Detik : Jakarta - Voting RUU Pilkada telah selesai digelar. Hasilnya, mayoritas anggota DPR yang hadir di paripurna memberikan suaranya untuk mengembalikan pemilihan pilkada lewat DPRD.

Voting digelar di ruang rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jumat (26/9/2014) dini hari. Ada dua opsi, yaitu pilkada langsung atau lewat DPRD.

Ada 361 anggota DPR yang mengikuti voting ini. Hasilnya, 135 anggota DPR mendukung pilkada langsung dan 226 mendukung pilkada lewat DPRD.

Berikut detailnya:

Golkar
Langsung 11 orang
DPRD 73
Abstain 0

PDIP
Langsung 88
DPRD 0
Abs 0

PKS
Langsung 0
DPRD 55

PAN
Langsung 0
DPRD 45
Abs 0

PPP
Langsung 0
DPRD 32
Abs 0

PKB
Langsung 20
DPRD 0
Abs 0

Gerindra
Langsung 0
DPRD 22
Abs 0

Hanura
Langsung 10
DPRD 0
Abs 0

FPD
Langsung 6
DPRD 0
Abs 0

Total
Langsung 135
DPRD 226
Abs 0

"Dengan demikian opsi yang dipilih adalah pemilihan lewat DPRD,"tutup Priyo.

Lalu Mendagri Gamawan Fauzi diminta memberi tanggapan. Tok! Pimpinan rapat Priyo Budi Santoso mengetok palu dan RUU Pilkada disahkan.

Kecewa Sikap Demokrat, ShameOnYouSBY Jadi 'Trending Topic' di Twitter

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekecewaan atas hasil sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang meloloskan mekanisme bahwa pilkada dilakukan melalui DPRD masih terus mengalir. Publik menumpahkan kekecewaannya melalui media sosial Twitter.
Sikap Partai Demokrat yang memilih walkout dari sidang paripurna dianggap sebagai pemicu kalahnya suara fraksi yang mendukung pilkada langsung.
Demokrat pada saat-saat akhir menarik diri dengan alasan bahwa syarat yang diajukannya tak diakomodasi dalam RUU Pilkada. Padahal, menjelang voting, permintaan Demokrat untuk menjadikan sikapnya sebagai salah satu opsi mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura. Sebutan pecundang pun dilayangkan terhadap partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Mengalirnya kekecewaan publik disampaikan langsung kepada SBY melalui Twitter. Tak sedikit pengguna Twitter yang me-mention akun SBY, @SBYudhoyono. Bahkan, hashtag #ShameOnYouSBY menjadi topik teratas.
"Presiden pilihan rakyat yang mencederai rakyatnya sendiri.. presiden yang mempunyai 4 album dalam 10 tahun. linkin park kalah #ShameOnYouSBY," demikian tulis Radityo melalui akunnya @Radityoiskandar.
Sementara itu, @Nouvalgeha menulis, "Terimakasih pak @SBYudhoyono, anda telah membunuh hak demokrasi rakyat Indonesia dengan mewariskan "Pilkada Tidak Lansung". #ShameOnYouSBY".
Kekecewaan senada juga diungkapkan sejumlah pengguna Twitter, di antaranya @sandhy_asmara dan @arriveshuu13.
"Saya Pernah Salah Mempercayai Orang #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY," tulis @arriveshuu13.
"Saya sejujurnya bangga pd pak @SBYudhoyono tetapi ketika anda mengambil sikap untuk bersikap netral itu membuat saya kecewa #ShameOnYouSBY," kata @sandhy_asmara.
Politisi senior PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, juga menuangkan kekecewaannya terhadap Demokrat melalui akun Twitter-nya, @pramonoanung.
"PDIP, PKB, dan Hanura Sdh mendukung opsi yg ditawarkan oleh Partai Demokrat, eh malah ditinggal kabur #SejarahMencatat," kata Pramono.
Selain #ShameOnYouSBY, hashtag lainnya terkait kekecewaan terhadap RUU Pilkada #RIPDemokrasi menempati urutan keempat.
Sejak awal, Partai Demokrat menyatakan mendukung pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi melalui DPRD. Sekitar dua pekan lalu, melalui YouTube, SBY secara tegas mengatakan, ia menangkap publik yang masih menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Demokrat akan mengikut arus publik.
Pekan lalu, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menggelar jumpa pers di Gedung DPR. Dia menyatakan bahwa partainya mengubah sikap politiknya dengan mendukung pemilihan secara langsung. Sikap ini dipilih juga berdasarkan arahan SBY. Dengan catatan, ada 10 syarat yang diajukan sebagai perbaikan pelaksanaan pilkada langsung dan harus dimasukkan dalam draf RUU Pilkada. Hingga hari pengesahan, ada satu syarat yang tidak bisa diakomodasi, yaitu ketentuan mengenai keputusan lulus atau tidak lulus calon kepala daerah setelah uji publik.
Demokrat pun meminta adanya opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah pilkada langsung, dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat. Dua opsi lainnya, pilkada langsung dan tidak langsung.
Permintaan Demokrat didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna yang di bawah kendali Priyo Budi Santoso untuk meloloskan permintaan Partai Demokrat. Mendapatkan dukungan ini, Partai Demokrat yang diwakili Benny K Harman justru menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, Demokrat memilih sikap walkout dengan alasan bahwa pimpinan sidang tak memenuhi permintaannya untuk memuat opsi ketiga.
Anggota Fraksi PDI-P Yasona H Laoly menduga, skenario yang dilakukan Demokrat bagian dari rekayasa politik kelompok yang menginginkan pilkada melalui DPRD. PDI-P merasa ditipu karena, dalam forum lobi, dukungan telah disampaikan kepada Demokrat dan menjadi bagian dari hasil lobi.

