DENPASAR, muslimdaily.net - Sekitar 200-an mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Hindu Muda Bali (AHMB) Kamis lalu (7/8) melakukan aksi demo menghentikan pendirian bank syariah di Bali. Aksi demo digelar di depan kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali di Denpasar.

Aksi ratusan kaum muda Hindu Bali di Jl. Cok Agung Tresna dihiasi spanduk-spanduk “Stop Pendirian Bank Syariah Di Pulau Seribu Pura”, “Umat Hindu Dukung Ekonomi Pancasila-LPD, Koperasi, BPR”.

Ketua Aliansi Hindu Muda Bali yang menjadi korlap aksi demo, Ni Putu Noviyanti dalam orasinya mengatakan masyarakat Bali hanya mendukung ekonomi nasional yang berasaskan Pancasila.

“Masyarakat Hindu mendukung ekonomi Pancasila, kami dukung LPD, koperasi dan BPR,” teriak Putu Noviyanti, seperti dikutip dari Inspirasi Bangsa.

Usai berorasi sekitar 30 menit, utusan BI Gede Ariana bernegosiasi dengan para mahasiswa dan memperkenankan lima perwakilan yang terdiri dari Putu Noviyanti (Universitas Mahendradata Denpasar), Bagus Satya (ketua BEM Universitas Mahendradata Denpasar).

Dalam pertemuan tertutup untuk pers itu, perwakilan AHMB diterima oleh Kepala Humas BI Wilayah III Bali – Nusa Tenggara, Gentur Wibisono bersama Kepala Tim Manajemen Intern Gede Ariana dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Bali Rohman Pamungkas.

Ketika ditanya apa dampak negatif dengan kehadiran bank syariah, Putu Noviyanti mengatakan pihaknya mendukung bank yang berasaskan ekonomi pancasila.

“Kami bukan SARA, prinsip kami di mana bumi dipijak di situlah langit dijunjung,” kata Putu Noviyanti.

Menurut Putu Noviyanti, untuk langkah ke depannya, AHMB akan menggelar seminar yang difasilitasi oleh BI untuk membedah kehadiran bank syariah.

Dikonfirmasi terpisah, Gentur Wibisono mengatakan, ada empat hal yang disampaikan perwakilan yang melakukan aksi simpatik tadi. “Pertama, kami masyarakat Bali pada prinsipnya mengharapkan ekonomi yang dikembangkan di Bali atau tempat lain adalah ekonomi Pancasila. Kedua, bagaimana perkembangan bank syariah nantinya dengan nasib LPD, BPR dan koperasi. Ketiga, mereka dengan persepsinya pada awalnya menolak kehadiran bank syariah. Keempat, mereka menyampaikan ini sebagai penyambung lidah aspirasi anak muda Bali yang konsen dengan konsep ekonomi Bali,” beber Gentur.

Menanggapi asiprasi itu, menurut Gentur Wibisono, pihaknya menghargai aspirasi anak muda Bali. Dalam pemahaman Gentur, ada kekhawatiran anak muda Bali bahwa semua aset dibawa lari keluar Bali.

“Kalau saya tangkap, tolong dong kalau bisa Bali ini jatuh ke kita juga deh, supaya kita juga tidak terlalu minoritas ekonomi, strata dan lain-lain,” terang Gentur.

Menurutnya dalan pertemuan dia membuat statemen yang menjernihkan pemikiran mereka, yakni soal Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan bank syariah. “Sesuai UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LPD tidak masuk. Jadi ini harus dipisahkan,” kata Gentur.

Mengenai bank syariah, tampaknya ada persepsi yang keliru. “Mungkin karena soal nama saja ya,” ucapnya.

Padahal, lanjut Gentur, konsep syariah sebenarnya sama dengan konsep di Bali yakni “ngadas” atau bagi hasil pemeliharaan sapi.

“Saya punya sapi, Anda pelihara, nanti kita bagi hasil, tergantung kesepakatan. Syariah juga begitu, kalau usaha belum ada untung, kan belum bisa bayar bunga. Nah nanti kalau sudah ada untung, baru bagi hasil,” Gentur memberi contoh.

Mengutip penjelasan Rohman Pamungkas, bahwa ternyata penyaluran kredit bank syariah di Bali rata-rata 113 persen. “Ini artinya kredit bank syariah di Bali lebih besar daripada modalnya sehingga dia harus datangkan modal dari Jakarta untuk memenuhi permintaan kredit di Bali,” pungkasnya. (Inspirasi Bangsa)

http://muslimdaily.net/berita/alians...h-di-bali.html