JAKARTA – Pernyataan Jokowi yang menyebut kabinetnya akan diisi oleh 16 perwakilan parpol dan 18 dari profesional, telah melunturkan tingkat harapan publik. Masyarakat mulai mempertanyakan janji Jokowi saat kampanye yang akan mengisi kabinetnya dengan orang-orang profesional.
Spoiler for pic. :
Quote:
Budayawan dan Filsafat Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung mengatakan awalnya Jokowi memberikan ethic of care (harapan) sehingga masyarakat mendukungnya secara moral. Masyarakat berharap dukungan itu akan direalisasikan secara nyata setelah Jokowi terpilih jadi presiden. Namun, kenyataanya justru bertolak belakang. Kini yang muncul adalah ethic of pride (politik transaksi). Dampaknya, kepercayaan masyarakat pada Jokowi pun luntur. Survei yang dilakukan Litbang KOMPAS (22/09) memperlihatkan, sebanyak 58,6% rakyat menolak Jokowi bila dia menggunakan partai politik sebagai untuk mengisi kabinet pemerintahannya. “Maka ada pertanyaan apakah Anda percaya, rakyat akan ditinggikan harkatnya bila kabinet diisi parpol? Yang menjawab tidak percaya 58,6%, lalu sebanyak 3,5% mengatakan tidak tahu, dan 37,9% mengatakan percaya,” ungkap Rocky dalam Diskusi Etika Politik Impian Rakyat: Bekal Buat Presiden Jokowi di D’light Institute, Tomang, Jakarta Barat, Senin (22/09).
Untuk diketahui, Survei Litbang Kompas dilakukan di 12 kota besar di Indonesia dengan 789 respoden yang berusia minimal 17 tahun dan menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan nir pencuplikan penelitian sekitar 3,5%.
Diakui Rocky, bahwa dalam politik selalu ada harapan dan kepentingan. Sayangnya, harapan yang selama ini dijanjikan harus terkubur oleh sebuah kepentingan. “Di sini politic etic telah dilanggar. Untuk itu, saatnya masyarakat menuntut agar Jokowi kembali ke janji-janji awalnya saat mencalonkan diri sebagai presiden," katanya.
Spoiler for Franz Magnis Suseno:
Rohaniwan Katolik dan Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Romo Franz Magnis Suseno mengatakan saat ini Jokowi menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia, seperti halnya Barrack Obama di Amerika. Namun, harus pula disadari bahwa Jokowi adalah utusan partai. Jadi, jangan terlalu berharap bila Jokowi kedepannya tak mampu membuat perubahan yang signifikan. "Rakyat nantinya agar jangan kecewa bila Jokowi tak bisa menjalankan apa yang dijanjikannya saat kampanye," katanya di acara yang sama.
Romo Magnis mengatakan perjalanan bangsa yang dipimpin oleh Jokowi akan bisa dilihat mulai dari November 2014. Bagaimana Jokowi bisa memperlihatkan sosok sebagai seorang pemimpin atau hanya perwakilan parpol. “Jadi kita akan melihat pertengahan November, saat kabinetnya sudah dilantik. Nanti akan terlihat akan dibawa kemana negara ini,” ucapnya.
Spoiler for Hamdi Muluk:
Sementara Psikologi Politik UI Hamdi Muluk mengatakan Jokowi harus meninggalkan politik transaksional. Jokowi harus kembali pada apa yang pernah dijanjikannya, yaitu koalisi tanpa syarat. "Transaksional tidak boleh. Agar Hak Asasi Manusia dan Keadilan bisa ditegakkan. Selain peraturan pemerintah dan UU bisa mengakomoodir kepentingan rakyat, terutama pengelolaan sumber daya alam,” ungkapnya.
Meski demikian, Hamdi menilai belum tentu penempatan 16 perwakilan parpol sebagai sebuah politik transaksional. Bukan mustahil penempatan 16 perwakilan parpol justru semakin menguatkan kinerja Jokowi. "Yang terpenting kita tetap mengawal Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya. Pemimpin harus berpihak pada konstitusi dan rakyatnya bukannya," katanya.
