuhan Megawati (Foto: Okezone)
JAKARTA - Partai Gerindra menegaskan Koalisi Merah Putih sekarang semakin kuat karena sikap angkuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selama ini.
"Ini dipicu Megawati yang sombong. Statemen Jokowi (Joko Widodo) yang membuat lobang sendiri. Ini bukan suasana yang apa-apa," ungkap Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Dia menengaku, lucu dengan sikap Jokowi yang ngebet menginginkan Partai Demokrat bergabung koalisi. Padahal, saat pemilihan presiden, partai berlambang bintang mercy itu ditolak gabung dalam koalisi Jokowi.
"Koalisi Merah Putih kuat karena keangkuhan Megawati. Megawati angkuh dengan SBY selama 10 tahun. Kita belajar dari Megawati, Anda memberi pelajaran jelek selama 10 tahun. Harusnya yang menang itu merangkul," paparnya.
Desmon mengambil contoh, keangkuhan Megawati, saat Ketua Umum Gerindra Suhardi yang wafat karena kanker paru-paru. Megawati dan keluarganya tidak melayat Suhardi.
"Para dewa (ketua umum partai) ini menganggap Megawati dewa yang sombong. Contohnya, Suhardi meninggal ada enggak ibu itu, anak ibu itu, Jokowi datang? Padahal (Suhardi) pernah dirjen kehutanan di era Megawati. Ini ada sesuatu yang aneh. Ini pembelajaran yang baik atau buruk," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2014/09...kuhan-megawati
------------------------------------
Makanya ... jangan merasa adigang, adigung, adiguna ... kalau diberi Tuhan kesempatan untuk berkuasa kembali ...
Jumat, 22 Agustus 2014 , 01:34:00
JAKARTA - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan oposisi setelah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh akan lebih kuat, kritis dan galak. Jika pemerintahan hasil pemilu 2014 ini tidak canggih, Rizal memprediksi pemerintah hanya akan bertahan paling lama dua setengah tahun.
"Ke depan, oposisi akan jauh lebih serius dan konfrontatif. Kalau pemerintah tidak canggih, bisa DPR yang duapertiga jumlahnya beroposisi bikin banyak masalah. Prediksi saya, pemerintah hanya akan bertahan dua setengah tahun saja," kata Rizal Ramli, saat berdisksusi, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (21/8).
Berbeda dengan pola oposisi di era SBY yang oleh Rizal Ramli disebut sebagai oposisi ecek-ecek. "Menurut saya, oposisi di DPR era SBY sesungguhnya ecek-ecek dan korupsi partai politik dibiarkan untuk menyenangkan elit partai," ujarnya.
Selain itu ujarnya, pemerintahan SBY juga tertolong oleh ekspor berbagai komoditi yang nilainya ekonominya tinggi ditambah dengan kondisi ekonomi negara-negara maju relatif kesulitan. Kini kondisi berubah karena negara maju ekonominya membaik dan modal akan lari ke negaranya masing-masing. "Ibarat lebaran, 'Mudik' lah uang itu," tegasnya.
Rizal mengatakan kalau presidennya tidak canggih, siapa pun presidennya sangat mudah terjerembab, karena memang banyak jebakan baik di internal APBN maupun kondisi eksternal. "Sebaliknya, jika presidennya canggih dan berani membongkar APBN 2015, maka bisa-bisa pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Kuncinya bukan uang, tapi kebijakan," tegasnya.
Lebih lanjut, Rizal mengkritisi APBN 2015 yang diajukan SBY kepada DPR. Ia mengaku sedih dengan postur APBN yang dibangun SBY.
"Sedih melihat sahabat saya, SBY. Kalau lihat angka-angka APBN yang diwarisinya kepada pemerintahan mendatang sesungguhnya bom waktu dan terlalu banyak perangkap batmennya. Ini menunjukan, maaf, kelas SBY itu belum negarawan, baru sekelas politisi karena hanya hebat dalam pidato-pidatoan," ungkap mantan Kepala Bulog itu.
