Jakarta - Seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Anbar Jayadi ingin perkimpoian beda agama dianggap sah di mata hukum. Sehingga ia bersama 4 alumni FH UI mengajukan uji materi UU Perkimpoian ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anbar mengaku, ia ‎banyak menerima keluhan teman-temannya soal perkimpoian beda agama itu. Seperti ada yang terpaksa pindah agama, ada yang menikah di luar negeri dan ada pula yang meminta pengadilan menyatakan perkimpoian mereka sah walau beda agama.

"Saya belajar UU Perkimpoian itu. Saya lakukan ini sebagai kepedulian saya," ujar Anbar di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2014).

Menurut gadis berusia 21 tahun itu, perkimpoian seharusnya dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan dipaksakan berdasarkan hukum agama. Sehingga banyak kasus salah satu pasangan terpaksa pindah agama untuk menikah walau belum tentu ia meyakini agama itu lahir dan batin.

"Ketika mereka dipaksa, itu melanggar kebebasan berkeyakinan mereka," ujar mahasiswi semester IX itu.

Anbar menjelaskan, permohonan uji materi pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian itu mengatur keabsahan pernikahan yang harus dilandasi hukum agama. Baginya, pasal itu berarti negara menyerahkan kepada masyarakat apa yang sah dan tidak terhadap sebuah perkimpoian.

"‎Perbedaan penafsiran, ini kok negara bertanya lagi ke masyarakat soal keabsahan pernikahan? Walau Pasal 1 UU Perkimpoian itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lalu keabsahan perkimpoiannya itu juga jangan atas agama," ujar Anbar

Anbar kemudian menyatakan jika Pasal 2 ayat 1 UU Perkimpoian ‎itu dihapus MK, bukan berarti menghapus aspek religius sebuah pernikahan. Tapi menikah beda agama menjadi sesuatu yang sah di mata hukum.

"Menghapuskan Pasal 2 ayat 1 UU Perkimpoian bukan berarti menghilangkan aspek religius perkimpoian. Tapi keabsahan perkimpoian itu tidak lagi berdasarkan agama," ujar Anbar.

Anbar bersama 4 alumni UI yakni Damian, Rangga, Varida dan Luthfi‎ menilai pasal 2 ayat 1 UU Perkimpoian bertentangan dengan UUD 1945. Anbar menyatakan dirinya bersama 4 rekannya telah mempelajari UU Perkimpoian itu sejak lama.

"Kami di Fakultas Hukum UI dulu satu grup debat, dan sudah muncul ide ini dari lama karena kami kaji dulu (sebelum diujimaterikan)," tutup Anbar.

sumber : http://news.detik.com/read/2014/09/0...?991104topnews




Hukum Nikah Beda agama

Pertanyaan:
Assalamu'alaikum wr.wb. Saya seorang hamba Allah di bumi Allah ingin menanyakan kasus berikut: Ada seorang laki-laki Muslim berbuat zina dengan seorang wanita Katolik sehingga hamil sekian bulan, lalu ia ingin bertanggung jawab dengan menikahinya dengan kondisi berikut:
1. Wanita Katolik tesebut menginginkan menikah digereja dengan cara Katolik kemudian setelahnya menikah secara Islam, kemudian catatan negara dilakukan dengan administrasi Katolik, sedangkan secara Islam tanpa catatan.
2. Kemudian keduanya setelah itu hidup berkeluarga dalam keadaan berbeda agama. Dalam hal ini pihak laki-laki istilahnya terpojokkan karena sudah menghamili. Sehingga HARUS menikahi dengan cara tersebut, dengan tetap pada keyakinan masing-masing. Dalam prosesnya, orangtua (bapak) dari laki-laki itu sudah mengusahakan dengan semaksimal mungkin untuk menikah dengan cara Islam tanpa syarat, wanita tersebut harus masuk Islam dulu. Namun dari pihak wanita (keluarganya) tetap tidak menyetujui. Kemudian akhirnya, dengan berbagai pertimbangan orangtua ini menyetujui prosesi tersebut. Dan untuk proses bertaubat, mau diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar. Laki-laki tadi juga akan menyeru istrinya untuk masuk Islam. Proses tersebut belum terjadi dan masih menunggu hari H. Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya yang sesuai syariat Islam untuk kasus di atas?
2. Bagaimana status anak yang sudah dikandung ini dan apabila terlahir?
3. Bagaimana hukum dari tindakan orang tua dari laki-laki ini?
4. Bagaimana sikap saya (sebagai saudara sepupu) jika nanti proses itu terjadi? Tentang menghadiri pestanya? Karena dalam benak saya saat ini, haram untuk menghadiri yang seperti itu.Mohon penjelasan dengan sangat detail, mengingat saya masih awam. Terima kasih sebelumnya.
Wassalamu alaikum wr. wb.Hamba Allah di Jawa Tengah, nama dan alamat diketahui redaksi (Disidangkan pada hari Jum'at, 20 Syakban 1432 H / 22 Juli 2011 M)


