Josh Chen – Global Citizen



Setelah satu per satu partai politik pendukung Prabowo Subianto (tanpa Hatta Rajasa) bubar dan terjadi gonjang-ganjing internal masing-masing partai serta di payung besar koalisi (http://baltyra.com/2014/07/25/peta-k...-pilpres-2014/), ternyata kegaduhan politik masih terus berlanjut.

Menyebut diri Koalisi Merah Putih, yang notabene hanya tinggal Tantowi Yahya dan Aburizal Bakrie (ARB atau Ical) – menyebut mereka mewakili Golkar – dan Gerindra (serta mungkin segelintir elite PKS) berusaha mengubah PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) langsung dipilih oleh rakyat menjadi kepala daerah yang dipilih DPRD. Harapan dan tujuannya jelas sekali, adalah untuk mengepung dan mengeroyok serta menjegal seluruh kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK.

Para partai pendukung yang sudah satu per satu angkat kaki; PPP dengan konflik internal pecat memecat antara Suryadharma Ali yang tersangkut kasus korupsi haji – sedang dibongkar KPK –dengan para petinggi PPP yang gerah dengan keberadaannya di Koalisi Merah Putih. PAN sudah jelas hengkang dari koalisi; Hatta Rajasa sudah tidak pernah terlihat lagi sejak pengumuman Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan hasil pilpres. Ditambah juga Wanda Hamidah salah satu fungsionaris (atau petinggi PAN) juga sudah menyuarakan opsi merapat ke Jokowi-JK, walaupun Amien Rais masih saja berkutat dengan semua omong kosongnya di Koalisi Merah Putih yang compang-camping.

Demokrat sudah jelas dan pasti tidak akan di Kubu Prabowo karena SBY dan Demokrat adalah penyelenggara Pemilu 2014 dan bangga dengan prestasi penegakan demokrasi di Indonesia serta pencapaian-pencapaian selama kurun waktu sepuluh tahun masa pemerintahannya. Bergabung sepenuh jiwa raga di Kubu Prabowo sama saja dengan mendelegitimasi pemerintahannya sendiri. Jika ada petinggi Demokrat yang “merapat” ke Kubu Prabowo, itu hanyalah sekedar sopan santun politik – political courtesy atau lips service – untuk menjaga Prabowo tidak terlalu kehilangan muka.
Hantaman dan tamparan paling keras untuk Prabowo Subianto dan Gerindra adalah dengan keluarnya Basuki Tjahaja Purnama yang lebih dikenal dengan panggilan Ahok dari Gerindra. Keluarnya Ahok dari Gerindra adalah pukulan terakhir dan paling telak untuk partai yang sudah tamat reputasinya di Pemilu 2014 ini. Gerindra hanya mengandalkan Ahok seorang untuk bertahan di belantara politik Indonesia. Karena sepak terjang dan tingkah polah para petinggi dan Prabowo Subianto, partai yang sebenarnya cukup mendapat tempat di hati rakyat, dalam waktu yang sangat singkat habis sudah nama dan riwayatnya dalam sekali Pemilu 2014.

Saat Ahok angkat kaki, tamat sudah riwayat Gerindra. Ahok dengan tegas menyatakan keluar dari Gerindra karena arah kebijakan Gerindra sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya. Gerindra memotori dan memimpin RUU PIlkada yang ingin mengubah pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD.
Di Pemilu 2009, Gerindra belumlah apa-apa karena baru lahir (perolehan suara 4.46%). Jika dibandingkan dengan Demokrat ketika Pemilu 2004 (7.45%), perolehan suara Demokrat dan posisinya di tengah masyarakat masih jauh lebih solid dibanding posisi Gerindra di Pemilu 2009. Namun karena banyak sekali blunder Gerindra di Pemilu 2014 ini – dimana sebenarnya termasuk partai papan atas, masuk tiga besar, tahun 2014 adalah tahun titik balik menggapai puncak (perolehan suara 11.81%) sekaligus meluncur ke titik nadir. Di Pemilu 2019 nanti, kalau memang masih ada, Gerindra hanya akan menjadi partai gurem belaka. Jika Demokrat membutuhkan rentang waktu sepuluh tahun (2004: 7.45%; 2009: 20.85%; 2014: 10.19%) untuk menjadi jaya dan kemudian redup (Sandyakalaning Demokrat: http://baltyra.com/2012/07/16/sandya...ning-demokrat/), Gerindra cukup sekali saja Pemilu 2014 ini.

Bagaimana dengan Ahok?

