JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya merasa rakyat sebenarnya tidak berkeberatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketidaksetujuan rakyat yang terdengar selama ini, menurut dia, hanya pembentukan opini semata.

"Rakyat yang mana (tidak setuju pilkada lewat DPRD)? Kasihan nama mereka dipakai oleh lembaga survei, konsultan politik, makelar politik, dan media yang terancam bangkrut. Serta kepala daerah yang mau maju lagi, tapi tanpa partai atau lagi cari perhatian agar duduk di kabinet," kata Tantowi melalui pesan elektronik kepada Kompas.com, Jumat (12/9/2014) siang.

Menurut Tantowi, berbagai kalangan yang selama ini menolak pilkada lewat DPRD tidaklah mewakili aspirasi rakyat. Pasalnya, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan mereka secara pribadi.

"Bukan rahasia lagi lembaga-lembaga survei itu bukan hanya dapat fee yang besar, tapi juga konsesi-konsesi ketika calon mereka menang. Wajar kalau mereka sekarang biayain LSM-LSM yang sekarang teriak-teriak atas nama 'rakyat' dan rencananya akan menyerbu DPR bahkan akan membakarnya," ujar Tantowi.

"Koalisi Merah Putih kerja keras untuk melawan pembentukan opini yang sekarang sedang berlangsung. Kerja kami berat karena tidak didukung media-media mainstream," tambah juru bicara Koalisi Merah Putih ini.

Tantowi mengaku, dirinya sudah mengadakan survei kecil-kecilan di daerah pemilihannya di Sumsel 2 tentang pilkada langsung dan tak langsung. Respondennya berjumlah 200 orang.

"Sebagian besar mereka enggak begitu peduli mau langsung atau tidak. Toh, kata mereka, kepala daerah hasil pemilihan langsung juga tidak membawa perubahan. He-he-he, di koran malah ramai diberitakan rakyat keberatan," ujarnya.

Tantowi sebagai wakil rakyat di DPR merasa tahu betul apa yang diinginkan rakyat.

"Jangan gampang bawa-bawa nama rakyat deh. Saya ini wakil rakyat, punya konstituen riil yang terus komunikasi. Kasihan rakyat dijadikan tameng kepentingan," pungkas Anggota Komisi II DPR ini.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.