JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan menilai pemerintah perlu membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Apa tanggapan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla terkait usulan ini?

"Itu usul-usul, banyak. Tetapi bagaimanapun, harus ada kantor untuk urusi itu," kata pria yang akrab disapa JK ini, di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (21/9/2014). [Baca: Pengamat: Jokowi Harus Berani Membubarkan SKK Migas]

JK menyatakan, pengganti SKK Migas tetap perlu meski dengan nama yang berbeda. JK memandang perlu pengganti SKK Migas yang mengurusi masalah investasi. [Baca: SKK Migas Disarankan Jadi BUMN]

"Siapa yang mau mengatur orang mau investasi. Mesti ada yang atur," ujar JK. Salah satu usul pembubaran SKK Migas, datang dari Pengamat energi Kurtubi.

Ia memandang eksistensi SKK Migas sebagai lembaga pengatur sektor migas tidak terlalu krusial. Menurut dia, SKK Migas tidak ada bedanya dengan BPH Migas.

Oleh karenanya, Kurtubi menilai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus berani melakukan tindakan, yakni membubarkan SKK Migas.

Sumur : Kompos

SKK migas selalu bermasalah, knpa gak dibubarin aja pak JK
klo cuman ganti nama, sama aja boong