Di tengah terpaan badai cercaan, caci maki, serangan bertubi-tubi yang menghantamnya, Ahok dengan tegar menghadapinya satu per satu. Kubu rasis Haji Lulung (PPP) yang sejak awal mempermasalahkan etnis dan agama Ahok adalah yang paling lantang bersuara. Belum lagi M. Taufik – Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta – malah menyuarakan supaya Ahok pindah kewarganegaraan sekalian (http://www.merdeka.com/politik/taufi...anegaraan.html). Kembali lagi jajaran Gerindra dengan kompak menghancurkan partainya beramai-ramai; Fadli Zon, M. Taufik, Desmond J. Mahesa, Ahmad Muzani dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat kontra-produktif.
Ahok menyatakan bahwa untuk saat ini, dia akan memimpin Jakarta tanpa bergabung dengan partai politik mana pun. Untuk saat ini mungkin bisa, namun untuk ke depannya, tidak ada pilihan lain selain harus bergabung dengan salah satu partai politik. Kendaraan partai politik masih diperlukan untuk berkiprah di belantara perpolitikan Indonesia (dan di manapun di dunia). Pilihan Ahok adalah: PDIP, Golkar atau Demokrat; tidak akan ada pilihan lain karena hanya partai-partai itulah yang mesin politiknya cukup matang dan strateginya cukup piawai.



Memilih PDIP

Jika Ahok memilih PDIP (saat ini atau nantinya), pamornya akan menurun dan tidak akan ‘segarang’ sekarang, karena memilih PDIP berarti main gampang dan ‘play safe’ menempel ke partai penguasa. Belum lagi musuh-musuhnya yang tersebar di partai-partai yang sekarang masih berimajinasi sebagai Koalisi Merah Putih. Dengan kendaraan PDIP, jalan Ahok tidak akan mulus karena berarti everybody else is enemy.



Memilih Golkar

Golkar tanpa Ical Bakrie akan menjadi kendaraan politik dahsyat untuk Ahok. Dengan pamor Ahok dan gebrakan serta pencapaian yang dicanangkannya akan menguntungkan kedua belah pihak. Ahok akan mulus jalan politiknya. Apalagi Jusuf Kalla – Wakil Presiden 2014-2019 adalah sesepuh Golkar. Belum lagi Wiranto dan Surya Paloh, yang walaupun sudah bersalin baju menjadi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), ‘DNA’ mereka berdua tetap Golkar; genetically-default Golkar. Sebelumnya Ahok berasal dari Golkar, keluar bergabung dengan Gerindra, seandainya kembali ke partai induk lama bukan sesuatu yang aneh walaupun tidak lazim.

Kembalinya Ahok ke Golkar akan mengobrak-abrik seluruh pakem perpolitikan Indonesia dan mendobrak tradisi mesin politik kawakan sejak masa Orde Baru ini dengan paradigma yang sama sekali baru.



Memilih Demokrat

Pilihan ini adalah opsi kedua setelah opsi pertama Golkar. Memilih Demokrat bisa dibilang adalah pilihan moderat. Ketokohan SBY seorang diri yang diandalkan oleh partai ini, tanpa figur SBY bisa jadi Demokrat sudah habis di Pemilu 2014. Dengan pengalaman SBY memimpin selama sepuluh tahun dan diplomasi serta lobby tingkat tingginya, akan menjadi kendaraan politik yang tidak jelek untuk Ahok. Keuntungan lain adalah mengakurkan dua mantan Presiden RI yang sepertinya jothakan-forever. Hubungan khusus Ahok dengan Presiden Joko Widodo yang berkendaraan PDIP akan menjadi koneksi apik menjembatani Megawati dan SBY mengawal pemerintahan Jokowi-JK.

Namun nilai minus Ahok jika bergabung dengan Demokrat adalah sekarang rakyat sedang pada puncak kegeraman terhadap Demokrat yang menjadi sarang penyamun koruptor. Sebut saja kader-kader dan petinggi Demokrat yang tersangkut kasus korupsi: Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Nazaruddin, Andi Mallarangeng dan yang terakhir Jero Wacik. Ada dua kemungkinan jika Ahok bergabung ke Demokrat. Pertama pamor Demokrat akan terbantu naik sedikit atau kedua Ahok akan ikut hancur reputasinya. Sepertinya pilihan paling logis Ahok tidak akan mempertaruhkan karirnya dengan bergabung ke Demokrat.

Pilihan membangun partai politik sendiri adalah kemungkinan terkecil. Dari hitung-hitungan politis serta logistik dan seluruh komponen pendukungnya, sepertinya Ahok belum sampai ke sana, walaupun bukannya tidak mungkin. Faktor minoritas kuadrat (etnis dan agama) akan jadi pertimbangan utama Ahok untuk tidak mendirikan partai politik sendiri. Di luar partai-partai papan atas PDIP, Golkar dan Demokrat, masih ada dua partai yang sebenarnya bisa jadi alternatif kendaraan Ahok di dunia politik, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat atau Partai Nasional Demokrat. Tapi hari ini, dua partai ini tidak terlalu gilang gemilang prestasi dan reputasinya. Dan bukan tidak mungkin dalam kurun waktu sekarang sampai sepuluh tahun lagi akan ada partai baru yang muncul.

Ahok sudah melemparkan sinyal yang cukup lugas: http://megapolitan.kompas.com/read/2...ampaign=Khlwp. Mengutip sedikit:

“Semua program seperti ERP dan transaksi non-tunai saya targetkan (terealisasi) sempurna tahun 2016. Tahun 2015 mulai diuji coba, 2016 (program berjalan) sempurna, dan tahun 2017 saya bye-bye, sudah enggak di Jakarta lagi, semua (program) sudah beres,” kata Basuki, di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2014).

