Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Ganjar Pranowo SH mengatakan, PDIP akan memperjuangkan peninjauan kembali pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. PDIP akan mengusulkan revisi UU nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah khususnya dalam penentuan kepala daerah. Namun, kajian yang akan diusulkan bukan berarti meniadakan seluruhnya pelaksanaan pilkada langsung.

“Pemilihan kepala daerah secara langsung cenderung menghasilkan pemimpin yang kapitalis. Tak dipungkiri, orang yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur atau bupati pasti harus mengeluarkan uang untuk biaya sosialisasi. Dengan begitu, pemimpin yang dihasilkan cenderung kapitalis, dan buntutnya akan mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan,” kata Ganjar Pranowo pada sosialisasi Pilkada Purbalingga 2010 di gedung pertemuan Andrawina, Owabong, Purbalingga , Minggu (18/10).

Menurut Ganjar, PDIP akan memberikan solusi pelaksanaan pilkada langsung dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, Pilkada langsung bisa dilakukan di daerah yang tingkat pendidikan masyarakatnya sudah tinggi dan pendapatan daerah juga tinggi. Sementara untuk daerah-daerah dengan SDM terbelakang dan pendapatan asli daerah (PAD) rendah, kepala daerah akan lebih tepat dipilih oleh DPRD.

Ganjar menambahkan, kepala daerah yang dipilih rakyatnya bisa saja mereka melupakan amanah rakyat. Mereka merasa sudah menjadi kepala daerah karena telah mengeluarkan uang. Jadi tidak perlu menemui rakyat yang dipimpinnya. Begitu pula dengan anggota wakil rakyat, ada yang beranggapan setelah jadi lupa dengan rakyatnya karena merasa pula sudah mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. “Kecenderungan semacam inilah yang harus ditinggalkan,” kata Ganjar.

Pilkada jangan dinodai kepentingan sesaat

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng H Murdoko SH mengharapkan, pilkada Purbalingga 2010 mendatang jangan sampai ternodai hanya oleh suatu kepentingan pribadi-pribadi yang sesaat, ataupun dinodai konflik internal partai. Selain itu PDIP tidak menginginkan calon bupati yang terpilih nantinya akan melupakan PDIP.

“Karena terjadi di kabupaten lain. Setelah jadi mereka melupakan siapa yang mengusung atau yang menjadikan. Menemui kadernya saja tidak mau, apalagi sampai membantu,” kata Murdoko.

Murdoko mentargetkan, pilkada di Jateng pada tahun 2010 akan berlangsung di 17 kabupaten/kota. PDIP bertekad akan merebut kursi bupati/walikota. “Di Jateng pilkada 2010 akan diselenggarakan di 17 kabupaten, yang terbagi menjadi tiga tahapan. Purbalingga termasuk tahapan yang pertama. Di 17 kabupaten itu kita mempunyai keinginan semuanya bisa dimenangkan PDIP. Namun untuk mencapainya tidak mudah. Perlu perjuangan seluruh kader PDIP,” kata MurdokoMoncong MUNAPIG