Jakarta – FPI: Seiring dengan timbulnya polemik
usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam
Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada, timbul opsi
Pilkada bisa dilaksanakan langsung atau melalui
DPRD. Hal tersebut mendapat tanggapan pro dan
kontra dari sejumlah pengamat dan tokoh
masyarakat. Tidak ketinggalan Imam Besar Front
Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq
Syihab, memberikan dukungan terhadap opsi Pilkada
melalui DPRD karena dinilai lebih banyak
menguntungkan masyarakat luas yang mayoritas
islam.
Berikut petikan wawancara Suara Islam (SI) Online
dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab (HRS)
soal RUU Pilkada yang akan mengubah Pilkada
Langsung menjadi Pilkada via DPRD :
SI : Apa pandangan Habib selaku Imam Besar FPI
tentang PILKADA via DPRD ?
HRS : Bagus sekali ! Dan memang sudah sejak tiga
tahun lalu FPI mengusulkan secara tertulis ke
Pemerintah dan DPR RI agar Pilkada Langsung
DISTOP saja, karena lebih banyak mudhorotnya dari
pada manfaatnya.
SI : Bukankah PENGHAPUSAN Pilkada Langsung
dan mengubahnya menjadi Pilkada via DPRD
merupakan PERAMPASAN Kedaulatan Rakyat ?
HRS : Siapa bilang ?! Kan semua anggota DPRD itu
dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mereka itu
adalah Wakil Rakyat yang secara resmi memegang
amanah Kedaulatan Rakyat. Jadi, Pilkada via DPRD
tetap merupakan bagian dari Kedaulatan Rakyat.
Selain itu, justru Pilkada via DPRD lebih sesuai
dengan ASAS MUSYAWARAH dan lebih sejalan
dengan Sila Keempat Pancasila yaitu Sila
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan.
SI : Tapi menurut Polling bahwa rakyat lebih senang
Pilkada langsung ?
HRS : Bohong !!! Polling ngawur !!! Justru rakyat
jelata banyak yang kebingungan, karena mereka
hanya dijadikan ALAT POLITIK, dan selalu dijadikan
TARGET Pembodohan dan Money Politic. Bahkan
dalam Pilkada Langsung, rakyat sering jadi
KORBAN adu domba untuk dipecah-belah.
SI : Soal Money Politic, di DPRD juga bisa terjadi !
HRS : Betul, tapi mengawasi dan mencegah Money
Politic terhadap puluhan atau ratusan anggota
DPRD jauh lebih mudah daripada mengawasi dan
mencegah Money Politic terhadap ratusan ribu
bahkan jutaan rakyat yang ikut Pilkada.
Andai pun terjadi Money Politic di DPRD, maka KPK
lebih mudah menangkapnya, tapi Money Politic
terhadap rakyat banyak sulit sekali
mengungkapnya.
SI : Tapi kan Pilkada Langsung itu menguntungkan
umat Islam sebagai pemilik mayoritas suara ?
HRS : Omong Kosong !!! Faktanya Pilkada Langsung
telah menjadikan ORANG KAFIR sebagai Pemimpin
di tengah mayoritas umat Islam, seperti di Kalteng
dan Kalbar, termasuk di DKI Jakarta. Belum lagi di
tingkat Kota dan Kabupaten. Hal yang tidak pernah
terjadi di Zaman Orla mau pun Orba. Pilkada via
DPRD justru bisa lebih menjamin ASAS
PROPORSIONAL, sehingga terjaga minoritas tidak
memimpim mayoritas berbeda, agar supaya
pemerintahan mayoritas yang terpilih lebih
legitimate.
SI : Menurut Habib mudhorot apa sih yang paling
berbahaya dalam Pilkada Langsung ?
HRS : Disintegrasi Bangsa ! Karena Pilkada
Langsung bisa lahirkan Kepala Daerah yang tidak
punya rasa nasionalisme, bisa jadi kalau orang
seperti itu yang terpilih akan gerakkan
masyarakatnya untuk demo tuntut referendum,
mereka membangkang terhadap Pemerintah Pusat.
Kalau cuma satu dua daerah masih mudah diatasi,
lalu bagaimana kalau sepuluh daerah atau lebih ?!
Apalagi kalau semua daerah ??!! Apa tidak hancur
NKRI ???!!!
SI : Jadi apa alasan FPI mendukung Pilkada via
DPRD ?
HRS : Ada dua belas alasan. Pertama, sesuai
dengan ASAS MUSYAWARAH. Kedua, sejalan dengan
SILA Keempat Pancasila. Ketiga, menekan Biaya
Pemilu. Keempat, hindarkan Konflik Horisontal
antar rakyat. Kelima, cegah PEMBODOHAN
RAKYAT.
Lalu keenam, cegah Pembudayaan MONEY POLITIK
di tengah masyarakat. Ketujuh, menjamin ASAS
PROPORSIONAL agar minoritas tidak memimpin di
daerah mayoritas berbeda. Kedelapan, menjamin
lahirnya Kepala Daerah yang berkualitas karena via
SELEKSI DPRD. Kesembilan, cegah lahirnya RAJA-
RAJA kecil di Daerah yang membangkang terhadap
Pemerintah Pusat, karena merasa pilihan rakyat.
Kesepuluh, setiap saat rakyat lebih mudah
mencopot Kepala Daerah yang buruk atau jahat
melalui DPRD secara konstitusional.
Kemudian kesebelas, pengawasan dan pencegahan
Money Politic terhadap puluhan atau ratusan
anggota DPRD jauh lebih mudah daripada
pengawasan dan pencegahan Money Politic terhadap
ratusan ribu bahkan jutaan rakyat yang ikut
Pilkada. Ada pun yang kedua-belas adalah
penangkapan terhadap anggota DPRD yang lakukan
Money Politic oleh KPK lebih mudah daripada
penangkapan Money Politic yang dilakukan rakyat
banyak.
SI : Pesan Habib untuk Pemerintah dan DPR RI
serta Rakyat Indonesia ?
HRS : Segera sahkan saja Pilkada via DPRD. Jangan
takut dengan
ancaman Kaum LIBERAL. Ingat, Indonesia adalah
NEGARA MUSYAWARAH bukan NEGARA
DEMOKRASI !!!