JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo terkejut pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggarkan rapat kementerian sebesar Rp 18 triliun dalam Rancangan APBN 2015. Jokowi mengatakan, ia akan memangkas anggaran itu dan dialihkan untuk membiayai program prioritas.
.....
Sebelumnya, Pokja Tim Transisi Bidang Ekonomi menemukan angka Rp 18 triliun untuk anggaran rapat-rapat kementerian. Deputi Tim Transisi yang membidangi APBN Hasto Kristiyanto mengatakan, alokasi Rp 18 triliun itu dibagi untuk dua jenis rapat. Rapat dalam kota sebesar Rp 6,25 triliun dan rapat luar kota sebesar Rp 11,9 triliun. Selain anggaran rapat, lanjut Hasto, tim juga menemukan anggaran biaya perjalanan dinas pada RAPBN 2015 mencapai Rp 15,5 triliun.

Menanggapi temuan tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri memastikan ada kekeliruan dengan yang dimaksud temuan Tim Transisi. "Makanya itu, kalau bikin statement itu yang benar," kata Chatib saat ditemui seusai rapat soal lindung nilai di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Lebih lanjut dia mengatakan, anggaran sebesar itu tidak digunakan untuk biaya rapat-rapat saja. Anggaran tersebut sudah mencakup perjalanan dinas serta paket meeting. "Jadi enggak ada rapat Rp 18 triliun. Rapat apa Rp 18 triliun?" tandas Chatib.

Presiden terpilih Joko Widodo mempertanyakan tidak efisiennya penggunaan anggaran oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono di beberapa pos. Ia mengaku bingung dengan adanya biaya perjalanan dinas yang mencapai Rp 30 triliun.

"Perjalanan dinas mencapai Rp 30 triliunitu untuk apa, anggaran rapat Rp 18 triliun itu rapat apa? Lalu ada biaya-biaya kantor. Saya sudah hafal," katanya saat acara penyerahan roadmap bidang perekonomian oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel Four Season, Kamis, 18 September 2014.