SBY: Saya Kecewa dengan Hasil Sidang Paripurna RUU Pilkada

Liputan6.com, Washington DC - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal sidang paripurna DPR menyangkut RUU Pilkada. Ia menyatakan kecewa.

Pemungutan suara di DPR menghasilkan 135 suara untuk yang memilih pilkada langsung dan 226 suara untuk yang memilih pilkada melalui DPRD dari 361 anggota DPR yang bertahan hingga Jumat dini hari.

"Saya kecewa dengan proses yang berlangsung di DPR," kata SBY di Washington DC kepada para jurnalis yang mengikuti kunjungannya di Amerika Serikat, termasuk Pemimpin Redaksi Liputan 6 SCTV, Nurjaman Mochtar, Kamis 25 September waktu setempat atau Jumat (26/9/2014) waktu Indonesia.

"Setelah berjuang keras melalui Panja dan lobi-lobi ternyata tetap saja hanya dua opsi yang di-voting. Saya sebenarnya sudah mengutus utusan khusus agar voting bisa ditunda. Tetapi tetap saja dilakukan voting," lanjut SBY

Partai Demokrat akan terus memperjuangkan pilkada langsung dengan tetap mempertahankan 10 syarat yang sejak beberapa waktu lalu dikemukakan.

Dalam rapat itu, Demokrat memilih walk out dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Aksi ini dilakukan lantaran 10 opsi yang diajukan tak diterima dalam forum lobi.

"Kami memutuskan, legal standing Partai Demokrat menjadi netral dan penyeimbang. Dan seluruh anggota dari Demokrat diminta untuk walk out," kata anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat Benny K Harman dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta.

Ahok: Nanti DPR juga Bisa Rapat Bubarin KPK

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sesumbar tak akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Alasannya, karena Pilkada akan digelar di DPRD.

"Karena kalau 2017, saya terpilih karena dipilih DPRD maka lebih baik saya nggak mau mencalonkan," ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

Ia hanya mau maju jika nanti ada klausul aturan tentang pembuktian terbalik harta para anggota DPRD. "Perjalanan uangnya diperiksa, kalau nggak sesuai dengan itu, hartanya disita. Sesuai dengan UU nomor 7 Tahun 2006," ujarnya.