Mestinya lanjut dia, dalam waktu tiga bulan terakhir masa jabatannya, banyak yang bisa dilakukan SBY untuk perbaikan bangsa ini. "Tapi itu tidak dilakukannya," pungkas Rizal Ramli.
http://www.jpnn.com/read/2014/08/22/...=253147&page=3
UU MD3 dan Kekalahan Pertama Kubu Jokowi-JK
Telaah StrategisPosisiJul 13, 2014 0
DETEKSI – Sehari sebelum pemungutan suara presiden, DPR menggelar Rapat Paripurna. Sebuah gelaran yang sesungguhnya berkaitan dengan peta perpolitikan yang sedang panas-panasnya. Hanya saja perhatian masyarakat hampir semuanya tertuju pada pilpres. Sehingga kurang mendapat sorotan hingga beberapa hari kemudian.
Salah satu agenda pada Selasa (8/7/2014) di gedung DPR itu membahas pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dan, pasal paling krusial adalah tentang pemilihan pimpinan DPR RI. Kalau sebelumnya, partai pemenang otomatis menjadi pimpinan DPR RI esuai urutan perolehan suara Pileg, tapi nanti kemungkinan berubah dan tidak otomatis PDIP menjadi Ketua DPR RI.
Wakil Ketua Panitia Khusus MD3 Ahmad Yani menegaskan, rapat panitia khusus dan rapat kerja yang dilaksanakan pada Senin (7/72014) malam belum menghasilkan titik temu terkait tata cara pemilihan ketua DPR, di mana partai pemenang pemilihan umum tidak otomatis terpilih menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Seperti dikutip dari laman edisinews.com (8/7/14)
Dalam Revisi UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR,DPD, dan DPRD (MD3) tak pelak menjadi medan tempur antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Partai koalisi pendukung Prabowo terlihat jelas mendominasi DPR saat ini. Mereka seolah ingin menunjukkan kekuatannya dengan menggeser hak PDIP menjadi ketua DPR periode mendatang. Apakah posisi PDIP di DPR terancam?
Sebelum UU yang akrab disebut UU MD3 ini direvisi, pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak (pasal 82 ayat 1 UU MD3). Sedangkan posisi ketua DPR otomatis menjadi jatah parpol pemenang Pemilu (ayat 2).
Sementara koalisi besar yang tergabung dalam tim sukses Prabowo-Hatta mendorong perubahan terkait posisi ketua DPR. Karena itu, posisi PDIP sulit, mengingat mayoritas kekuatan di DPR saat ini ada di pihak Prabowo-Hatta.
Partai koalisi pendukung Prabowo-Hatta kini terdiri dari Golkar, PD, PKS, PPP, Gerindra, dan PAN. Sementara parpol yang berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2014 adalah Hanura dan PKB. Sementara Partai NasDem belum masuk DPR periode ini. Kekuatan pun cukup njomplang.
Hal ini jelas menunjukkan peta politik di DPR berada dalam kontrol kubu Prabowo-Hatta. 2/3 anggota DPR di bawah koalisi permanen mereka, sedang kubu Jokowi-JK hanya 1/3 nya. Komposisi ini jelas juga sangat berpengaruh terhadap hubungan antar lembaga negara pada pemerintahan ke depan. Dan juga jelas akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan.
Sesungguhnya dalam rapat pembahasan RUU MD3 tersebut membuktikan kondisi riil nantinya peta perpolitikan serta hubungan antar lembaga negara. Serta bukti riil kekalahan pertama kubu Jokowi-JK di parlemen menghadapi Prabowo-Hatta.
http://deteksi.co/2014/07/uu-md3-dan...ubu-jokowi-jk/
Kekalahan Keempat PDIP
PDIP memperkirakan Koalisi Merah Putih akan terus melemahkan Jokowi-JK.
Sabtu, 27 September 2014, 12:36 WIB
JAKARTA -PDI Perjuangan kembali menelan kekalahan politik dari Koalisi Merah Putih. Setelah kalah dalam jumlah suara di parlemen, UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD), pembahasan tata tertib, mereka kembali dikalahkan dalam pengambilan keputusan RUU Pilkada di DPR.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, faktor utama dari kekalahan kubu PDI Perjuangan adalah soliditas Koalisi Merah Putih. "Lobi apa pun yang dilakukan PDIP sampai saat ini tidak bisa membongkar soliditas Koalisi Merah Putih. Apakah Koalisi Merah Putih ini bersikap asal beda, atau karena memiliki alasan rasional secara objektif," kata Firman kepada Republika, Jumat (26/9).
Ia mengatakan, terbentuk sebuah pemetaan yang memperlihatkan check and balance antara DPR dan pemerintah. Tidak seperti dulu, saat DPR berada di dalam rangkulan eksekutif. Kini, menurutnya, DPR menjadi lembaga yang bisa lebih galak dari posisinya sebagai penyeimbang pemerintah.
