Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa apabila pilkada langsung dihapuskan seperti dalam pembahasan RUU Pilkada, maka gelagatnya akan bergulir kepada proses penghapusan lembaga yang dibentuk pascareformasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Itu sebabnya PDI-P mengapresiasi pernyataan Presiden SBY yang akhirnya mengaku bahwa dirinya mendukung pilkada langsung. Seperti yang dilansir beritasatu.com

"Kita apresiasi omongan presiden. Bicara soal RUU Pilkada, di mana mayoritas fraksi ingin merampas hak rakyat, ini mencederai proses reformasi," tegas Tjahjo di Jakarta, Rabu (17/9).

Tjahjo lalu menjelaskan bahwa berbicara pilkada langsung, maka sama saja berbicara juga tentang pembentukan lembaga seperti KPK dan MK. Karena pembentukan semuanya itu merupakan bagian dari proses reformasi.

Keputusan tentang semua hal itu dicakup di dalam TAP MPR, yang mana lembaganya dipimpin Amien Rais pada saat itu.

Sehingga, kata dia, kalau Koalisi Merah Putih mendorong pembubaran pilkada langsung dengan alasan bagian dari liberalisme, maka sama saja menuding KPK dan MK juga bagian dari proses liberalisme itu.

"Padahal kan itu tak benar. Lagipula toh presiden SBY itu bisa menjadi presiden, kan karena pilihan rakyat langsung. Karena di rezim Ibu Megawati, itu diakui sebagai hak politik rakyat," ujar Tjahjo.

Intinya, Tjahjo menyatakan bahwa semua pihak harus melihat ke belakang untuk memahami alasan pemilihan langsung dianggap sebagai metode pilkada, bersama dengan pembentukan KPK dan MK.

"Ini harus dicermati. Lalu tanyakan kenapa mendadak hak rakyat memilih kepala daerah mau dicabut? Bagaimana KPK dan MK? Ini bukan mau menuduh. Tapi gelagatnya kan bisa dibaca," ujar Tjahjo.