JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rapat Kerja terakhir Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri yang
digelar Rabu (17/9), membahas beberapa persoalan
dan permasalahan yang telah dihadapi dalam masalah-
masalah luar negeri. Namun tidak ada capaian yang
berarti dan tidak ada Rancangan Undang-Undang yang
berhasil dirumuskan dalam pertemuan itu. Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I
Tantowi Yahya diakui ada beberapa Rancangan
Undang-Undang yang sempat dibahas dengan Menteri
Luar Negeri. Dua diantaranya adalah amandemen
Undang-Undang Hubungan Luar negeri dan
amandemen dari Undang-Undang Perjanjian Internasional namun tidak satupun yang diselesaikan.
Menurut Tantowi, berbeda dengan mitra-mitra kerja
lainnya, misalnya dengan Kementerian Pertahanan
Komisi I berhasil melahirkan beberapa undang-
undang seperti Undang-Undang Industri Pertahanan.
UU ini secara politik memaksa kepada pemerintah untuk menggunakan komponen lokal bagi industri
strategis dan industri pertahanan.
Komisi I DPR juga telah melahirkan Undang-Undang
Intelijen yang merupakan tonggak baru dalam praktek
intelejen di Indonesia. Dari sisi anggaran, selama lima
tahun bekerjasama masalah anggaran tidak mengalami kenaikan berarti.
"Hal ini menjadi sorotan bagi kami, karena mitra-
mitra kerja yang lain mengalami peningkatan
anggaran yang cukup tajam, sementara anggaran
Kementerian Luar Negeri bisa dikatakan stagnan,"
kata Tantowi seperti dikutip situs dpr.go.id. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Marty
Natalegawa mengatakan, saat ini di kementeriannya
sedang menyusun sebuah dokumen yang utuh dan
menyeluruh, menyangkut hal-hal yang berkaitan
dengan memorandum serah terima jabatan kepada
Menlu Pemerintahan yang baru nanti. "Dokumen itu menggambarkan berbagai
permasalahan politik luar negeri semenjak tahun
2009 hingga sekarang yang perlu menjadi perhatian
Pemerintah mendatang," kata Marty. Redaktur : Muhammad Agung Riyadi Berita Terkait Tidak ada berita berkaitan tag 'kemenlu' Topik pilihan : Papua
Masyarakat Adat Papua
Prabowo
UU SAR BERITA PILIHAN FOTO: Aksi Warga Batang Tolak PLTU, Dukung Visi
Kedaulatan Pangan Jokowi DPR Nilai Kemenlu Minim Capaian dan Tak Ada UU
Yang Dihasilkan FOTO: Razia WNA di Apartemen Kalibata Presiden SBY Berharap Kesulitan Saat Ini Tidak
Terjadi Pada Pemerintahan Jokowi Terpopuler Dua Pejabat Kemenkum HAM Tersandung Korupsi
Gratifikasi DPR Sahkan UU Tentang SAR (Search and Rescue ) Amnesty International Minta Praktik Hukum Cambuk
di Aceh Dihentikan Kemenkeu, BI, OJK Diminta Waspadai Langkah The
Fed Stop Kebijakan Quantitative Easing POLLING Pilkada Langsung atau Lewat Parlemen? DPR tengah menggodok aturan mengenai
pemerintahan daerah. Salah satu hal yang menjadi
polemik panas adalah usulan sejumlah fraksi di DPR
agar pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara
langsung oleh rakyat tetapi kembali melalui DPRD.
Setujukah Anda? Setuju Tidak setuju Tidak tahu Masukan