Inilah Pihak-Pihak Yang Dirugikan secara ekonomi Jika Pilkada Melalui DPRD :


1. MEDIA: Pendapatan Iklan Dari Calon Gubernur, Walikota Dan Bupati Akan Menurun Drastis.


2. BERITA: Sumber berita juga hilang karena kekacauan kampanye gak ramai lagi.


3. BUZZER: Perusahaan buzzer social media mulai kehilangan pelanggan. Rekayasa pencitraan minimal.


4. PENGAMAT POLITIK: Mengecilkan Penghasilan Pengamat politik Dan Mengurangi Kesempatan Sebagai Public Figure.


5. KONSULTAN POLITIK: Konsultan Politik gak laku lagi


6. LEMBAGA SURVEY - QUICK COUNTGulung Tikar Karena Hanya dapat Pekerjaan 5 Tahun Sekali di Pilpres dan Pileg doang.


7. KPU - BAWASLU : Akan kehilangan Sumber Pendapatan Utama Dan Hanya Bekerja 5 Tahun Sekali (jual beli suara stop)


8. MK : Hanya Bekerja Untuk Mengevaluasi Konstitusi Yang Minim Biaya Operasi (suap macam akil akan hilang).


9. INCUMBENT: Tak ada jaminan terpilih lagi karena pengerahan Bansos gak akan berpengaruh pada keterpilihan kembali.



10.

POLISI : Anggaran pengamanan pemilu jadi hilang (Rp 25-100 miliat utk Provinsi dan Rp 5-25 miliar utk Kabupaten/Kota).


11. ARTIS : Mempersulit Artis Tampil Sebagai Politisi, politik pencitraan bubar.


12. JASA PENGERAH MASSA: Pengangguran Politik Bertambah akibat tidak ada order aksi karena tak ada kampanye.


13. JASA PEMBUATAN SPANDUK: Akan Bangkrut Akibat Minim Order


15. POLITISI KARBITAN : Yang gak mau ber-darah2 berjuang dari bawah. Instan: modal sponsor besar bayar media.


16. RAKYAT PENIKMAT Money Politic : Karena tak ada pilkada langsung, tak ada jual beli suara.


17. Partai Gurem: Gak bisa jual partai untuk kendaraan politik politisi karbitan.


18. Anomali-anomali sesat pencitraan ala "mendadak Esemka" gak akan terjadi lagi.

19. Pengacara MK yg biasa bermain kasus sengketa Pilkada skrg gigit jari..........?