Jakarta –Ribuan karyawan perusahaan persewaan kendaraan, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPM) atau dikenal dengan bendera Transway, kini resah. Sebab, proses akuisisi PT Grahamitra Lestarijaya (GM) ke PT MPM dinilai karyawan banyak menabrak aturan perundang-undangan dan tergerusnya hak-hak karyawan.

Kuasa hukum karyawan MPM, Yan Mamuk Djais dan Ahmad Yoval menyatakan, mereka akan terus memperjuangkan hak-hak karyawan MPM. Semua itu akan dilakukan sesuai koridor hukum, seperti berdialog tripatrit antara karyawan, perusahaan, dan serikat pekerja.

"Tetapi jika buntu, jangan salahkan kalau terjadi preseden karyawan yang akan mem-PHK perusahaan," ujar Yan di Jakarta, Rabu (17/9).

MPM merupakan perusahaan yang sudah melantai di bursa dan telah berdiri lebih dari 30 tahun serta mempekerjakan ribuan karyawan.

Yan menuturkan, perusahaan sudah melanggar aturan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan bahwa pra-akuisisi, karyawan harus mengetahuinya. Implikasinya, jika karyawan menyatakan tidak mau bergabung, maka dia diberi pesangon satu kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK). Sementara jika perusahaan yang mengakuisisi tidak bersedia mempekerjakan karyawan, maka perusahaan wajib membayar pesangon dua kali PMTK.

"Nyatanya, perusahaan tidak memberitahu ke karyawan dan berarti proses akuisisi itu tidak dibicarakan soal hak karyawan," ujarnya.

Ketika karyawan menanyakan soal pesangon Rp 4,5 miliar, pihak MPM hanya menyatakan akuisisi sudah terjadi dan status karyawan tidak berubah. Dana Rp 4,5 miliar itu, menurut manajemen, digunakan untuk pensiun karyawan. Padahal, sebelumnya dalam apel pagi perusahaan, manajer keuangan dan manajer sumber daya manusia MPM menyatakan uang Rp 4,5 miliar itu diterima dari komisaris GM dan digunakan untuk pesangon karyawan.

Selain itu, eks karyawan PT GM dijanjikan tidak akan dilebur ke kantor pusat MPM di kawasan BSD, Tangerang Selatan. "Tetapi saat ini, karyawan eks GM menerima email dari MPM berupa formulir aplikasi eksternal yang biasanya ditujukan unuk penerimaan karyawan baru di MPM. Kami mensinyalir ini upaya untuk menghapus masa kerja seluruh karyawan. Tujuannya jelas, menghapus hak normatif karyawan dengan 'memutihkan' masa kerja," tegas Yan.

Pelanggaran lain yang juga dinilai fatal adalah sejak 1991, kata Yan, karyawan tidak pernah diikutkan di dalam program Jamsostek sebagaimana tertuang dalam UU Tenaga Kerja. Dalam UU itu disebutkan bahwa perusahaan hanya bisa mengalihkan jaminan kesehatan karyawan ke pihak di luar Jamsostek. Program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian adalah wajib ditangani Jamsostek.

sumur

Jakarta - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (kode saham MPMX), salah satu perusahaan otomotif konsumer dengan pertumbuhan bisnis yang cepat, menyatakan selalu menjalankan praktik bisnis yang bijak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal ini juga berlaku untuk proses akuisisi PT Grahamitra Lestarijaya (PT GL) dengan merek dagang “Transway” melalui anak usahanya, PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent).

Manajemen MPMX menyatakan Perseroan dan anak-anak usaha senantiasa memegang teguh komitmen kepada para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam akuisisi tersebut, Perseroan memperhatikan sepenuhnya UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik dalam masa kerja, pensiun, Jamsostek, dan hal-hal lainnya kepada seluruh karyawan PT GL yang saat ini berjumlah 163 orang.

Perseroan juga terus memberikan pengembangan bagi para karyawannya, baik dalam kegiatan pelatihan budaya dan norma perusahaan, kepemimpinan, maupun perbaikan sarana dan prasarana bagi kenyamanan di lingkungan kerja karyawan sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap perusahaan yang diakuisisi.

“Dalam menjalankan usaha, kami senantiasa selalu memperhatikan dan menjalankan kaidah-kaidah bisnis yang benar sesuai perundang-undangan, termasuk dan terutama kepada seluruh karyawan untuk selalu kami perhatikan dengan baik,” kata Sekretaris Perusahaan MPMX Zahnia, di Jakarta, Selasa (23/9),menanggapi pemberitaan di media ini beberapa waktu lalu.

Sumur