RMOL. Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) e-Voting atau pemilihan dengan teknologi elektronik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk mengantisipasi perkembangan teknologi di
kemudian hari.

Dengan begitu, sudah ada payung hukum sebagai dasar pelaksanaan pemungutan suara melalui melalui penggunaan teknologi informasi jika dibutuhkan suatu waktu nanti.

"Akan disusulkan ke DPR dasar hukum penggunaan e-voting dalam pemilihan kepala daerah,"kata Menteri Dalam Negeri,Gamawan Fauzi, ketika memberikan sambutan pada Rakernas Pendaftaran Penduduk di Jakarta Pusat, Senin malam(15/9).

Menurut Gamawan, UU
penggunaan e-voting mesti
dilahirkan, terlepas dari
digunakan atau tidak dalam
pelaksanaan Pilkada, karena sifatnya hanya mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan.

"Memang sekarang ini, orang masih lebih sreg bila ikut pemilihan itu dengan mencoblos,"imbuhnya.

Hanya, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, pengaturan tentang pemilihan melalui e-voting dirasa perlu dimasukkan dalam UU.

"Silakan saja bagaimana
perkembangannya nanti, tapi
sudah dimungkinkan melaksanakan itu," katanya.

Bahkan, lanjut Gamawan,
pemilihan dengan menggunakan e-voting bisa saja dilakukan dalam pemilihan kepala desa, dengan satu catatan bahwa seluruh warga desa yang punya hak pilih sudah terdaftar.

"Kita bisa mencoba dengan
pemilihan kepala desa, ada
beberapa desa sekaligus dilakukan pemilihan dengan e-voting. Jika sudah didaftar seluruh warganya, itu bisa kita lakukan," jelasnya. [ald]

e-poting

bgaimana gan tanggapannya tntang e-voting?spertinya ini akn jd solusi penghematan anggaran pemilu konvensional yg sangat mahal.
ya wlopun utk diawal2 akn btuh dana bnyak bwat bkin riset..
smoga e-voting ini msuk dlm programnya e-gov pak dhe,

jng lupa dan nya guns.