Ia berpendapat jika mekanisme Pilkada saja dikembalikan ke DPRD, maka bukan tidak mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dihapus.

"Nanti DPR juga bisa rapat bubarin KPK juga. Ya jadi gimana, inilah proses demokrasi. Nah makanya saya pikir udahlah saya nggak mau pusingin," ucapnya.

Meski demikian, ia tak berniat untuk mundur dari kursi jabatan wagub DKI. Sebab dirinya sudah berkomitmen untuk fokus menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta dalam masa jabatan yang tersisa tiga tahun lagi. "Yang penting tiga tahun bagaimana pelayanan terpadu satu pintu saya beresin, soal infrastruktur bangun berbasis rel saya beresin, mengatasi banjir yan tipe NCICD tipe A seperti PIK kita beresin, semua normalisasi sungai kita beresin, sistem bus sudah tidak pakai setoran tapi pakai debet, terus sistem PNS sudah renumerasinya kinerja berdasarkan poin yang jelas," paparnya.

Jika target-target ini bisa dicapai dalam tiga tahun, maka siapapun terpilih sebagai gubernur DKI pada Pilkada 2017 akan jadi penilaian rakyat. "Sistem terbuka ini rakyat akan menilai. Kalau mereka ubah semua yang kita letakkan tentu mungkin orang akan marah nanti," tandas Ahok.

Jokowi minta rakyat catat partai yang dukung Pilkada via DPRD

Merdeka.com - UU Pilkada sudah disahkan dengan keputusan kepala daerah tak akan dipilih langsung melainkan lewat DPRD. Sebagai Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo, tak ingin menanggapi banyak proses politik yang terjadi tadi malam hingga menghasilkan keputusan yang dinilainya telah merenggut hak politik rakyat.

Jokowi, sapaannya, hanya meminta pada rakyat untuk mencatat partai-partai mana saja yang getol menggolkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

"Kalau saya sekali lagi, masyarakat bisa melihat partai mana yang merebut hak politik rakyat. Itu harus dicatat," tegasnya di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

Mengenai sikap Partai Demokrat yang memutuskan untuk keluar dari ruang sidang, Jokowi pun tidak ingin banyak berkomentar. Menurutnya itu sudah keputusan partai berlambang bintang Mercy itu.

"Saya kira itu keputusan Demokrat," tutup Jokowi.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memutuskan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada dilakukan melalui DPRD. Keputusan itu diambil setelah voting dimenangkan oleh kubu pendukung pilkada tidak langsung tersebut.

Original Posted By mayantara►TS taro di pejwan nih utk pencerahan :

• Kata Ruhut, SBY SMS ke Ketua Fraksi untuk "Walkout" dalam Rapat Paripurna RUU Pilkada
  
• Pilkada Tak Langsung Sesuai dengan Pancasila, Apa Iya?
  
• Bhatoegana: SBY Minta Anggota PD Masuk Lagi Setelah Walk Out
  
• Cerita Bhatoegana Soal Lobi PDIP-PD di Paripurna UU Pilkada
  
• Sutan: SBY Perintahkan All Out tapi Pimpinan Fraksi Malah Suruh Walk Out
  
• Indirect Election Fiasco Tarnishes SBY’s Legacy: Analysts
  

Original Posted By karate.kid►Taro depan dong gannnn.
Makanya Bantu isi petisi gan.

