JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang bakal dijegal oleh Partai Gerindra di Mahkamah Konstitusi (MK). Basuki berpendapat, ia lebih baik diberhentikan secara hormat daripada mengundurkan diri maupun terlibat korupsi.

"Bagus dong (Gerindra ajukan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 di MK). Kalau bisa diberhentikan lewat MK kan lumayan, saya tidak usah kerja capek-capek lagi," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Apabila Basuki mengajukan pengunduran diri, lanjut dia, banyak pihak yang memprotes, seperti pendukungnya pada Pilkada DKI 2012 beserta warga Jakarta. Mereka bakal menganggap Basuki sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab. [Baca: Gerindra Ingin Menghentikan Karier Ahok Lewat MK]

Pria yang akrab disapa Ahok itu juga mengaku tidak takut atas ancaman partai berlambang burung garuda tersebut. Ia tetap akan fokus mengurusi semua permasalahan Ibu Kota di samping adanya rencana Gerindra mengajukan judicial review ke MK.

"Kalau diberhentikan sama MK kan bagus, mundur dengan hebat berarti, bukan berarti saya yang tidak mau kerja. Saya mundur karena konstitusi karena saya hanya taat kepada konstitusi. Ya bagus dong kalau Ahok (Basuki) diadu, nanti Ahok tambah top, cuek saja," ujar Basuki.

Untuk diketahui, Partai Gerindra ingin menghentikan karier Basuki dalam Pemerintahan DKI Jakarta. Mereka ingin menjegal Basuki melalui uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di MK.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman menunda pendaftaran uji materi hingga disahkannya revisi UU Pemda oleh DPR. Gerindra ingin menguji materi Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 32/2004 yang mengatur pemberhentian kepala daerah.

Dalam ayat tersebut, kepala daerah atau wakilnya dapat diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah, dan melanggar larangan bagi kepala daerah.

Gerindra ingin agar ada aturan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan jika parpol pengusung kepala daerah tersebut mencabut rekomendasi dukungan. Pemberhentian bisa dilakukan meski tidak semua parpol pengusung mencabut rekomendasi.

Habiburokhman memberi contoh kasus Basuki yang diusung PDI-P dan Gerindra di DKI Jakarta. "Kalau kami kebut dan cepat selesai (uji materi diterima), maka implikasinya ke Ahok." [Baca: Ingin Hentikan Karier Ahok Lewat MK, Gerindra Dinilai Kalut]

Ia lalu menyinggung sikap Ahok yang keluar dari Partai Gerindra. Habib menyebut Ahok amnesia karena dia bisa menjadi wakil gubernur lantaran dicalonkan Gerindra. Pihaknya tidak ingin kepala daerah bisa begitu saja meninggalkan parpol pengusung setelah terpilih.