Jawaban:
Wa 'alaikumus-salam wr. wb. Saudara hamba Allah dari Jawa Tengah yang baik, berikut ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saudara:
1. Hukum nikah beda agama menurut syariat Islam itu sudah kami terangkan beberapa kali dalam rubrik Tanya Jawab Agama ini, bahkan telah pula menjadi keputusan Muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur. Kesimpulannya, para ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslimah haram menikah dengan selain laki-laki Muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki Muslim haram menikah dengan wanita musyrikah (seperti Budha, Hindu, Konghuchu dan lainnya). Dalilnya firman Allah:
Artinya "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."( A\-Baqarah {2]: 221) Yang diperselisihkan para ulama ialah: Bolehkah laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab (yaitu Yahudi dan Nasrani: Katolik/Protestan)? Ada yang mengatakan boleh, dengan bersandarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ada pula yang mengatakan tidak boleh, Namun demikian kami telah mentarjihkan/menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan beberapa alasan, antara lain:
a. Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi saw. Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan babwa Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).
b. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagal tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.
c. Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya.
d. Sebagai upaya syadz-adz-dzari'ah (mencegah kerusakan), untuk menjaga keimanan calon suamilistri dan anak-anak yang akan dilahirkan.Bahkan, sekalipun seorang laki-laki Muslim boieh menikahi wanita Ahlui Kitab menurut sebagian ulama, sebagaimana kami katakan, namun dalam kasus yang saudara sebutkan di atas, kami tetap tidak menganjurkan perkimpoian tersebut karena syarat wanitaAhlul Kitab yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang dijadikan oleh mereka yang membolehkan perkimpoian tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat al-ihshan, yang artinya wanita Ahlul Kitab tersebut haruslah wanita baik-baik yang menjaga kehormatan, bukan pezina. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5:
Artinya Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu. bila kamu telah membayar mas kimpoi mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum islam) maka hapusfah amalannya dan la di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."( Al-Maidah [5j: 5) Dan perlu diketahui, negara kita tidak mengakui perkimpoian beda agama, karena menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkimpoian pasal 2 ayat 1 menyatakan: "Perkimpoian adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." ini artinya, negara kita tidak mewadahi dan tidak mengakui perkimpoian beda agama (meskipun pengantin laki-laki beragama Islam). Oleh karena itu, sebagaimana kata saudara, perkimpoian tersebut tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam, yaitu di KUA. Dan yang dapat dilakukan hanyalah mencatatkan perkimpoian tersebut di Catatan Sipil sebagaimana penduduk non muslim lainnya mencatatkan perkimpoian mereka disana.Perlu ditekankan di sini, pihak laki-laki Muslim tersebut seharusnya tidak merasa terpojokkan sehingga "HARUS" menikahi wanita Katolik itu sebagaimana yang saudara katakan. Perzinaan itu bisa saja terjadi karena atas dasar suka sama suka sehingga menurut hukum positif tidak bisa dipidanakan. Dengan demikian, upaya agar menikahkan mereka berdua dengan cara Islami, yaitu masuk Islam dahulu lalu menikah di KUA, harus terus dilakukan semaksimal mungkin.
2. Mengenai status anak mereka berdua jika ia lahir dapat kamijelaskan sebagai berikut: Jika keduanya tidak jadi menikah maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Ini karena anak tersebut hasil perzinaan dan lahir di luar perkimpoian yang sah. Dan perzinaan itu tidak menimbulkan dampak menetapan nasab anak tersebut (kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya), menurut kesepakatan jumhur (mayoritas) ulama. Alasannya, nasab itu adalah kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah. Dengan ditetapkannya nasab itu seorang ayah wajib menafkahi, mendidik,menjadi wali nikah, mewariskan dan lainnya. Oleh karena nasab itu adalah kenikmatan, maka ia tidak boleh didapatkan dengan sesuatu yang diharamkan. Dalil yang mendasari hal tersebut adalah Hadits berikut:

Artinya "Rasulullah saw bersabda: "Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu (rajam sampai mati)"."(al-Bukhari dan Muslim) Hadits ini menunjukkan bahwa hanya anak yang lahir dari perkimpoian sah saja yang dinasabkan kepada ayahnya yang mempunyai tempat tidur (maksudnya, yang menikahi ibunya). Manakala zina itu tidak layak untuk dijadikan sebab menetapkan nasab, bahkan pezina itu harus mendapatkan hukuman rajam. Pendapat yang menasabkan anak hasil zina kepada ibunya ini juga selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHl) pasal 100 yang berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkimpoian hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Jika keduanya menikah setelah wanita tersebut masuk Islam, maka jika anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada si laki-laki Muslim di atas. Alasannya ialah, tempo kehamilan itu minimalnya adalah enam bulan menurut kesepakatan para ulama. Dan setelah itu, laki-laki Muslim tersebut bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan anaknya itu seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, perwalian, pewarisan dan lainnya sama persis dengan anak hasil pernikahan yang Sah. Namun jika anak hasil zina tersebut lahir sebelum enam bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Dan laki-laki Muslim tersebut tetap bretanggung jawab terhadap nafkah, pendidikan dan kesehatannya, karena ia adalah anak istrinya. TApi daris egi perwalian dan pewarisan, laki-laki musluim tidak berhak menjadi wali anak tersebut dan tidak waris mewarisi dengannya. Ini menurut ulama fiqih.

NAmun perlu diketengahkan disini bahwa menurut KHI, anak hasil zina yang lahir sebelum enam bulan tersebut dapat dinasabkan kepada si laki-laki muslim di atas karena anak yang sah menurut KHI pasal 99 adalah:a Anak dilahirkan dalam atau akibat perkawonan yang sah.b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Besar kemungkinan KHI menetapkan demikian demi kemaslahatan tersebut.

3. MEngenai tindakan orang tua laki-laki Musli di atas sebaiknya tetap berusaha untuk menikahkan keduanya secara Islam, yaitu KUA.

4. MEngenai sikap saudara terutama dalam menghadiri pesta perkimpoian jika proses perkimpoian seperti yang dikehenadaki keluarga katolik itu terjadi, saudara boleh menghadiri bila diundang.
Wallahu a’alam bi showab.
sumber : http://www.muhammadiyah.or.id/14-con...b-alislam.html