JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta koleganya dalam Koalisi Merah Putih mewaspadai kemungkinan kubu presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan berbagai macam cara untuk menghadang koalisi ini.

Salah satu yang harus diwaspadai, sebut dia, adalah upaya kriminalisasi elite koalisi merah putih. "Harus kita antisipasi kemungkinan Jokowi-Kalla akan mempolitisasi hukum untuk melemahkan lawan-lawan poltiknya," kata Amien, saat berpidato dalam silaturahmi dan orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

"Mungkin akan ada demonisasi dan kriminalisasi tokoh-tokoh KMP lewat abuse and misuse lembaga penegak hukum," sebut Amien. Hadir dalam acara tersebut, pasangan kandidat dalam Pemilu Presiden 2014 yang diusung Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, bersama para ketua umum dan elite parpol koalisi ini, selain para anggota parlemen terpilih dari partai-partai dalam koalisi untuk periode 2014-2019.

Amien mengingatkan anggota terpilih DPR yang hadir untuk secara maksimal memperhatikan kinerja lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi selama pemerintahan Jokowi-JK mendatang. "KMP harus siap dan sigap untuk menekan lembaga penegak hukum supaya tidak ada tebang pilih," ujar mantan Ketua MPR itu.

Amien lantas menyinggung kasus-kasus pelanggaran pada masa lalu yang diduga dilakukan oleh kubu Jokowi-JK. "KMP harus mengumpulkan fakta-fakta dan data solid tentang berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum tetangga sebelah," ujar dia.

Selain itu, lanjut Amien, koalisinya juga harus membongkar kembali kasus lain seperti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), skandal penjualan Indosat, dan skandal penjualan gas Tanguh. "Dan meminta lembaga penegak hukum dan keadilan untuk mengejar kasus-kasus di atas sampai ke ujung bumi," ujar dia.

Sumur

jangan2 SDA korban kriminalisasi kubu Jokowi..
kenapa juga kasus pelanggaran ham cuma yg di cari dari pihak jokowi aja...
knp g dicari bukti kasus pelanggaran si bos besar...