Hubungan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Hashim Djojohadikusumo meruncing gara-gara Wagub DKI Jakarta itu keluar dari Partai Gerindra. Adik Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto itu bahkan meminta Ahok mundur dari jabatannya sebagai Wagub DKI.

Ahok pun menolak permintaan Hashim. Menurut Ahok, dirinya dipilih oleh rakyat. Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, peranan Gerindra dalam mengantar Ahok sebagai Wagub DKI tidak sebesar seperti yang didengung-dengungkan kader Gerindra lainnya.

1. Hak Gerindra Jauh untuk Suruh Mundur
Ahok menolak permintaan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang menantangnya untuk mundur dari jabatannya sebagai Wagub DKI. Ahok berpendapat, hak Gerindra terlalu jauh memintanya mundur.

"Jadi sekarang haknya (Gerindra) terlalu jauh untuk suruh saya mundur," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (15/9/2014).

"Kalau Jokowi suruh saya mundur dari DKI misalnya, nah itu masih lebih make sense. Tapi kalau Gerindra mah, jauh banget," sambung suami Veronica itu bernada tegas.

2. Yang Calonkan Bukan Hanya Gerindra
Ahok mengatakan, Gerindra tidak punya hak untuk menyuruhnya mundur. Menurut Ahok, selain Gerindra, yang mencalonkan dirinya menjadi Wagub DKI Jakarta mendampingi Jokowi saat itu juga PDIP.

"Yang calonkan saya bukan Gerindra saja loh, ada PDIP juga. PDIP ada nggak nyuruh saya mundur? Kalau PDIP sama Gerindra suruh saya mundur pun, emang suara PDIP sama Gerindra nyampe 50% lebih?" ucapnya.

3. Jokowi Saja Tak Suruh Mundur
Ahok menyebut bahwa tantangan Hashim yang menyuruhnya mundur tak masuk akal. Ahok merasa yang punya peranan besar menjadikannya Wagub DKI Jakarta adalah Jokowi dan rakyat.

"Terus orang katakan Ahok itu nggak laku, cuma ketiban pulung, berarti yang jadikan saya bisa jadi wagub itu siapa? Jokowi dong. Kan saya cuma numpang Jokowi jadi wagub, bukan karena kehebatan saya. Kalau saya sendiri nggak laku. Sekarang pertanyaannya, Jokowi nyuruh saya mundur nggak?" ujarnya.

Menurut Ahok, popularitas dan elektabilitas Jokowi-lah yang mengantarnya ke kursi DKI-2. Dia mendasarkan argumennya pada fakta kursi PDIP dan Gerindra waktu itu. PDIP saat mengusung Jokowi-Ahok hanya memiliki 11 kursi, dan Gerindra hanya punya 6 kursi.

Padahal, yang mereka hadapi waktu itu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang diusung 7 parpol, di antaranya adalah 4 parpol parlemen. Jumlah kursi pendukung Fauzi Bowo-Nachrowi adalah 41 kursi DPRD DKI.