SDA ancam kader PPP yang dukung pilkada langsung

Partai Persatuan Pembangunan tetap bersikeras mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Oleh karena itu, PPP akan memberi sanksi tegas kepada anggota fraksinya yang membelot mendukung pilkada dipilih langsung oleh rakyat.

"Kalau ada yang berbeda ya ada sanksinya. Bisa teguran atau bisa peringatan keras. Sanksinya apa? kita bicarakan nanti," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali usai pertemuan dengan DPW dan DPC se-Kalimantan, Papua Barat dan DKI Jakarta, di bilangan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (25/9) dini hari.

SDA mengatakan, dalam pengesahan RUU Pilkada yang dijadwalkan pada, Kamis (25/9) dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, ada empat orang anggota yang berhalangan hadir dalam sidang paripurna. Namun dia tidak melihat hal terebut sebagai suatu permasalahan yang besar.

"Ada yang menjadi menteri dan belum diganti dan ada yang sedang di luar negeri. Total dari 38 fraksi insyaallah 34 orang solid," ujarnya.

Seperti diketahui pembahasan RUU Pilkada mengalami kealotan sesama fraksi di DPR. Sebagian parpol yang mendukung pilkada lewat DPRD merupakan anggota koalisi merah putih, sedangkan yang mendukung pilkada lewat mekanisme langsung partai pengusung Jokowi-JK.

SUMBER..........