Original Posted By simin91►silent reader ikut nimbrung.
yang akan terjadi apabila pilkada melalui DPRD berdasarkan kisah nyata Pilkada daerah terakhir tahun 2003 di kota ane (kaskuser yg umur 30 tahunan dan dulu seneng baca koran dan demen politik pasti inget).
#katanya Pilkada langsung rentan money politic.
The truth Pilkada lewat DPRD.
- Untuk diusung oleh Parpol atau koalisi Parpol, Calon Kepala Daerah harus membayar upeti kepada anggota DPRD parpol atau koalisi Parpol yang mengusung..
-Seteleh ditentukan hari H Pemilihan Kepala daerah, YANG TERJADI ADALAH MINIMAL SATU MINGGU SEBELUM PENCOBLOSAN/PEMILIHAN DI GEDUNG DPRD, PARA ANGGOTA DPRD DARI PARPOL/KOALISI PARPOL YANG MENGUSUNG CALON KEPALA DAERAH AKAN DI STERILISASI DARI GANGGUAN YANG BISA MEMBELOKAN ARAH PILIHAN MEREKA APAPUN, DENGAN CARA MEREKA ANGGOTA DPRD DIKUMPULKAN DI SUATU TEMPAT, BIASANYA HOTEL BERBINTANG/PENGINAPAN MEWAH, DIBERI FASILITAS YANG ISTIMEWA DIPERLAKUKAN LAYAKNYA RAJA, DIBERI UPETI, MEREKA MENGINAP KURANG LEBIH SATU MINGGU, DAN PADA HARI H PEMILIHAN KEPALA DAERAH, MEREKA BERANGKAT DARI HOTEL TEMPAT MENGINAP BERSAMA-SAMA, TUJUANNYA HANYA SATU UNTUK MENGHINDARKAN GANGGUAN/LOBI YG BISA MERUBAH PILIHAN. PERTANYAANNYA SIAPA YANG MEMBIAYAI FASILITAS MEWAH TERSEBUT TIDAK LAIN ADALAH SANG CALON KEPALA DAERAH. THATS TRUTH...DAN KALOPUN AKHIRNYA KEPILIH KEPALA DAERAH, SELAMANYA SANG KEPALA DAERAH AKAN MENJADI MESIN ATM BAGI ANGGOTA HEWAN DPRD.
Page one kalo berkenan..

Original Posted By foctavian1►lg shortlisting 226 nama yg voting pilkada DPRD & yg walk out. confirmed gak akan ane pilih seumur idup kecuali ada prestasi individual yg cukup spectacular utk ngerubah pilihan ane, jg klrg ane & org2 sktr ane yg bs ane ksh saran..

percuma aja ada 98 yg sampe ngorbanin rakyat hanya utk menyaksikan 16thn kemudian bahwa cara pemilihan dikembalikan ke cara orba.. percuma aja rakyat & mahasiswa wktu itu fight utk ambil lagi daulatnya krn dikhianati pemerintah & DPR!
konyolnya, semua ini HANYA UTK ALASAN bahwa KMP ingin BALAS DENDAM ke koalisi jokowi. bullshit ngomng DPRD bs nyerap aspirasi rakyat..

tadi saja sangat terlihat bhw pilihan INDIVIDU ANGGOTA DPR DITENTUKAN OLEH ELITE PARTAI. HANYA 17 orang (0.03%) yg BERANI BEDA SUARA DG PARTAI.

bgmn mungkin ngarepin ada sosok spt ahok, risma, ridwan kamil dll yg notabene bkn org partai bs nongol jd pejabat tnp melunasi setoran ke partai??? jaman orba jd pejabat berarti anggota elite golkar atw deket ke lingkaran cendana. org2 ky itulah yg kt expect bkl balik lg nongol dg cara ini. rakyat??? cm tkng stempel yg bs dibeli 5 thn sekali utk milih legislative.. sisanya silakan nonton sambil tereak2 di ruang hampa..

ane msh ngarepin MK pny sikap lain krn for sure UU ini bkl dibawa ke sana.. mngkn msh ada cahaya di ujung sana yg bs dipakai menerangi nisan pahlawan reformasi & org2 yg dulu berjuang menentang orba..

demi NKRI & rakyat yg berkuasa

Original Posted By kabei►

keikutsertaan masyarakat pas pilkada langsung sangat rendah, so daripada buang buang duit cetak surat suara ga kepakai ya mending balikin aja ke DPRD
toh gw ga yakin yang teriak teriak pro pilkada langsung disini pas pemilihan bupati/walikota/gubernur pada nyoblos kan

