sumber

Jakarta - Pernyataan sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama keluar dari Partai Gerindra karena menolak pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tak hanya mendatangkan kritikan, tetapi juga dukungan.

Salah satu pihak yang mendukungnya adalah Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta. Organisasi Islam ini menyatakan dukungannya terhadap seluruh tindakan tegas Basuki dalam membangun Jakarta.

Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, pihaknya telah menemui Basuki di Balai Kota DKI, Rabu (10/9), untuk menyatakan dukungan seluruh umat Muhammadiyah kepada Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Kami memberikan supporting kepada Pak Wagub (wakil gubernur) dalam menjalankan tugasnya yang berorientasi melayani masyarakat Jakarta. Dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau partainya,” kata Agus, Senin (15/9).

Dukungan Muhammadiyah DKI Jakarta diberikan juga terkait penegakan hukum tegas yang dilakukan mantan Bupati Belitung Timur ini di kota Jakarta.

Penegakan hukum yang sangat tegas di berbagai bidang, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta, menurut dia, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

“Nilai-nilai ajaran Islam kita adalah penegakan disiplin dan anti korupsi. Nah ini yang dilakukan oleh Pak Basuki," ujar pria yang juga Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan DKI Jakarta ini. "Makanya apa yang dia lakukan untuk kemajuan akhlak dan moral warga Jakarta, di-support sama Muhammadiyah."

Ketua Harian PW Muhammadiyah DKI Jakarta Buya Risman Mukhtar menegaskan, Muhammadiyah memberikan apresiasi terhadap ketegasan Basuki dalam memberantas korupsi dalam jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pemberantasan korupsi sejalan dengan prinsip Islam. Dengan situasi yang seperti sekarang ini, kami ingin menyampaikan dukungan Muhammadiyah kepada Pak Ahok (Basuki). Dia tidak boleh takut untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang dipimpinnya,” kata Buya.

Menurutnya, gaya kepimpinan Basuki harus tetap dipertahankan saat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, dengan tetap mengutamakan rakyat daripada kepentingan politik.

Ketua Majelis Tinggi Badan Musyawarah (Bamus) Betawi DKI Jakarta Eddie M Nalapraya menyatakan, pernyataan sikap mundurnya Basuki dari Partai Gerindra merupakan hak politiknya.

Dia juga mendukung pernyataan Ahok yang menentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD. “Tapi penyampaiannya yang kurang tepat menurut saya,” katanya.