Jumat, 19 September 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Nasional, Alfan Alfian, menilai, kebijakan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait formasi kabinetnya sudah mengingkari janji yang sebelumnya disampaikan saat kampanye. Hal itu, kata dia, bisa menjadi blunder politik.

"Ini belum-belum saja sudah memperlebar jarak janji dengan kebijakan soal kabinet," ujar Alfan, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2014).

Pada saat kampanye, kata Alfan, Jokowi mengatakan akan melakukan perampingan kabinet. Akan tetapi, seperti diumumkan pada Senin (15/9/2014) lalu, Jokowi menyebut akan ada 34 kementerian di kabinetnya. Jumlah kementerian ini sama dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Meski Jokowi melakukan perombakan dari sisi nomenklatur dan pelembagaan kementerian, menurut Alfan, yang terjadi tetap ingkar janji politik.

"Pemimpin besar cenderung membuat suatu labirin bagi dirinya sendiri. Ujung-ujungnya adalah suatu blunder politik," kata Alfan.

Sementara itu, Direktur Indo Strategi Andar Nubowo mengatakan, Jokowi-JK sebaiknya tidak mengorbankan kepercayaan publik yang diberikan dalam pemilihan presiden yang lalu.

"Selama mereka bekerja untuk rakyat, saya yakin rakyat akan tetap memberi dukungan," kata Andar.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari formasi 34 kementerian, Jokowi-JK mengalokasikan 16 pos kementerian akan diisi dari kalangan partai politik, sementara 18 pos lainnya akan diisi dari kalangan profesional. Selain itu, Jokowi menyatakan akan menghapus posisi wakil menteri, kecuali di Kementerian Luar Negeri.