Ada beberapa kemungkinan skenario dari sinyal yang dilontarkan Ahok tersebut.



Tahun 2017: Menteri Dalam Negeri atau Gubernur DKI 2017-2022

Ahok akan berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI (menggantikan Jokowi yang menjadi Presiden) di tahun 2017. Dari hari ini sampai ke 2017 akan cukup waktu untuk setidaknya membereskan sebagian permasalahan Jakarta atau meletakkan dasar yang kuat untuk pembenahan Jakarta ke tahap selanjutnya. Cukup waktu untuk Jokowi mempersiapkan Ahok sebagai Menteri Dalam Negeri dan juga cukup waktu untuk Ahok bersiap-siap menjadi Menteri Dalam Negeri.

Atau Ahok akan bertarung lagi maju untuk Gubernur DKI periode 2017-2022. Jika kendaraan politik yang dipilihnya adalah Golkar, Ahok akan berpasangan dengan (kemungkinan) Puan Maharani atau calon wakil gubernur dari Demokrat – yang belum tahu siapa kira-kira. Pasangan Golkar-PDIP atau Golkar-Demokrat akan menjadi bukan saja mesin politik tapi akan menjadi buldozer politik menumbangkan yang lain. Siapa yang tersisa cukup kuat untuk menghadang buldozer politik ini? Gerindra? PKS? PAN?



Tahun 2019: RI-2

Opsi apapun yang diambil Ahok di tahun 2017, di tahun 2019 akan ada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden lagi. Di tahun 2019 ini Jokowi akan maju kembali dengan ‘pasangan baru’nya yaitu Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon RI-2. Pasangan Jokowi-Ahok yang menghebohkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 akan maju kembali untuk pemilihan RI-1 dan RI-2 di tahun 2019. Dengan buldozer politik PDIP-Golkar atau PDIP-Demokrat atau bahkan ketiganya PDIP-Golkar-Demokrat akan menggulung perolehan suara legislatif dan pemilihan presiden. Partai politik mana yang tersisa untuk melawan? Gerindra? PKS? PPP? PAN?



Tahun 2024: RI-1

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cepat sekali belajar, menyerap dan mengadopsi segala sesuatu dari hampir semua aspek kehidupan. Perkembangan internet, pengguna Facebook, makin naiknya pengguna internet dan smartphone serta berbagai gawai (gadget). Cepatnya menyerap pelajaran dan esensi demokrasi yang akselerasinya tidak terbayangkan sama sekali oleh negara manapun. Sejak 1998 sampai sekarang demokrasi Indonesia mencapai tingkat yang mungkin untuk Amerika – embahnya demokrasi – perlu waktu yang jauh lebih panjang.

Tidak akan mengherankan jika Ahok akan maju sebagai calon RI-1 pertama Indonesia yang berasal dari minoritas kuadrat (etnis dan agama). Dengan situasi dan kondisi hari ini, bisa saja akan timbul gejolak, suara sumbang, kampanye hitam, cercaan dan celaan bernada rasis dan SARA, namun siapa yang tahu sepuluh tahun lagi Indonesia akan memiliki presiden dari minoritas kuadrat. Sepertinya waktu sepuluh tahun relatif cukup untuk Ahok mematangkan pengendalian emosinya yang sering meledak-ledak untuk lebih mumpuni dan diplomatis di kancah politik tertinggi negeri ini.



Keluarnya Ahok dari Gerindra adalah untuk antisipasi semua skenario di atas! Posisi apapun nantinya, baik itu Menteri Dalam Negeri, RI-2 atau melaju sebagai calon RI-1 pasti akan selalu terganjal oleh Prabowo Subianto sebagai pentolan Gerindra ditambah para pembisik dan para provokator serta petualang politik seperti Fadli Zon dan sejenisnya. Secara hirarki partai, struktur organisasi, senioritas, umur dan dari sisi manapun langkah Ahok akan terhalangi jika masih di Gerindra. Bisa dibayangkan misalnya Ahok akan ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Jokowi-JK, jelas kebijakan partai tidak akan mengijinkannya karena Gerindra adalah oposisi utama. Apalagi jika melaju menjadi RI-2 nantinya.
Dan jangan dilupakan para tokoh pendobrak dan pembaharu seperti: Tri Rismaharini – Walikota Surabaya, Ganjar Pranowo – Gubernur Jawa Tengah, Ridwan Kamil – Walikota Bandung dan beberapa tokoh pembawa angin segar di tengah carut marutnya politik Indonesia belakangan ini. Presiden terpilih Joko Widodo berangkat dari Walikota Solo yang melesat karir politiknya, menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Istana Negara direngkuhnya hanya dalam waktu relatif singkat. Siapa yang tahu akan ada tokoh seperti ini lagi dalam waktu sepuluh tahun ke depan.

Sumber : http://baltyra.com/2014/09/15/tampar...2019-dan-2024/

Semoga Pak Ahok bisa memberikan perubahan yang positif bagi kemajuan NKRI.