JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Partai Gerindra memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi Undang-undang Pemerintah Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yusril, seseorang atau suatu badan hukum boleh melakukan uji materi UU di MK apabila mengalami suatu kerugian konstitusional.

"Bisa saja diuji ke Mahkamah Konstitusi. Pertama harus menjelaskan apa kerugian konstitusionalnya. Salah satu pengajuan uji materi ke MK itu apabila orang atau sesuatu yang badan hukum mengalami kerugian konstitusional," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/9/2014).

Yusril mengatakan, memang tidak ada aturan dalam UU yang dapat memberhentikan karier Ahok dalam pemerintahan DKI atau kepala daerah lain setelah mundur dari partai pengusungnya. Pemberhentian seperti itu hanya berlaku pada anggota Dewan. Banyak kasus, anggota Dewan diberhentikan karena mundur dari partai politik pengusungnya ataupun karena berpindah partai.

Meski demikian, Yusril berpendapat layak untuk mempertimbangkan pemberhentian seseorang pada jabatannya bila telah mundur dari partai pengusungnya. Ia pun menilai positif terkait rencana uji materi UU Pemda tersebut.

"Saya kira bagus. Politik itu memerlukan disiplin juga," ujar Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang itu.

Sebelumnya, DPP Partai Gerindra ingin mendaftarkan pengajuan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/9/2014). Namun, rencana itu ditunda sampai RUU Pemda yang tengah dibahas di DPR disahkan.

Gerindra mempermasalahkan syarat pemberhentian kepala daerah dalam UU Pemda. Mereka ingin ada aturan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan jika parpol pengusungnya menarik rekomendasi.

Gerindra berharap bisa memberhentikan Ahok sebagai pemimpin DKI lantaran tak terima Ahok keluar dari partai bentukan Prabowo Subianto itu

http://nasional.kompas.com/read/2014...ateri.UU.Pemda