Dalam hal ini, kontrol terhadap pemerintah akan lebih efektif. Pemerintah, tuturnya, tidak bisa main-main dalam mengajukan sebuah rancangan undang-undang dan dalam menjalankan pemerintahan.
Sementara dari sisi negatif, situasi tersebut dapat membuat pemerintah tidak efektif. Menurutnya, setiap undang-undang akan dibahas lebih mendalam sehingga membutuhkan waktu pembahasan yang lebih panjang.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Yasonna Laoly mengatakan, Koalisi Merah Putih yang mendeklarasikan diri sebagai koalisi penyeimbang dan Partai Demokrat dengan si kap netral justru dianggap sebagai pi hak yang melakukan langkah politik un tuk melemahkan Jokowi-JK. Sikap yang ditunjukkan koalisi tersebut di pandang sebagai permainan politik yang akan terus dilakukan ke depannya.
Baik saat pembahasan anggaran maupun pengajuan UU yang diajukan pemerintah untuk mendukung kebijakan pemerintah. "Itu grand scenario terbesar. Itulah sebenarnya, mulai dari UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD), UU Pilkada, dan kebijakan strategis selanjutnya," kata Laoly.
Laoly mengatakan, Koalisi Merah Putih akan selalu cenderung menempuh langkah yang menguntungkan kelompok mereka saja. Melakukan pragmatisme politik dengan mengambil sikap yang selalu berbeda dengan pemerintahan Jokowi-JK. "Mereka akan selalu menghalang-halangi, membuat sulit pemerintahan akan datang. Karena, ini asal beda aja. Bukan melihat aspek terbaik bagi bangsa," ujar dia.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) meminta agar Koalisi Merah Putih tidak sombong. "Dengan empat kemenangan, jangan besar kepala, jangan sombong," kata Ical.
Empat kemenangan yang dimaksud Ical, yaitu mayoritas suara di parlemen, pembahasan tatib, UU MD3 dan yang terakhir adalah RUU Pilkada melalui DPRD. Ical mengatakan, kemenangan itu adalah perjuangan untuk menuju ke demokrasi Pancasila.
"Yang kita perjuangkan posisi-posisi itu memungkinkan kita untuk mengembalikan demokrasi kita ke demokrasi Pan casila?" ucap Ical.
Faktor Megawati Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, kekalahan PDIP Ini tak bisa dilepaskan dari faktor ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, jika saja Megawati mau sedikit melunak terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jalan ceritanya akan lain. Yakni, PDIP mau mengikuti keinginan Partai Demokrat."Masalahnya, Mega itu terlalu gengsi terlihat tunduk dari SBY," katanya.
Hal itu berpengaruh terhadap bawahannya, yakni kader PDIP tunduk kepada pengaruh Megawati dengan tidak mau mengikuti keinginan Partai Demokrat. Padahal, sebenarnya SBY dan Partai Demokrat telah beberapa kali menunjukkan keinginannya untuk mendukung pemerintah. "Tapi, ini yang tidak direspons oleh Mega," ujar Pangi.
http://www.republika.co.id/berita/ko...n-keempat-pdip
SBY Sebut Koalisi Merah Putih Kuat
SELASA, 02 SEPTEMBER 2014 | 15:23 WIB
Presiden SBY memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan politisi dari partai anggota Koalisi Merah Putih di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 September 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekuatan politik Koalisi Merah Putih cukup besar dan mampu mengimbangi pemerintahan yang diusung koalisi poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia menyatakan perbedaan suara antara Koalisi Merah Putih dan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tak besar. (Baca: Diundang SBY, Prabowo Tak Datang)
"Jangan lupa, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memiliki perolehan suara yang juga tinggi. Kita harus mengakui ada kekuatan politik riil," ujar SBY di kediamannya, Selasa, 2 September 2014.
