SPEKTANEWS (Jakarta) Jumat hari ini, (26/9), merupakan hari kelabu bagi Joko Widodo. Pasalnya, Presiden terpilih versi KPU itu merasa dongkol dengan keputusan final RUU (Rancangan Undang Undang) Pilkada di Rapat Paripurna DPR, pada Jumat dini hari (26/9).

Di Sidang Paripurna yang berlangsung alot dan sempat diwarnai sedikit insiden ketegangan tersebut, DPR telah memutuskan bahwa proses Pilkada dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan tidak lagi dilakukan pemilihan secara langsung.

Keputusan DPR itu membuat Joko seolah tak lagi berada di atas angin, karena dalam lima tahun ke depan, sulit menemukan sosok ‘berduit’ yang dapat dijadikan Kepala Daerah, karena semua Calkada (Calon Kepala Daerah) akan ditunjuk langsung oleh DPRD.

Sementara sosok-sosok yang di Pilpres 2014 lalu telah berjasa pada pasangan Capres dan Cawapres Joko-Kalla terpaksa harus gigit jari menyesali nasib lantaran akan dijegal anggota DPRD dari KMP (Koalisi Merah Putih) untuk menjadi Kepala Daerah.

Seumur hidup sepertinya Joko tak dapat memaafkan Partai Demokrat, dan partai-partai pengusung Prabowo-Hatta atas sikap politik mereka yang merugikan dirinya dan pihaknya.

"Masyarakat bisa melihat partai mana yang telah mengambil hak politik rakyat,” tegas Joko di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (26/9).

Joko bahkan berterus terang meminta pendukungnya untuk tidak melupakan partai-partai yang telah menyelamatkan rakyat dari figur-figur yang terbiasa memanfaatkan kekayaan untuk menjadi calon Kepala Daerah.

“Rakyat harus catat partai mana saja yang merebut," tukasnya.