Jakarta - PKS menegaskan akan tetap konsisten tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK. PKS berharap sikap ini akan membawa keberuntungan untuk periode pemilu mendatang.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS pernah menjadi satu-satunya partai oposisi dalam pemerintahan Mega. Padahal saat itu PKS hanya memiliki 7 kursi di DPR.

"Tapi malah suara kami naik dari 7 kursi menjadi 14 kursi," kata Hidayat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2014).

Hidayat juga mencontohkan PDIP yang bersikap sebagai oposisi selama 10 tahun. Saat ini, justru PDIP berhasil menjadi pemenang pilpres. Ia pun berharap nasib baik akan dirasakan PKS dalam pemilu 2019 mendatang.

"Jadi kalau sekarang di luar pemerintahan, bisa jadi malah nasibnya seperti tahun 2004 atau seperti PDIP yang 10 tahun di luar pemerintahan dan kemudian menjadi pemenang," harapnya.

PKS tak menyanggah ada tawaran menteri dari kubu Jokowi-JK. Namun partai yang didominasi warna putih ini meminta agar kubu Jokowi-JK tidak merayunya. PKS juga tak akan memberikan restu jika ada kader yang membelot.

"Jadi berikan saja (kursi menteri) pada kawan-kawan itu. Biarkan kami berada di luar kabinet dan mari berlomba memberikan yang terbaik bagi bangsa," katanya.

Sebab kata Hidayat, partai koalisi Jokowi-JK bahkan belum mendapat jatah menteri. PKS berkomitmen akan terus mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

"Kita akan konsisten mengkritisi kebijakan. Tapi kalau kebijakan bagus, kalau kami kritsi adalah bagaimana kemudian kebagusan ini betul-betul untuk seluruh rakyat bukan sekedar kepada mereka yang memilih Pak Jokowi-JK," tutupnya.

http://news.detik.com/read/2014/09/2...ilpres?9911012