Hal ini disampaikan SBY saat menerima perwakilan Koalisi Merah Putih dalam acara silaturahmi pada pagi ini. SBY mengklaim acara ini adalah lanjutan dari pertemuannya sebagai presiden dengan presiden terpilih Jokowi di Bali pada pekan lalu. (Baca: Ketemu Jokowi, Hatta Bantah Hendak Merapat)
SBY yakin Koalisi Merah Putih dapat menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. "Saya menyampaikan apresiasi pada Koalisi Merah Putih yang mengakui hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Selebihnya, kami akan berbakti bagi bangsa dan negara." (Baca: Soal Hatta Ketemu Jokowi, Fadel: Itu Biasa)
SBY menyatakan, sebelum putusan MK pada 21 Agustus lalu, dirinya menahan diri untuk bertemu dengan kubu Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta. Namun, setelah seluruh proses pemilihan presiden usai, harus ada apresiasi yang juga diakui seluruh negara di dunia. Indonesia ternyata mampu menjalankan pemilihan umum yang damai dan demokratis. "Dunia mengakui dan memberikan apresiasi kepada saya," kata SBY.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...rah-Putih-Kuat
Fahri Hamzah:
Enak Saja Jokowi Tidak Mau Bagi-bagi Kekuasaan
Jum'at, 18 April 2014 , 01:16:00 WIB
RMOL. Beredar kabar PDIP hanya akan menjalin koalisi dengan Nasdem di Pilpres nanti. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Fahri Hamzah mengingatkan kemungkinan terburuk yang dihadapi PDIP jika hanya berkoalisi dengan partai besutan Surya Paloh.
Fahri menjelaskan, kekuatan semua partai saat ini cukup merata. Perolehan suara pileg, setidaknya berdasarkan hitung cepat, semua partai politik wajib berkoalisi menghadapi pemilu presiden karena tak ada yang mendapatkan 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara secara nasional.
"PDIP jangan sembarangan, bagaimana kalau di detik-detik akhir Nasdem tidak mau teken (koalisi)? Jokowi bisa tidak jadi capres," ucap Fahri kepada wartawan di Cikini, Jakarta, Kamis (17/4).
Lebih jauh, Fahri mengkritik Jokowi. Fahri menilai bakal calon presiden dari PDIP itu tak mengerti sistem politik yang berlaku di Indonesia. Fahri yakin, PDIP dan Jokowi akan sulit menyolidkan roda pemerintahan jika nantinya mendapat kesempatan berkuasa dengan sikap politik yang kaku.
"Dia (Jokowi) tidak mengerti sistem multi partai. Enak saja tidak mau bagi-bagi kekuasaan. Bukan soal bagi-bagi kekuasaan, sekarang ini kekuatan partai merata, lebih dahsyat, mengelola DPR akan lebih sulit," demikian Fahri.
http://hukum.rmol.co/read/2014/04/18...agi-Kekuasaan-
Koalisi Merah Putih Kuat karena Keangkuhan Megawati
Kamis, 11 September 2014 18:08 wib
Megawati
Koalisi Merah Putih Kuat karena Keangkuhan Megawati (Foto: Okezone)
JAKARTA - Partai Gerindra menegaskan Koalisi Merah Putih sekarang semakin kuat karena sikap angkuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selama ini.
"Ini dipicu Megawati yang sombong. Statemen Jokowi (Joko Widodo) yang membuat lobang sendiri. Ini bukan suasana yang apa-apa," ungkap Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Dia menengaku, lucu dengan sikap Jokowi yang ngebet menginginkan Partai Demokrat bergabung koalisi. Padahal, saat pemilihan presiden, partai berlambang bintang mercy itu ditolak gabung dalam koalisi Jokowi.
"Koalisi Merah Putih kuat karena keangkuhan Megawati. Megawati angkuh dengan SBY selama 10 tahun. Kita belajar dari Megawati, Anda memberi pelajaran jelek selama 10 tahun. Harusnya yang menang itu merangkul," paparnya.
Desmon mengambil contoh, keangkuhan Megawati, saat Ketua Umum Gerindra Suhardi yang wafat karena kanker paru-paru. Megawati dan keluarganya tidak melayat Suhardi.
"Para dewa (ketua umum partai) ini menganggap Megawati dewa yang sombong. Contohnya, Suhardi meninggal ada enggak ibu itu, anak ibu itu, Jokowi datang? Padahal (Suhardi) pernah dirjen kehutanan di era Megawati. Ini ada sesuatu yang aneh. Ini pembelajaran yang baik atau buruk," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2014/09...kuhan-megawati
------------------------------------
Makanya ... jangan merasa adigang, adigung, adiguna ... kalau diberi Tuhan kesempatan untuk berkuasa kembali ...
Diubah oleh yinluck 28-09-2014 13:42
0
5.4K
52
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670.9KThread•40.9KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru