Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengaku kecewa dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada dalam paripurna DPR. Menurut Ibas, aksi walk out Partai Demokrat merupakan bentuk kekecewaan lantaran opsinya tidak diterima di paripurna.

"Kami sangat kecewa dan sedih apalagi sudah melalui proses panjang dan melelahkan. Aksi walk out merupakan bentuk jawaban FPD atas kekecewaan kami dengan tidak diterimanya usulan kami berikut solusi perbaikan," ujar Ibas dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (26/9).

Ibas menegaskan partai berlambang bintang mercy ini sudah maksimal memperjuangkan agar pilkada langsung dengan seluruh perbaikannya bisa disepakati semua fraksi. Demokrat, kata dia, telah berjuang bersama untuk kepentingan rakyat dengan semua alasan dan solusi untuk perbaikan demokrasi Indonesia. Namun, belum mendapatkan hasil sesuai keinginan rakyat.

"Sekali lagi kami kecewa dan sedih, tetapi inilah demokrasi, Demokrat menghormati itu dan kami akan mencoba mengambil langkah untuk judicial review ke MK sebagai jalan akhir," tegas dia.

Menurut Ibas, fraksi Partai Demokrat sempat bingung dengan sejumlah fraksi yang pada saat lobi berlangsung menolak usulan Demokrat. Namun, pada saat paripurna tiba-tiba mendukung. Dia juga meminta maaf kepada masyarakat apabila Partai Demokrat belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh.

"Kalau kata teman-teman ini hanya manuver dan lip service saja. Tapi ya sudahlah, saya tidak akan menanggapi lebih lanjut akan hal ini. Mohon maaf rakyat Indonesia, FPD belum berhasil menjalankan kehendak rakyat secara utuh," pungkas dia.
SUMUR

ANAK BAPAK SAMA AJAH

nurcahyati : kami diperintahkan walkout oleh sby
Ruhut Ungkap Max Sopacua dapat SMS dari SBY Minta Demokrat Walkout
yang makin ngebingungin
Ketua PD: Walk Out Bukan Perintah SBY, Tapi Benny K Harman




TEMPO.CO, Jakarta - Aksi walk out yang dilakukan 129 anggota Fraksi Partai Demokrat sesaat sebelum DPR melakukan voting RUU Pilkada ternyata hanya manuver atau sandiwara politik. "Partai Demokrat melakukan skenario yang dirancang Koalisi Merah Putih," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy kepada wartawan saat rapat pleno PPP di Jakarta, Jumat, 26 September 2014.


Menurut Romi, panggilan Romahurmuziy, Demokrat melakukan political gimmick atau manuver cerdik sehingga tidak kehilangan simpati publik. Sesuai disain yang sudah disepakati di dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014, Fraksi Demokrat akan walk out (WO) pada Jumat dini hari. "Itu sesuai janji Demokrat sejak awal," katanya. (Baca: RUU Pilkada, Demokrat Dinilai Bohongi Publik)


Saat itu, kondisi anggota DPR sudah lelah karena sidang telah berlangsung sejak Kamis, 25 September 2014 siang. Rapat juga berulang kali di-skor karena belum mencapai titik temu. Romi menjelaskan, bisa saja Fraksi Demokrat walk out sejak Kamis, 25 September pukul 19.00. Namun karena sudah ada skenario atau sandiwara politik, maka aksi WO dari partai yang dibentuk Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono itu dilakukan pada Jumat dinihari. (Baca: Tolak Pilkada Langsung, Ini Sanksi dari Demokrat)


Romi memprediksi lima tahun ke depan, Koalisi Merah Putih akan melakukan manuver untuk mengepung Koalisi Jokowi-Jusuf Kalla. "Mungkin saat bersinggungan dengan isu agama, PPP akan membuat langkah seperti yang dilakukan Fraksi Demokrat kali ini," kata dia.


Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ingin mengusut otak dibalik aksi WO anak buahnya di DPR. "Itu manuver, bagian yang melengkapi skenario," kata Romi. (Baca: RUU Pilkada, SBY Kecewa Voting DPR)


Romi tidak mau menyebut kesepakatan politik dibalik sikap Partai Demokrat. Kabar yang berhembus, Koalisi Merah Putih akan mendukung Nurhayati Assegaf sebagai Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Nurhayati adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat yang memerintahkan anak buahnya WO pada voting RUU Pilkada. (Baca: RUU Pilkada, SBY Pasrah dengan Keputusan DPR)




Jakarta - Manuver politik Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna menguntungkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Koordinator KMP Idrus Marham menyebut posisi PD akan dipertimbangkan, termasuk posisi ketua MPR.

"Itu kita pertimbangkan," kata Idrus saat dikonfirmasi di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (26/9/2014).

Idrus mengatakan Partai Demokrat menjadi bagian dari KMP. Meskipun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan partainya sebagai partai penyeimbang.

"Ya jelas dong, itu kan Partai Demokrat juga bagian dari kami. Kita kan sahabat," ucap Idrus.

Idrus menegaskan posisi Demokrat dalam KMP terlihat dalam lambang partai berlambang bintang mercy itu yang dipasang dalam acara yang digelar KMP. "Tadi kan di acara kita ada lambang Partai Demokrat juga kita pasang. Jadi memang komunikasi kita juga sering," imbuh Idrus.
sumur

Romi mempersilahkan wartawan menanyakan kabar itu ke pimpinan Partai Demokrat. Dia juga tidak membenarkan atau membantah kabar tersebut. "Politik itu tak pernah ada pembuktian, yang ada hanya kenyataan," kata politisi PPP yang menjadi anggota Tim Sukses Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 ini.

sumber



Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) telah mengatur pembagian kursi di posisi pimpinan DPR dan MPR. Golkar, sebagai pimpinan KMP, akan mendapat jatah kursi Ketua DPR dan MPR.

"Kami sudah membicarakan tentang pimpinan DPR dan MPR dari Fraksi Golkar. Kalau tidak ada aral melintang, Fraksi Golkar akan mengambil ketua DPR dan wakil ketua MPR," ujar Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9/2014).

Menurut Priyo, telah banyak nama kader Golkar yang dimunculkan untuk menjadi ketua DPR atau wakil ketua MPR. Sebut saja Setya Novanto, Ade Komaruddin dan Fadel Muhammad untuk kursi ketua DPR.

"‎Nama wakil ketua MPR yaitu Titiek Soeharto, Rambe Kamaruljaman, Mahyuddin dan Agun Gunandjar Sudarsa. Nama-nama itu pleno memutuskan diserahkan kepada ketua umum (Aburizal Bakrie) dengan waktu tidak terlalu lama, paling lambat besok diumumkan," ujar Priyo.

Lalu bagaimana dengan kursi ketua MPR? Apakah Partai Demokrat yang akan mengisi? Priyo pun tak menjawabnya secara tegas.

"Ini masih dikerucutkan, tapi tanda-tandanya Golkar berkeinginan mengambil ketua DPR dan wakil ketua MPR. Yang lainnya sedang dikonfigurasikan," tutup Priyo.
sumur
tuh kan, apa kata ahok
sebentar lagi cita cita KMP dengan pilpres lewat MPR akan segera terwujud


setuju