Original Posted By hobi_linux►semoga TS berkenan ngangkut ini k pejwan
Ane warga Bukittinggi, keluarga kecil , 1 istri 1 balita cewek.
Selama 2014 ini aja, kami sdh menghadapi asap pekat kiriman Riau 3x.
Gubernur Riau RZ n AM dari Pentolan KMP, 22nya koruptor, yang menang Pileg 2014 kmaren di Riau adalah kelompok Pentolan tsb, berarti kemungkinan besar Gub Riau ya dari kelompok itu, berarti pula asap akan terus ada.
mungkin asap ini bkn masalah bagi (maaf) perokok, bagi mereka yg blm punya anak, bagi mereka yg gk puny mimpi Indonesia punya astronotwati, bagi mereka yg gk punya mimpi Indonesia punya atlet hebat mcm Bolt, bagi mereka yg gk pny mimpi Indonesia punya kota mcm Singapura.
mungkin bagi mereka , kami hanyalah 3 nyawa yg apalah artinya bwt NKRI ini.

Original Posted By jadul0kem►MATINYA ASPRIRASI RAKYAT....
BANYAK SAPI YG BISA DIPERAH

INDONESIA...... CITA CITA LUHUR DARI ANAK NEGERI PEDULI AGAR MENJADI NEGARA MAJU....SIRNA SUDAH.....
BANYAK ORANG PINTAR NAMUN KERASUKAN ROH DAJAL
BAYAK ORANG SANTRI, PENDETA, DAN PUNGGAWA AGAMA YG TIDAK MEMPUNYAI NURANI DAN AKHLAK
RAKYAT YG PEDULI MENJADI JELATA, ORANG TAK BERMORAL MENJADI SAPI, NEGARA MAKIN MISKIN HARKAT DAN MARTABAT.

TAPI KAMI ANAK NEGERI BISA BERHARAP....

KPK.....

JADILAH JEMARI KUAT MENCENGKERAM SEPERTI GARUDA
ANGKATLAH SATU PERSATU PARA KORUPTOR DENGAN TIDAK MEMANDANG KASTA...
KEPAKAN TANGANMU SEPERTI SAYAP KOKOH GARUDA...
LINDUNGI NEGERI DARI ANCAMAN ORANG-ORANG YG MENGROGOTI LAYAKNYA TIKUS DI NEGERI INI..
JANGAN TAKUT..JANGAN RAGU....MENGAMBIL BENALU2 DAN KUTU-KUTU BUSUK DI NEGARA TERCINTA INI

Original Posted By molenvliet►Sabar gan sis, menurut ane masih ada harapan walau tipis

sebenernya maksud yg diatas ini benar, misalnya yah :

penghematan dana pemilu
+ nah kalau emg bener bagus bisa alokasi ke rakyat
- jangan2 dihemat buat dana parpol dan kepentingan pribadi

calon yang dipilih sesuai dengan kriteria dan bisa mempimpin, jujur aje ya ane PEMILU LANGSUNG kmaren2 juga ga kenal tuh org2nya... siapa mereka ya, keunggulannya apa? cuman nempel2 poster aja dibanyakin
+ mudah2an yang dipilih benar2 bisa mewakili rakyat dan wajib hukumnya disidang di depan DPRD dan disiarkan langsung jadi kita sebagai rakyat bisa nilai wakil kita ini smart / idiot milihnya
- yang paling ane takutkan akan banyak propinsi NEGARA ATUT lainnya gannnnnn

kalau yang ane liat gerakan ini adalah salah satu batu penghadang dari pihak2 yang terkalahkan tuh kemarin pas PILPRESS jadi mao nyelipin anteknya 1 1 di pemerintahan
+ semoga pemikiran ane salah
- klo pemikiran ane bener, hati2 bakal banyak demo kayaknya nih

Yah itu hanya +- dari pemikiran ane.... bisa sih berjalan bagus, tapi logika ane wakil kita di atas itu kan kebanyakan ga berguna, kalau berguna ga mungkin yang susah makin susah, yang diatas makin enak...

*pray for better indonesia