Anggaran Pertahanan Jepang Rp570 T - Di Tengah Meningkatnya Ketegangan Terkait Sengketa Laut China Timur

TOKYO – Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jepang mengajukan kenaikan anggaran pertahanan sebesar 5,05 triliun yen atau sekitar USD48,7 miliar (Rp570,3 triliun). Permintaan anggaran tersebut tercatat sebagai permintaan terbesar Kemhan Jepang sepanjang sejarah negara tersebut, di tengah perseteruan dengan China terkait sengketa pulau di Laut China Timur.

Anggaran tersebut naik sekitar 3,5% dari tahun lalu. Selama hampir tiga tahun berturut-turut Jepang terus meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan tempurnya. Besarnya anggaran yang diajukan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan kekuatan militer Jepang. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Timur sejak 2012 silam. Negeri Sakura ingin memastikan, kepulauan tersebut tidak disentuh, apalagi diambil alih China. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membeli 20 pesawat patroli maritim, lima pesawat multifungsi, tiga drone , dan enam pesawat tempur siluman.

”Kenaikan anggaran ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagi kami. Ini merupakan kebutuhan yang sudah semestinya kami penuhi untuk menjaga sistem pertahanan negara. Kami harus selalu memeliharanya,” ujar Menteri Pertahanan Jepang Isunori Onodera pada rapat anggaran, dilansir BBC , kemarin. Keinginan Kemhan untuk mengajukan kenaikan anggaran sepertinya bakal terkabul. Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe menyatakan bisa memahami situasi yang terjadi di bagian Okinawa yang menjadi wilayah perbatasan Kepulauan Senkaku.

Pria yang menjabat sebagai PM sejak Desember 2012 ini selama ini jarang keberatan dengan proposal anggaran yang diajukan Kemhan. Sementara, China juga tidak mau kalah. Mereka juga baru saja menjalani latihan militer besar-besaran bersama Rusia dan anggota Shanghai Co-operation Organisation (SCO). Latihan militer gabungan tersebut dilakukan selama sepekan dan baru berakhir kemarin. Menteri Pertahanan China Jenderal Chang Wanquan mengungkapkan, pelatihan militer itu menjadi yang terbesar dalam sejarah militer China. ”Pelatihan ini penting, terutama untuk mencegah terorisme, separatisme, dan ekstremisme yang kini sedang merajalela,” ujar Jenderal Chang, dilansir China Daily .

Senada dengan Jenderal Chang, Wakil Presiden Naval Research Institute of China Zhang Junshe juga mengatakan, pelatihan ini tidak ditujukan untuk pamer kekuatan militer kepada pihak ketiga. ”Terorisme, separatisme, dan ekstremisme merupakan ancaman yang serius dan berbahaya,” katanya. Zhang menambahkan, kerja sama militer antara China dan Rusia akan memiliki dampak yang baik di Asia, bukan sebaliknya. Namun, beberapa surat kabar di luar China justru mencemaskan gabungan pelatihan militer itu hanya akan memperpanas arena persaingan dengan Jepang.

Maklum, ketegangan antara Tokyo dan Beijing terkait Laut China Timur belum juga reda. Kepulauan yang diberi nama Diaoyu oleh pemerintah China itu kini masih berada di bawah kendali Negeri Sakura. China mengklaim, kepulauan tersebut seharusnya dimiliki Taiwan yang berarti juga milik China. Menilik sejarah, Taiwan pernah tunduk kepada Jepang dalam perang Sino-Japanese pada 1895. Namun, Taiwan kembali menjadi bagian dari China setelah menandatangani Perjanjian San Fransisco.