Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan, pertemuan tertutup bersama Jusuf Kalla (JK) dan Megawati Soekarnoputri di kawasan Megamendung, Puncak, Bogor merupakan pertemuan rutin. Ditanya kapan para menteri akan diumumkan, Jokowi mengatakan, mungkin saja besok.

"Ya kalau sudah final ya. Ya,ya, ya besoklah siang," kata Jokowi usai pertemuan, Minggu (14/9).

Jokowi menambahkan, malam ini dia akan melihat kompetensi setiap calon menteri. "Malam ini saya hitung-hitung dulu," ujarnya.

Pertemuan yang selesai sekitar pukul 14.00 WIB turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan politisi PDIP. Namun pertemuan ini tidak dihadiri partai koalisi.

Dalam pertemuan tertutup untuk wartawan tersebut, salah satu isu yang akan dibahas adalah RUU Pilkada dan pemilihan Ketua DPR.

"Ya tentu saja berkaitan dengan isu-isu yang paling akhir tetapi mungkin yang akan banyak dibicarakan mengenai RUU Pilkada mengenai pemilihan Ketua DPR," kata Jokowi di rest area Ciawi.
Sumber :Merdeka

BANGKAPOS.COM, SOLO - Presiden terpilih Joko Widodo menjanjikan akan mengumumkan formasi kabinet pemerintahannya pada pertengahan September 2014. Saat ini, siapa orang-orangnya masih dalam pembahasan.
"Nanti tanggal 15 atau pertengahan September akan saya sampaikan. Ini belum waktunya," katanya saat berkunjung ke kampung Cinderejo Lor, Gilingan, Solo, Sabtu (13/9/2014).
Jokowi memastikan bahwa orang-orang yang akan membantunya memerintah Indonesia berasal dari profesional. Setiap malam, kata dia, terus dibahas dengan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla.
Jokowi menolak untuk membocorkan apakah dalam kabinetnya akan ada posisi wakil menteri.
Jokowi-JK sebelumnya meminta kepada Tim Transisi Jokowi-JK untuk mendalami opsi format 34 menteri. Dalam format tersebut terdapat 19 kementerian akan dipertahankan dan ada enam kementrian hasil dari penggabungan.
Sumber : TribunNews

Tribunnews.com, Jakarta– “Jokowi Effect”, frasa ini acapkali muncul untuk menggambarkan dampak kemenangan Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi politik terhadap perekonomian, utamanya di pasar keuangan dan saham.
Biasanya, efek ini terlihat salah satunya dari penguatan nilai tukar mata uang Garuda terhadap dollar AS. Sebelumnya telah dibuktikan, setelah hasil hitung cepat lembaga survei terkait Pilpres 9 Juli 2014 dirilis, nilai tukar Rupiah menguat bahkan melonjak ke level tertinggi selama tujuh pekan, menembus Rp 11.518 per dollar AS.
Penguatan kembali terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan hasil resmi rekapitulasi Pilpres, pada 22 Juli 2014 lalu. Rupiah kembali bertengger di level Rp 11.484 per dollar AS.
Diprediksi, “Jokowi Effect” akan berulang pasca-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil sengketa Pilpres. Namun, menurut Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, kali ini putusan MK tidak akan memberikan lompatan lebih tinggi terhadap penguatan Rupiah, dibanding ketika rilis hasil KPU.
“Rasanya tidak. Dugaan saya hanya sampai Rp 11.500-an saja,” kata Tony kepada Kompas.com, Kamis (21/8/2014) malam.
Menurut Tony, pasar sedikit kehilangan momentum, di mana seharusnya momentum itu bisa mendongkrak kembali rupiah. “Karena, momentumnya agak hilang. Ibarat makanan sudah keburu agak dingin, karena proses yang melelahkan dan menjemukan,” jelas Tony.
Tony menengarai, kemungkinan rupiah akan bisa menguat signifikan saat Jokowi mengumumkan kabinet yang sesuai ekspektasi pasar. Dengan demikian, rupiah diprediksi bisa menguat ke arah Rp 11.200 per dollar AS.
Namun, Tony menambahkan, Rupiah sulit menembus di bawah Rp 11.000 per dollar AS. Sebab, subsidi bahan bakar minyak dan subsidi listrik yang mencapai Rp 350 triliun sudah tidak masuk akal lagi, sehingga APBN tidak kredibel. “Ini memberi beban berat bagi Rupiah, sehingga sulit menguat,” tandas Tony.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi, pada Kamis malam, memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Mahkamah Konstitusi menilai, Prabowo-Hatta tak bisa membuktikan dalil permohonannya. Dengan putusan ini, artinya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tak ada cara untuk mengubahnya.
Sumber : TribunNews

Original Posted By chomolungma►Siapapun nama yang masuk, mudah-mudahan didominasi Professional.

Gw bisa maklum jika sedikit banyak ada nego di partai soal penempatan menteri atau posisi lainnya, tapi mestinya mayoritas professional atau anggota partai yang kompeten dan kredibel dibidangnya.

Mudah-mudahan, atleast 70-80% diisi professional dan orang-orang yang kredible, jangan sampai seperti SBY yang kental transaksionalnya, dan model-model seperti Roy Sukro dan Tiffy masuk.