JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku
kecewa dengan proses politik di DPR yang tidak
memfasilitasi syarat Fraksi Demokrat untuk RUU
Pilkada yang baru disahkan. Ia pun menyebut
akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah
Konstitusi atau Mahkamah Agung.
"Partai Demokrat berencana dan sedang
persiapkan gugatan hukum, sedang kami
pertimbangkan apakah ke MK ataukah ke MA
karena itu tadi, rakyat tidak tahu waktu memilih
wakil rakyat, lalu mereka (DPRD) yang memilih
gubernur, bupati dan wali kota, dari mana
kewenangan itu berasal, wong rakyat tidak
memberikan, tiba-tiba diolah dari DPR lalu
dapatlah wewenang itu," kata SBY dalam
tayangan di akun YouTube "Suara Demokrat" ,
Jumat tengah malam (26/9/2014).
SBY menekankan, persoalan ketidaktahuan rakyat
bahwa pemilihan legislatif beberapa bulan lalu
sama saja diartikan menyerahkan mandat kepada
DPRD untuk memilih kepala daerahnya adalah hal
yang fundamental.
Selain mempersiapkan gugatan ke MK atau MA,
SBY juga akan menempuh langkah politik terkait
UU Pilkada. Ia pun menegaskan Partai Demokrat
tidak akan main-main dalam keputusannya
bahwa pilkada harus tetap langsung dan
dilakukan perbaikan.
"Saya kecewa, dan akan ambil langkah-langkah
politik. Untuk rakyat Indonesia ketahui, kami
konsisten, serius, tidak main-main. Sistem yang
kita pilih adalah pilkada langsung dengan
sejumlah perbaikan. Kami akan berjuang secara
politik melalui koridor konstitusi yang kita miliki
dengan harapan mudah-mudahan ada solusi yang
baik," papar SBY yang ketika wawancara
dilakukan berada di Washington DC, AS, ini.
Diingatkan SBY, rakyat masih menghendaki
pilkada langsung. Menurut catatan yang dia
miliki, ada 70 persen rakyat yang masih ingin
pilkada langsung oleh rakyat dengan perbaikan
yang dipersyaratkan oleh Fraksi Demokrat.
Meski begitu, menurut SBY, dukungan bahkan
lebih besar di media sosial. "Saya memasuki
media sosial, dukungan (pilkada langsung) malah
lebih tinggi lagi, di atas 90 persen, artinya rakyat
masih menghendaki pilkada langsung, tetapi
sekali lagi dengan perbaikan-perbaikan ekses dan
penyimpangan itu tidak terjadi lagi. Kalau itu
terjadi lagi, maka akan buruk demokrasi kita, itu
yang saya maksud."
ember: http://nasional.kompas.com/read/2014/09/27/1042020/SBY.Saya.Serius.Tidak.Main-main.Akan.Ambil.Langkah.Politik.dalam.UU.Pilkada?utm_source=news&utm_medium=mobile-terkomentari&utm_campaign=related&
komeng: uuuuaaaakuuuu perrcuuuoyooooo!!!